Video Aleg PKS Soal Abu Janda dan Influencer Pemerintah, ‘Gemparkan’ Sidang Paripurna DPR

  • Bagikan
Video Aleg PKS Soal Abu Janda dan Influencer Pemerintah, ‘Gemparkan’ Sidang Paripurna DPR
(Foto: wajada.net)

IDTODAY NEWS – Keberanian aleg PKS Al Muzammil Yusuf di sidang paripurna DPR RI mempertanyakan influencer pemerintah dan dana APBN menuai dukungan publik. Video detik-detik Al Muzammil Yusuf mempertanyakan apakah Abu Janda digaji dengan dana APBN pun banjir komentar warganet.

“Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?” kata Al Muzzamil di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Baca Juga  Buka Tabir Kepalsuan Moeldoko, AHY: Dia Ketum Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Al Muzammil menanyakan hal itu karena berkaca pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi itu diketahui sempat menyoroti anggaran pemerintah lebih dari Rp 90 miliar untuk membayar influencer dan key opinion leader sejak 2014.

“Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan karakter influencer seperti Permadi Arya? Yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama,” lanjutnya.

Baca Juga  Vaksin Berbayar Batal, Relawan Joman: Pesta Garong Istana Berakhir, Terima Kasih Pak Jokowi

Kemudian, Al Muzzamil menyinggung soal kasus dugaan rasialisme dan penistaan agama yang menjerat Abu Janda.

Baca Juga: Pelapor ke Novel Baswedan: Pak Jokowi Bilang Silahkan Mengkritik, Tapi Jangan Mendiskreditkan

Abu Janda sudah beberapa kali dilaporkan ke kepolisian tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Menurutnya, hal itu memunculkan kesan di mata publik bahwa pendukung atau influencer tersebut mendapat kekebalan hukum.

Baca Juga  Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua

“Sehingga menimbulkan kesan publik pada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang kerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum,” kata Al Muzammil.

Jika benar demikian, hal itu menggambarkan ancaman besar dalam demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya menciptakan iklim demokrasi yang membuka sebesar-besarnya kritik tanpa ancaman kriminalisasi.

Sebelumnya, Abu Janda mengaku mendapat jackpot setelah direkrut setahun menjelang Pilpres. Sebelum itu, asal bisa makan ia sudah bersyukur.

Baca Juga  Demokrat Dan PKS Ngaku Belum Terima Draf UU Cipta Kerja, PDIP: File Terpisah Sudah Dibagikan Saat Rapat Keputusan Di Baleg

Namun, kata Abu Janda, saat ini dirinya sudah tidak menjadi buzzer dan tidak digaji lagi. Setelah Pilpres usai, kata dia, tim tersebut dibubarkan. Ia mengaku sekarang memiliki bisnis yang membuat masalah hidupnya sudah selesai.

Baca Juga: Novel Sebut Pelaporan Dirinya Soal Ustadz Maaher Tak Penting, PPMK: Semua yang Bikin Gaduh Kami Laporkan!

Sumber: wajada.net

  • Bagikan