Tag: Jazuli Juwaini

Kategori
Politik

Presiden PKS Ingin Bertemu Megawati, Singgung Suasana Politik yang Lebih Cair

Megawati Soekarnoputri
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri(YouTube/Sekretariat Presiden)

IDTODAY NEWS – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu berharap bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk bisa melakukan komunikasi politik yang lebih mencairkan suasana perpolitikan ke depan.

“Mudah-mudahan jika memang memungkinkan kita akan agendakan bisa bertemu secara langsung (Megawati) dan kemudian bisa melakukan komunikasi politik yang lebih mencairkan suasana perpolitikan ke depan,” ungkapnya, dilansir dari Detik News, dilansir dari Detik News, Senin, 20 September 2021.

Adapun pertemuan antara pihak PKS dan pihak PDIP sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni pada Selasa, 27 April 2021.

Saat itu, rombongan petinggi PKS yang dipimpin Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menyambangi Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Ia datang bersama beberapa petinggi lain, yakni Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini; Ketua DPP, Mardani Ali Sera; Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, dan Wakil Sekjen, Moh Rozaq Asyhari.

Selain dengan PDIP, Syaikhu juga mengaku bahwa PKS ingin menjalin silaturahmi kebangsaan dengan para pengurus partai politik lainnya, seperti Golkar, Gerindra, dan NasDem.

Idealnya ke depan, menurutnya, memang harus berjalan beriringan antara partai nasionalis dan partai berbasiskan agama.

“Kalau di-mix seperti itu dalam membangun negeri antara nasionalis dan religius, bukan (malah) memperpanjang perbedaan-perbedaan sehingga semakin terjadi polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Bernuansa Benturkan Negara dan Agama, PKS Desak Lomba BPIP soal Hormat Bendera Dibatalkan

Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai, lomba karya tulis yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tendensius dan bernuansa benturkan antara negara dan agama.

Penilaian Fraksi PKS ditujukan pada tema karya tulis yaitu: hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema ini menjadi polemik dan mendapat kritik luas, khususnya dari ormas-ormas Islam tanah air.

“BPIP sangat tidak sensitif terhadap kebangsaan Indonesia. Temanya tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama. Padahal keduanya saling menguatkan nasionalisme Indonesia. Memang selama ini ada masalah dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat mayoritas?” kata Jazuli lewat keterangan persnya, Minggu (15/8).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta BPIP mencari tema-tema yang lebih subtantif, visioner, dan berkemajuan bagi generasi muda bangsa.

Jazuli meyakini para santri, pelajar, mahasiswa Indonesia pikirannya sudah maju. Ia heran BPIP menyodorkan tema yang sudah lama selesai diperdebatkan. Bahkan, kata Jazuli, sudah final bagi Indonesia.

Justru tema yang dibuat BPIP telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.

Ketua Fraksi PKS ini meminta lomba dibatalkan dan BPIP mencari tema baru yang lebih relevan dan subtantif bagi kemajuan bangsa. Argumentasi Jazuli, tema yang diangkat BPIP tidak mencerminkan kondisi kebangsaan dan sosiologis masyarakat Indonesia.

“Masak di tengah rakyat Indonesia yang ingar bingar mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing jelang 17 Agustus. Masyarakat antusias mengadakan aneka lomba termasuk lomba menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang dilakukan struktur PKS. BPIP justru menayakan hukum keduanya dalam Islam,” tanya Jazuli heran.

Lebih lanjut Jazuli melihat, tema tersebut bukan hanya tidak sensitif tapi juga bisa dipersepsi melecehkan realitas historis dan sosiologis umat Islam Indonesia yang washatiyah (moderat).

Kata Jazuli, umat yang sangat besar kontribusinya dalam pergerakan kemerdekaan serta pembentukan dasar dan konstitusi negara sebagai platform bersama.

“Relasi negara dan agama sudah diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh tokoh-tokoh umat yang nasionalis ketika kita memutuskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Keduanya saling menguatkan dan tidak terpisahkan membentuk nasionalisme Indonesia yang relijius. BPIP jangan mengusik lagi,” tandas Jazuli.

Jazuli menyesalkan kontroversi demi kontroversi BPIP. Terlebih lagi kali ini muncul jelang HUT Kemerdekaan ke 76 RI yang seharusnya berisi pesan-pesan yang menguatkan kebangsaan kita bukan berpotensi memecah belah akibat persepsi salah dan negatif.

“Ini bukan kali pertama BPIP membuat kontroversi. Setop menimbulkan kesan di masyarakat ada benturan antara negara dan agama. Sangat tidak produktif dan hanya menimbulkan kegaduhan,” pungkas Jazuli.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Legislatif untuk Bantu Penanganan Covid-19

Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Ist

IDTODAY NEWS – Keputusan pemotongan gaji kembali dibuat Fraksi PKS DPR RI kepada anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak Covid-19. Pomotongan berlaku untuk gaji bulan Agustus ini.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, pemotongan gaji tersebut akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar corona, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri.

Ia mengatakan, lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi ini telah memukul rakyat. Banyak korban jiwa yang berjatuhan karena tak mampu melawan Covid-19.

“Akhirnya kita tidak punya banyak pilihan kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/8).

Hingga kini, pihaknya sudah banyak menerima keluhan dari rakyat tentang sulitnya kondisi mereka dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan.

“Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi,” lanjut Jazuli.

Sejalan dengan hal itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

“Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan, sementara bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat. Agar bansos benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PKS: Rangkap Jabatan Rektor UI Akal-akalan Aturan, Bermotif Rente dan Politis

Jazuli Juwaini
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. (Dok : DPR)

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, perubahan peraturan yang kini memperbolehkan rektor merangkap jabatan terkesan seperti menantang publik yang sudah jelas mengkritik.

Padahal dalam peraturan sebelumnya rektor dilarang mengambil jabatan lain terlebih menjadi komisaris BUMN, semisal halnya Ari Kuncoro selaku Rektor Universitas Indonesia.

“Rupanya praktik yang sama juga berlaku di beberapa kampus. Belum jelas ujung pangkal kritik tersebut, pemerintah justru membuka ruang praktik rangkap jabatan komisaris dengan menerbitkan PP Statuta UI yang baru” ujar Jazuli kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

“Ini kan namanya akal-akalan aturan. Di mana etikanya?” kata Jazuli.

Menurut Jazuli, kehadiran PP yang merevisi Statuta UI menjadi preseden buruk bagi independensi akademik. Ia memandang diperbolehkannya rektor merangkap jabatan terlebih yang tidak berkaitan dengan akademik, justru akan merusak upaya memajukan pendidikan di perguruan tinggi.

Rangkap jabatan rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitan dengan dunia akademik merusak upaya memajukan pendidikan tinggi. Kata dia, jangankan dari sudut independensi, secara teknis sudah pasti kerja rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus, kecuali memang ada motif rente dan politis di balik rangkap jabatan tersebut.

“Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau world class university, rangkap jabatan rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan. Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini praktiknya?,” ungkap Jazuli.

Jokowi Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro boleh rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Perubahan itu berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutnya mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.

Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor “merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”

Selain itu, di butir huruf (e), Rektor UI juga dilarang merangkap sebagai “pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara di Statuta UI terbaru, pada butir (c) Pasal 39 tertulis bahwa Rektor UI dilarang merangkap “sebagai direksi pada badan usaha milik negara/swasta maupun swasta.

Aturan yang melarang Rektor UI untuk menjabat pada jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI sudah tak ada lagi.

Rektor UI saat ini, Ari Kuncoro diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Profil Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/independen masih terpampang di website resmi BRI hingga saat ini.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Wakil Rakyat Dari PKS Gelar Aksi Potong Gaji Demi Bantu Korban Bencana

Wakil Rakyat Dari PKS Gelar Aksi Potong Gaji Demi Bantu Korban Bencana
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/RMOL

IDTODAY NEWS – Seluruh anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah diinstruksikan untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Kalsel, Kalbar, Sulawesi khususnya di Majene dan Manado, dan beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera.

Untuk merealisasikan hal itu, setiap anggota Fraksi PKS akan dipotong gajinya sebagai wakil rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan, Senin (18/1).

“Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu, sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan, Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat,” ujar Jazuli.

Kebijakan Fraksi PKS DPR ini, kata Jazuli, akan diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan upaya kolektif ini dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

“PKS sendiri telah menerjunkan kader dan relawan serta mendirikan posko di lokasi-lokasi bencana berkoordinasi dengan instansi pemerintahan/BPBD setempat. Ini semua bagian dari upaya PKS memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat terutama mereka yang tertimpa musibah,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama membantu korban bencana melalui saluran-saluran yang ada, instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang kredibel dan terpercaya.

“Semoga Allah ringankan ujian dan segera angkat berbagai musibah dan  bencana dari negeri Indonesia yang kita cintai bersama, amiin ya robbal aalamiin,” demikian Jazuli.

Baca Juga: Kenang Gatot Sudjito, Ace Hasan: Dia Kader Yang Berproses Dari Bawah

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

Jazuli Juwaini
Jazuli Juwaini,(Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang)

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginstruksikan seluruh Anggota Fraksi PKS secara nasional (dari pusat hingga daerah) untuk membantu korban bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Kalsel, Kalbar, Sulawesi khususnya di Majene dan Manado, dan beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera. Untuk merealisasikan hal itu, setiap Anggota Fraksi PKS dipotong gajinya sebagai wakil rakyat.

“Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan, Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat,” ungkap Jazuli.

Kebijakan Fraksi PKS DPR ini, lanjut Jazuli, insya Allah diikuti oleh seluruh Anggota Fraksi PKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sambari berharap semoga upaya kolektif ini dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

“PKS sendiri telah menerjukan kader dan relawan serta mendirikan posko di lokasi-lokasi bencana berkoordinasi dengan instansi pemerintahan/BPBD setempat. Ini semua bagian dari upaya PKS memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat tertutama mereka yang tertimpa musibah,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak seluruh elemen dan komponen masyarakat bergerak bersama membantu korban bencana melalui saluran-saluran yang ada, instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang kredibel dan terpercaya.

“Semoga Allah ringankan ujian dan segera angkat berbagai musibah dan bencana dari negeri Indonesia yang kita cintai bersama, amiin ya Robbal aalamiin,” tutup Jazuli.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Berkunjung Ke Kalimantan Selatan Hari Ini

Sumber: pks.id

Kategori
Politik

Ketua Fraksi PKS: Calling Visa Israel Menciderai Semangat Antipenjajahan Dan Langgar Konstitusi

Penembakan Laskar, Fraksi PKS: Kapolri Perlu Beri Klarifikasi Kepada Wakil Rakyat
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/RMOL

IDTODAY NEWS – Penolakan terus disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait wacana pembukaan layanan calling visa kepada Israel karena bertentangan dengan sikap antipenjajahan.

“Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12).

Politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina untuk merdeka. Sebaliknya, Indonesia melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.

“Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Tidak boleh ada kebijakan kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel,” tegas Jazuli.

Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini mengatakan, pengalaman pahit Indonesia sebagai negara merdeka dari penjajahan harus harus diingat untuk menjaga independensi antipenjajahan. Hal tersebut juga secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945.

“Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi,” lanjut Jazuli.

“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945,” tandasnya.

BACA: Al Jazeera Ungkap Fakta, Ada 20 Negara tapi Hanya Indonesia yang Pesan Vaksin Covid-19 Buatan China

Sumber: rmol