Kategori
Politik

Menag Yaqut soal Irjen Napoleon: Kekerasan atas Nama Agama Tidak Dibenarkan

IDTODAY NEWS – Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya Muhammad Kace, bahkan melumuri Kace dengan tinja. Napoleon melakukan perbuatan itu atas nama agama. Menteri Agama tegas menyatakan perbuatan seperti itu adalah salah.

“Prinsipnya, kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama agama, tidak bisa dibenarkan,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada detikcom, Selasa (21/9/2021).

Napoleon adalah terdakwa kasus korupsi, sedangkan Kace adalah tersangka kasus penodaan agama. Penganiayaan terjadi di dalam rumah tahanan. Napoleon tidak terima agamanya dihina oleh Kace.

Yaqut menyatakan cara menyikapi orang yang diduga menista agama adalah dengan menyerahkannya kepada mekanisme hukum. Indonesia punya aturan perundang-undangan yang mengatur tindakan bagi orang yang menista agama.

“Kan ada hukum. Negara kita negara hukum kan?” kata Yaqut.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi, Napoleon mengajak tiga tahanan lain ke dalam sel isolasi Kace. Napoleon memukul dan melumuri kotoran ke Kace. Tiga tahanan lain diduga tidak ikut memukul atau melumuri kotoran.

Napoleon sudah buka suara soal kasus ini lewat surat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dia mengawali penjelasan soal dirinya yang terlahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim.

Dia menyatakan siapa pun bisa menghina dirinya tapi tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Qur’an. Dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur terhadap orang yang menghina Allah, Rasulullah, dan Al-Qur’an.

“Siapa pun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Qur’an, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku. Karenanya, saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apa pun kepada siapa saja yang berani melakukannya,” ujarnya.

Belakangan, pengacara Napoleon membantah kliennya melakukan perbuatan seperti itu. Pengacaranya menyebut Napoleon dianggap sebagai bapak di dalam Rutan Bareskrim.

“Pak Napoleon Bonaparte itu tidak pernah menyatakan bahwa dia melakukan penganiayaan dan melakukan pemukulan,” ujar Ahmad Yani saat dihubungi, tadi.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Sosialisasi ‘Haji Batal’ Habiskan Dana Rp21 Miliar, Yandri: Untuk Kegiatan Kemenag di 542 Kabupaten

IDTODAY NEWS – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto merespons terkait anggaran sosialisasi haji 2021 yang batal mencapai Rp 21 miliar.

Yandri menyatakan anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kantor Kementerian Agama yang ada di Indonesia.

“Ada kegiatan di semua Kemenag kabupaten kota. Sekitar 542 kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau dibagi itu perkegiatan itu 150 juta,” kata Yandri yang ditemui di Jakarta Timur, Kamis (9/9)

Politikus PAN itu menyebutkan kegiatan sosialisasi tersebut dibuat dalam bentuk desiminasi dengan mengundang ulama, calon jemaah haji dan tokoh masyarakat.

“Dijelaskan kenapa haji ini batal. Kan, masih banyak hoaks, dibilang ada uang haji dipakai atau hilang, Indonesia ini dilarang karena macam-macam lah,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Yandri, dalam kegiatan itu juga akan menjelaskan persiapan pelaksanaan haji pada 2022 mendatang.

Dia juga menegaskan seluruh stakeholder juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

“Semua stakeholder dilibatkan termasuk ormas Islam supaya tidak ada simpang siur,” tuturnya.

Sumber: jpnn.com

Kategori
Politik

Soal Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah, Begini Reaksi Menag Yaqut

IDTODAY NEWS – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengecam perusakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat oleh sekelompok orang. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum.

“Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum,” kata Menag, dikutip Sabtu 4 September 2021.

Menurutnya, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara-cara kekerasan yang merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain, adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Ia menegaskan, bahwa aparat Keamanan perlu mengambil langkah dan upaya yang tegas dan dianggap perlu untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

“Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan,” ujarnya.

Menag meminta Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 24 dalam peraturan tersebut mengatur tiga hal berikut:

Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

“Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Yaqut Didesak Terbuka soal Anggaran Sosialisasi Pembatalan Haji Rp21 M

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini, Kementerian Agama (Kemenag) kembali jadi sorotan. Kali ini soal anggaran diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 yang mencapai Rp21 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Baca juga : Kemenag Sebut Dana Wakaf Boleh Digunakan untuk Bangun Infrastruktur
Besarnya anggaran sosialisasi itu ikut dipertanyakan pegiat dakwah, Ustaz Hilmi Firdausi.

Dia meminta Kemenag membuka ke publik soal penggunaan anggaran Rp21 miliar itu.

Baca juga : Menag Yaqut Tegaskan Menghina Simbol Agama Bisa Dipidana
“Mohon dijelaskan @Kemenag_RI, kenapa biaya penyampaian pembatalan haji saja sampai 21 M?,” katanya lewat akun Twitternya @Hilmi28, Rabu (1/9/2021).

Ustaz Hilmi minta Gus Yaqut dan jajarannya merinci penggunaan anggaran Rp21 miliar tersebut. Terlebih dugaan pemborosan anggaran itu terjadi di saat pandemi Covid-19.

Baca juga : Libur Tahun Baru Islam 2021 Digeser, ini Alasan Menag Yaqut
“Dibuka ke publik dana itu utk apa saja agar tdk menjadi pertanyaan masyarakat, krn pembatalan ini kan sdh diketahui masyarakat luas,” pintanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk sosialisasi terkait ibadah tersebut.

“Ini kan pak menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji. Saya kira seluruh jemaah haji, bahkan masyarakat Indonesia sudah tahu pembatalan itu,” kata Achmad.

Menurut Achmad, dana Rp21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji, terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Menag Gus Yaqut tak memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut.

Sumber: lawjustice.co

Kategori
Politik

Kecam Pernyataan Ma’ruf Amin, Netizen: Lebih Gila dari Statement HTI dan FPI

IDTODAY NEWS – Beberapa netizen mengecam Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin yang mengatakan bahwa meninggalnya satu suku lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.

Bahkan, ada netizen yang menilai bahwa statement Wapres itu lebih gila dari pernyataan-pernyataan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Adapun protes para netizen ini diperoleh Terkini.id dari unggahan seorang netizen dengan nama akun Miduk17 pada Sabtu, 7 Agustus 2021.

Miduk17 menilai bahwa persepsi Ma’ruf itu salah sebab menilai bahwa ulama seolah lebih tinggi dibanding manusia lain.

“Padahal lahir sama-sama telanjang, dikubur sama-sama di tanah. 1 nyawa = 1 nyawa, bukan 1 nyawa > 1 suku. Ini yang bikin pemuka agama seenaknya memfitnah, semua akan tunduk-tunduk,” katanya.

Pernyataaan netizen itu kemudian banyak didukung oleh netizen lainnya di kolom komentar.

“Ini wapres statement nya lebih gila dari statement HTI dan FPI,” kata FerryNLangelo.

“Kacau. Ndak jauh dari ayat, mayat, syariah. Kerjanya selama ini ndak jelas apa,” kata Radh3308.

“Ini namanya mengagungkan diri sendiri. Sampe harus dijaga. Harusnya lebih mementingkan menjaga lisan, pikiran dan perbuatan untuk kedamaian semua umat,” kata Cintapemuja78y2.

Dilansir dari Galamedia News, pernyataan Ma’ruf soal nyawa ulama itu disampaikan dalam acara Peluncuran Program ‘Kita Jaga Kiai’ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 2 Agustus 2021.

Awalnya, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sudah ada 605 kiai dan ulama ataupun pengasuh pondok pesantren yang meninggal akibat terpapar Covid-19.

Oleh sebab itu, Wapres meluncurkan Program ‘Kita Jaga Kiai’ yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Program ini salah satu bentuk penghargaan pemerintah dalam menjaga kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Wapres Ma’ruf mengatakan bahwa meninggalnya para kiai dan ulama mempunyai arti yang sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat.

Bahkan, katanya, Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa ulama merupakan pewaris para nabi.

Oleh karena itu, wafatnya ulama diungkapkan oleh Rasulullah sebagai sebuah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal.

“Wafatnya para kiai dan ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama,” jelas Ma’ruf.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Cuitan ‘Muazin’ Jokowi Disorot, Menag Balik Lempar Sentilan

IDTODAY NEWS – Cuitan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal muazin di salat Idul Adha mendapat sorotan di media sosial. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyentil balik orang yang mempermasalahkan hal ini.

Jokowi diketahui menunaikan salat Idul Adha di Istana Bogor, Selasa (20/7/2021). Dalam akun Twitter-nya, Jokowi menyebut muazin di salat Idul Adha tersebut adalah anggota Paspampres.

“Salat Idul Adha pagi ini di halaman Istana Bogor dengan jamaah terbatas. Bertindak sebagai muazin, imam, dan khatib adalah anggota Paspampres,” tulis Jokowi seperti dilihat detikcom, Rabu (21/7).

“Kata sang khatib, ‘semua cobaan dapat kita lalui dengan baik bila dihadapi dengan sabar’,” sambung Jokowi.

Cuitan Jokowi soal muazin di salat Idul Adha itu pun menuai reaksi warganet. Ada yang mempertanyakan dan heran kenapa ada muazin dalam salat Idul Adha.

Sentilan Menag

Menag Yaqut bertanya balik soal apakah mereka yang mempermasalahkan perkara muazin ini sudah belajar. Yaqut menjelaskan muazin juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang memberikan tanda salat dimulai.

“Yang mempertanyakan sudah belajar belum? Muazin dan bilal itu sebutan yang sama untuk mereka yang memiliki suara lantang dan fasih. Bukan hanya kumandang azan, tetapi juga memberi tanda salat dimulai. Kalau di salat Id, muazin atau bilal, dia yang mengomando: assolaatu jaami’ah…,” kata Yaqut lewat pesan singkat.

Menag Yaqut menegaskan secara harfiah muazin adalah yang mengumandangkan azan. Sedangkan bilal adalah yang bisa mengumandangkan azan.

“Jadi, secara harfiah, muazin itu artinya orang yang mengumandangkan azan. Bilal itu tafa’ulan kepada sahabat Bilal, sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan,” ungkap Yaqut.

Sumber: detik.com

Kategori
Peristiwa

Cuma Tulis Salam, Netizen Sindir Kemenag Tak Ucap Assalamualaikum

IDTODAY NEWS – Para warganet atau netizen ramai-ramai mengomentari laman Twitter Kementerian Agama Republik Indonesia @Kemenag_RI.

Apa sebabnya? Ya, tentu saja salah satu postingan yang diunggah oleh admin Kementerian Agama itu hanya mengucapkan atau mengetik salam, tidak disertai Assalamualaikum, Senin, 20 Juli 2021.

Di mana Kemenag memberikan informasi kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan salat Idul Adha dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di zona merah dan orange.

Berikut informasi pengumuman yang diunggah oleh admin Kemenag:

Salam

Berikut informasi tata cara Salat Iduladha di rumah.

Semoga bermanfaat buat #SahabatReligi di Zona PPKM Darurat atau Zona Merah dan Oranye Luar PPKM Darurat yang hari ini menggelar Salat Iduladha di rumah masing-masing bersama keluarga.

Allahu Akbar wa lillaahil hamd.

Para netizen itu berkomentar diantaranya:

Apa salahnya sih lu ketik assalamualaikum ?? Toh itu kan info utk orang muslim / Islam ! Kalo lu cuma tulis salam doang lu pikir daun salam apa min ??? Noh daun salam ada di dapur emak gw buat masak ????,” tulis akun @Stevaniehuangg.

“Sekelas @Kemenag_RI tidak mengucap Assalamualaikum….saat memulai memberikan informasi…… astagfirullah…ngelus dada sy….berat yach ucapkan Assalamualaikum????,” tulis akun @IwanLife.

“Salam? Daun? Postingan tata cara shalat Idul Adha, greeting ‘salam’????
Aneh,” tulis akun @Campdit.

“Kan ngga lucu klo dijawab “Sereh” 🙂 Pliisss atuhlah min kamu teh kemenag, sing baleg atuh ngucapkeun Assallamualaikum warrahmatullhohi wabarokaatuuh, ” tulis akun @mayhayani.

Sumber: viva.co.id