Tag: Komisi IX DPR RI

Kategori
Politik

Heboh Dana Aspirasi Setelah Diungkap Krisdayanti, Ini Kata Fahri Hamzah

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI atau dana aspirasi menjadi sorotan setelah legislator PDIP, Krisdayanti, mengungkapnya. Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah, menjelaskan mengenai dana aspirasi.

“Pada prinsipnya teori dana aspirasi itu memang ada di banyak negara tetapi yang harus digarisbawahi adalah dana aspirasi bukan dana yang dipegang anggota DPR tapi dana itu harus dipegang oleh eksekutif dan anggota DPR hanya memiliki hak rekomendasi atas daerah pemilihannya yang ingin mereka bantu. Jadi dana itu tidak boleh dipegang sendiri,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Rabu (15/9).

Eks Wakil Ketua DPR ini menyebut bahwa anggota dewan tidak boleh mengelola dana aspirasi sendiri. Dana tersebut harusnya dipegang oleh pemerintah daerah atau kementerian terkait.

“Oleh sebab itu mungkin perlu diminta penjelasan tentang mekanisme pengelolaan dana aspirasi dan mekanisme yang benar adalah anggota Dewan tidak boleh memegang dananya sendiri. Dana itu harus dipegang oleh institusi eksekutif semisal pemerintah daerah atau kementerian terkait sehingga mereka bisa menggunakan itu ketika ada keperluan langsung dari konstituennya,” jelasnya.

“Teori ini disebut dalam ilmu penganggaran sebagai ear mark budgeting atau penanda telinga, penganggaran berpenanda telinga. Artinya itu anggota Dewan berhak mengajukan usul belanja untuk kepentingan konstituensi tapi sekali lagi itu tidak boleh dipegang oleh legislatif, itu harus dipegang oleh institusi yang punya hak belanja, kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini eksekutif,” lanjut Fahri.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti, mengaku menerima dana aspirasi sebesar Rp450 juta.

“Itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi itu Rp 450 juta, lima kali dalam setahun,” kata Krisdayanti.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Kamrussamad: Rakyat Tidak Peduli Ibukota Dipindahkan, Mereka Lebih Takut Tidak Bisa Makan

Kamrussamad
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

IDTODAY NEWS – Pemerintah bakal segera memindahkan ibukota negara, ke Penajam, Kalimatan Timur, dalam waktu dekat. Sebab, draf rancangan undang undang (RUU) ibukota negara selesai dan hanya menunggu surat presiden untuk meminta restu dari DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyampaikan bahwa saat ini masyarakat tidak peduli dengan adanya isu pemindahan ibukota baru.

“Suara konstituen kami di Jakarta warga ibukota negara saat ini tak begitu peduli dengan pemindahan ibukota, mereka lebih takut tidak bisa makan dan minum karena kesulitan lapangan pekerjaan,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).

Legislator dari fraksi Gerindra ini meminta pemerintah fokus terhadap ekonomi rakyat kecil agar bisa bangkit kembali.

Ia tidak sependapat jika pemerintah lebih memikirkan untuk memindahkan ibukota baru.

“Karena itu kami akan fokus perjuangkan agar ekonomi bisa bangkit kembali mampu mengembalikan Pendapatan warga yg hilang akibat pandemi,” katanya.

Anggota dewan dari dapil DKI Jakarta ini berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi rakyat di bawah yang saat ini tengah kesulitan ekonomi.

Kesulitan ekonomi itu akibat hantaman pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum selesai tertangani dengan baik.

“Semoga jeritan hati rakyat didengar oleh para pemimpin baik di DKI maupun di pusat,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sri Mulyani Klaim Indonesia Lebih Baik dari Tetangga, Gerindra: Faktanya Kemiskinan Ekstrem Meningkat 4 Persen

Kamrussamad
Anggota Komisi IX DPR RI Kamrussamad/Net

IDTODAY NEWS – Klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa laju ekonomi Indonesia lebih baik ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura tidak bisa dibenarkan.

Ini lantaran kondisi ekonomi di sektor mikro Indonesia tengah memburuk akibat pandemi Covid-19 yang belum selesai dan tertangani dengan baik.

Begitu kata anggota Komisi IX DPR RI Kamrussamad saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/9).

“Pertumbuhan membaik dari kondisi buruk akibat Covid-19, tapi belum normal serta belum berkualitas dalam menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Fakta di lapangan, sambung politisi Partai Gerindra ini, tingkat kemiskinan meningkat cukup tinggi akibat dari penanganan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya membaik. Termasuk akibat dari kebijakan pengetatan wilayah yang dilakukan pemerintah.

“Faktanya kemiskinan ekstrem meningkat menjadi 4,0 persen. Kemiskinan meningkat menjadi 27 jutaan orang,” tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengklaim ekonomi Indonesia sudah membaik (rebound) dibandingkan tahun lalu yang kontraksi parah.

Dalam pembukaan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2021 secara daring, Selasa (31/8), Sri Mulyani bahkan membandingkan laju ekonomi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang belum bernasib sama.

“Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum Covid-19,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Wajib Baca! Luhut Tegaskan Mulai Tahun Depan Tak Ada Lagi Vaksin Gratis Bagi Golongan Orang Ini

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut B Pandjaitan. Zoom /Inkana Putri

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa mulai tahun depan alias 2022, tak ada lagi vaksin gratis bagi golongan orang tertentu.

Seperti diketahui, untuk saat ini vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh kalangan masyarakat.

Namun, pada tahun 2022 mendatang, masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi tidak bisa lagi menerima vaksin secara gratis.

Adapun keputusan tersebut disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Expo Alkes 2021 pada Senin kemarin, 30 Agustus 2021.

“Tahun depan kita tidak mau lagi memvaksin orang-orang yang kelas mengengah atas, yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 juta,” ujar Luhut, dikutip terkini.id dari Kontan via Sosok pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Menurut Luhut, saat ini masyarakat kelas menengah yang disebutnya aman secara ekonomi, yaitu sebanyak 52 juta orang dan ia yakin jumlah itu akan terus berkembang di masa depan.

Sebelum Luhut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga sempat menyampaikan rencana vaksin mandiri saat rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Budi mengatakan bahwa Pemerintah hanya akan membiayai vaksinasi bagi masyarakat tidak mampu.

“Diskusi dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa ke depan kemungkinan yang dibayari negara hanya penerima bantuan iuran (PBI) saja,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini Pemerintah sedang mengejar target vaksinasi agar mencapai 208,26 juta orang.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Prabowo Puji Penanganan Covid-19 Jokowi, PKS: Apa Rakyat Memuji Juga?

Alifudin
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin/Net

IDTODAY NEWS – Puji-pujian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan terlalu berlebihan.

Prabowo melihat kebijakan yang diterapkan pemerintah menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) sudah sangat baik namun faktanya di lapangan banyak rakyat yang menjerit kelaparan dan hilang pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin menegaskan PKS tetap istikamah pada sikap sebagai oposisi.

PKS melihat pujian banyak ketum parpol pada presiden Jokowi biasa saja karena mereka merupakan anggota partai Koalisi Pemerintah.

“PKS tetap bersama rakyat serta terus melayani rakyat sebagai opisisi pemerintah, karena kekuasaan itu perlu dikritik dan diawasi, agar tidak adanya kekuasaan absolut pada rezim sekarang ini,” kata Alifudin kepada wartawan, Selasa (31/8).

Alifudin menilai, pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar, lantaran Prabowo merupakan anak buah Jokowi meski sebelumnya menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019 silam.

“Sah-sah saja para ketua umum Partai koalisi pemerintah memuji pemerintah dalam penanganan Covid 19, karena bagian dari koalisi pemerintah, tapi kita liat, banyak mural yang beredar, apa rakyat memuji juga?,” tanyanya.

Alifudin pun juga mengungkapkan, masih banyak kekurangan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan Covid 19 di Indonesia ini. Misalnya, saat awal Covid juga sangat lambat dalam mengambil kebijakan.

“Kalau mau di urut satu-satu, banyak sekali kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat apalagi percepatan penanganan Covid 19, kalau yang masih teringat sampai sekarang disaat awal Covid 19 datang ke Indonesia,” tambah Alifudin

Menurut Alifudin kebijakan vaksinasi pun masih jauh dari harapan, apalagi soal pejabat yang sudah vaksin booster, namun banyak masyarakat yang belum vaksin kesatu.

“Kami mengajak kepada masyarakat agar sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Jangan takut kalau benar dan sesuai data, karena keadilan serta kebenaran akan selalu menang,” tutup Alifudin.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Cak Imin Sebut Kesehatan di RI Compang-camping, PKB Beberkan Maksudnya

Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (pkb.or.id)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa kebijakan kesehatan di Indonesia compang-camping saat pandemi Covid-19. Hal tersebut, ia sampiakan saat Pidato Kebangsaan Hari Ulang Tahun CSIS, Kamis (19/8/2021) lalu.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nur Fadhilah menjelaskan bahwa maksud Cak Imin yaitu penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah terkesan diskriminatif. Ia lantas mencontohkan terkait pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

“Misalnya soal penanganan vaksin, penanganan vaksin ini kan bolak balik kebijakannya tidak runut. Untuk mencapai herd immunity harus 70 persen disediakan untuk rakyat. Pada perjalanannya ada vaksin berbayar, kita tolak di masa pandemi ternyata dapat respon bagus dari Presiden akhirnya kembali tidak berbayar,” ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia, Sabtu (21/8/2021).

“Ini kan kebijakan tidak komprehensif. Menggerakan masyarakat untuk vaksin saya rasa perlu ditingkatkan,” sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan tokoh sentral dalam upaya penerapan prokes.

“Di awal ini pelaksanaan prokes, oke memang kondisi darurat, tapi Indonesia ini masyarakat sangat kekeluargaan, humanis, belum lagi di beberapa tempat sangat bergantung pada tokoh sentral. Perlibatan tokoh sentral kurang maksimal,” jelasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Daripada Buat Gaduh, Baiknya BPIP Beri Bantuan Logistik untuk Rakyat

Saleh Partaonan Daulay
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Lomba karya tulis untuk peringatan Hari Santri yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sama sekali tidak mampu meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Sebaliknya, kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, badan pimpinan Yudian Wahyudi itu perlu menghindari melakukan kegiatan yang mengundang polemik di kalangan masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi yang belum selesai saat ini.

“BPIP ini sudah sering kali membuat polemik dan hiruk pikuk. Semestinya, hal-hal seperti itu dihindari. Apalagi, kita semua sedang fokus menghadapi Covid-19 dengan berbagai varian baru yang lebih agresif,” kata Saleh lewat keterangan tertulisnya, Minggu (15/8)

Anggota Komisi IX DPR RI menambahkan, seharusnya BPIP melakukan kegiataan yang bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi bukan malah mengundang kegaduhan baru.

“Sudah semestinya, berbagai program kementerian lembaga diarahkan pada upaya mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi,” ucapnya.

Dia mengatakan BPIP bisa memberikan bantuan logistik untuk masyarakat dari anggaran lomba karya tulis yang dinilainya kurang produktif dan tidak kontekstual.

“Solusi itu bisa bentuknya bantuan fisik. Bisa juga bentuknya pemikiran. Kalau soal hormat bendera dan lagu kebangsaan, ya tidak solutif. Sebab, itu tidak pernah dipersoalkan. Tidak perlu dicarikan solusi,” tandasnya.

Sumber: rmol.id