Tag: ProDEM

Kategori
Politik

Iwan Sumule: Rapatkan Barisan Lawan Cukong Sentul City

Iwan Sumule: Rapatkan Barisan Lawan Cukong Sentul City
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem, Iwan Sumule (kiri) bersama Adhie Massardi dan aktivis lain/Ist

IDTODAY NEWS – Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) telah bertekad berjuang bersama masyarakat Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat untuk mengembalikan hak tanah yang diduga diserobot PT Sentul City.

“Saya ingin sampaikan sekali lagi, keinginan Prodem untuk bersama-sama dengan rakyat memperjuangkan kembali tanah yang telah dirampas, tanah leluhur yang ditampas Sentul City,” tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem, Iwan Sumule dalam video yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/9).

Iwan berharap ada dukungan penuh dan solid dari masyarakat yang tanahnya dirampas PT Sentul City. Menurutnya, rakyat tidak boleh kalah dalam perjuangan melawan cukong atau pemilik modal.

“Saya Prodem, berharap seluruh warga bersatu merapatkan barisan perlawanan melawan cukong, persatuan melawan Sentul City. Tanpa persatuan kita tidak akan bisa merebut kembali tanah kita yang sudah dirampas,” demikian Iwan Sumule.

Prodem sendiri sebelumnya telah menggelar peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat Jumat lalu (24/9).

Peringatan tersebut juga menghadirkan aktivis Adhie Massardi dan ekonom senior Rizal Ramli yang turut menyampaikan pidato kebangsaan di depan ratusan warga yang tanahnya diserobot PT Sentul City.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Rizal Ramli: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Penguasa Tidak Bela Rakyat

Rizal Ramli
Begawan Ekonomi Rizal Ramli/RMOL

IDTODAY NEWS – Tindakan PT Sentul City menyerobot lahan rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, karena tidak adanya ketegasan pemerintah membela rakyatnya.

“Pengusaha berani kurang ajar karena yang kuasa tidak bela rakyat,” ujar Begawan Ekonomi Dr. Rizal Ramli dalam koferensi pers di Sekretariat Pro Demokrasi (Prodem) di Bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

Rizal Ramli menekankan, bahwa pengusaha memang tidak ada salahnya membeli lahan rakyat. Tetapi harus dipastikan harga yang ditawarkan pada tarif yang wajar.

“Jual beli tanah itu wadjar asal harga market price dan kedua pihak setuju, itu catatannya,” katanya.

Tetapi, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Yakni, kata mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur ini, pengusaha berusaha menekan rakyat untuk melepas tanah dengan harga murah.

“Harganya cuma Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh ini dialami pondok pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman di bawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia,” jelasnya.

Ketika itu terjadi, lanjut Rizal Ramli, pemerintah selalu diam dan tidak menggerakkan aparatnya untuk menghentikan arogansi pengusaha.

“Sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura tidak dilihat. Itu perampokan hak rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Soal Sengketa Tanah Bojong Koneng, ProDem: Masak BPN Balik Ukur Koordinat, Artinya Bukan Punya Sentul City Dong?

Soal Sengketa Tanah Bojong Koneng, ProDem: Masak BPN Balik Ukur Koordinat, Artinya Bukan Punya Sentul City Dong?
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule/RMOL

IDTODAY NEWS – Penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sengketa tanah antara warga desa Bojong Koneng dengan PT Sentul City tak masuk di akal Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule.

Iwan menganggap lucu pernyataan Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Taufiqulhadi, yang mengaku akan mengecek koordinat lahan yang menjadi sengketa di desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

“Lucu kalau balik lagi ke koordinat lagi, kalau enggak mengerti dan tidak tahu koordinatnya kan?” ujar Iwan saat ditemui di Kantornya, Jalan Veteran I, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang (15/9).

Menurut Iwan, pernyataan BPN tersebut seolah menunjukkan kepada publik bahwa tanah masyarakat desa Bojong Koneng yang salah satunya adalah tanah milik aktivis Rocky Gerung itu bukan milik PT Sentul City.

“Artinya ini kan hal yang tidak benar kemudian terkuak. Ini kebongkar semua,” kata Iwan Sumule.

Atas dasar itu, Iwan memastikan ProDem akan menyambangi BPN untuk mempertanyakan Surat ljin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Jawa Barat, yang diklaim PT Sentul City hingga melakukan tindakan represif dengan merampas tanah rakyat secara serampangan.

“Data-data sudah ada dari tahun 1989. Setelah kita ke Kang Emil (Gubernur Jawa Barat) kita akan pasti lanjut ke BPN untuk mengecek ini, kita mempertanyakan kenapa SHGB-nya itu bisa keluar,” pungkasnya.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi sebelumnya menyatakan, terkait sengketa tanah Bojong Koneng pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengecek koordinat lahan yang menjadi sengketa.

“Untuk kedua kasus ini nantinya Kementerian ATR/BPN baik Pusat maupun Kantor Pertanahan akan melihat terlebih dahulu koordinatnya di mana, apakah titik koordinatnya tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak,” katanya pada Selasa (14/9). rmol.id

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Tanyakan Dugaan Penyerobotan Tanah oleh PT Sentul City, ProDEM Akan Sambangi Ridwan Kamil

Tanyakan Dugaan Penyerobotan Tanah oleh PT Sentul City, ProDEM Akan Sambangi Ridwan Kamil
Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule/RMOL

IDTODAY NEWS – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Audiensi ini terkait dugaan penyerobotan tanah rakyat di desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh PT Sentul City.

Hal disampaikan Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule saat jumpa pers di Kantornya, Jalan Veteran I Nomor 26, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (15/9).

“Hari Jumat (17/9) jam 10 itu kami akan ketemu dengan Kang Emil (Gubernur Jawa Barat) di kantor Gubernur,” kata Iwan Sumule.

Iwan menegaskan pihaknya akan melakukan langkah politik dan langkah hukum untuk mengembalikan tanah yang dirampas oleh PT Sentul City terkait dugaan penyerobotan tanah rakyat di desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh PT Sentul City.

“Kami ingin menyampaikan kepada Sentul City bahwa ProDem siap melawan semua kesewenangan perampasan terhadap hak rakyat,” tegasnya.

Selain bakal menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Iwan Sumule juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyambangi Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Upaya kedatangan itu, untuk mempertanyakan Surat lzin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Jawa Barat, yang diklaim PT Sentul City hingga melakukan tindakan represif dengan merampas tanah rakyat secara serampangan.

“Setelah kita ke Kang Emil (Gubernur Jawa Barat) kita akan pasti lanjutnya ke BPN untuk mengkroscek ini, kita mempertanyakan kenapa SHGB-nya itu bisa keluar,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ketum ProDEM: Hebat-hebat Pejabat Negara Kita, Bisa Buat Ekonomi Keluarga Meningkat Saat Pandemi

Ketum ProDEM: Hebat-hebat Pejabat Negara Kita, Bisa Buat Ekonomi Keluarga Meningkat Saat Pandemi
Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

IDTODAY NEWS – Laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ternyata berbanding lurus dengan penghasilan 7,07 persen pejabat negara yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Di mana berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), para pejabat tersebut mengalami lonjakan harta saat pandemi. Termasuk Presiden Joko Widodo.

“Ekonomi tumbuh 7,07 persen berdampak pada kekayaan Presiden Jokowi, Luhut, dan mayoritas menteri lainnya,” ujar Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

Namun demikian, Iwan Sumule mengurai bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia yang justru mengalami kesulitan ekonomi.

Katanya, berdasarkan catatan Bank Indonesia, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 59,4 pada Agustus 2021 merupakan hasil jawaban dari 70,3 persen responden yang menjawab kondisi saat ini lebih buruk dibanding enam bulan sebelumnya. Hanya 29,7 persen yang menjawab kondisinya lebih baik.

Fakta ini, sambung Iwan Sumule, membuktikan bahwa kebijakan yang diambil selama pandemi tidak pro dengan rakyat kecil. Bahkan menjurus pada spekulasi bahwa kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari badai pandemi.

“Tapi by the way, hebat-hebatlah para pejabat negara kita, bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat,” tutupnya mengakhiri.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Harta Pejabat Naik saat Pandemi, Iwan Sumule: Aneh…

Harta Pejabat Naik saat Pandemi, Iwan Sumule: Aneh...
Ketum ProDEM Iwan Sumule. (istimewa)

IDTODAY NEWS – Peningkatan kekayaan pejabat negara di tengah pandemi Covid-19 tengah menjadi sorotan publik. Salah satunya Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDEM Iwan Sumule.

Iwan Sumule heran dengan laporan harta pejabat yang disetorkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, kenyataan itu sangat memukul.

Pasalnya, pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020 telah menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi. Covid-19 berimbas pada defisit APBN dan turunnya status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah.

“Jangankan ekonomi negara, ekonomi rakyat pun terpuruk,” ujar Iwan, seperti dilansir dari Pojoksatu.id, Selasa (14/9).

“Anehnya, harta kekayaan Jokowi dan Luhut justru bertambah,” heran dia.

Diketahui, harta kekayaan Presiden Jokowi mengalami kenaikan Rp8,8 miliar. Sementara peningkatan harta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mencapai Rp67 miliar.

Kenaikan jumlah harta itu dapat dilihat pada perbandingan di LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Aktivis ProDEM Ini Heran Harta Jokowi dan Luhut Panjaitan Bertambah di Tengah Pandemi Covid-19

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto Jawa Pos

IDTODAY NEWS – Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDEM Iwan Sumule mengaku heran dengan pertambahan harta Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merasa miris dengan kenyataan yang tergambar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dan sebuah paradoks terjadi di negeri ini.

Di mana harta sejumlah pejabat negara justru mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu telah meluluhlantahkan negeri ini. Krisis kembar terjadi, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi.

“Jangankan ekonomi negara, ekonomi rakyat pun terpuruk,” ujarnya, Senin (13/9).

Tidak hanya itu, APBN juga mengalami defisit tajam dan status Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan jumlah rakyat miskin bertambah.

“Anehnya, harta kekayaan Jokowi dan Luhut justru bertambah,” tutur Iwan Sumule.

Adapun harta kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 67 miliar lebih, atau tepatnya sebesar Rp 67.747.603.287.

Harta itu dapat dilihat perbandingan di LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020. Pada LHKPN 2019, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 677.440.505.710.

Sedangkan pada LHKPN 2020, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 745.188.108.997.

Sementara Jokowi mengalami kenaikan Rp 8,8 miliar untuk periode laporan yang sama.

Sumber: pojoksatu.id