IDTODAY NEWS – Sebanyak 39 negara telah melakukan protes keras terhadap perlakuan China pada Muslim Uighur di Xinjiang.

Jerman, yang memimpin gerakan protes itu, mengungkapkan keprihatinan besar atas apa yang terjadi di Xinjiang, seperti diberitakan Al Jazeera, Rabu (7/10/2020).

Pihak Jerman mendesak China untuk menghormati hak-hak minoritas Muslim Uighur.

Selain itu, kegaduhan situasi politik Hong Kong tak luput dari sorotan.

“Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, Selasa (6/10/2020).

Heusgen mendesak China untuk mengizinkan pengamat hak asasi PBB masuk tanpa batas ke Xinjiang.

Etnis muslim Uighur di China. (AFP)

Di sana, diyakini setidaknya satu juta orang Uighur ditahan di kamp penahanan, meski pihak China menyebutnya sebagai kamp pelatihan.

39 negara yang menandatangani deklarasi tersebut sebagian besar adalah anggota UE, serta Kanada, Haiti, Honduras, Australia, dan Selandia Baru.

Baca: Taiwan Berharap Donald Trump Segera Sembuh agar Bisa Terus Melawan Kekejaman Komunis China

Deklarasi tersebut juga meminta Beijing untuk menegakkan hak dan kebebasan penduduk Hong Kong, di tengah meningkatnya tuduhan penindasan politik menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial pada Juli 2020.

Tanggapan China

Perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, membantah tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

Zhang mengatakan deklarasi itu ditujukan untuk “memprovokasi konfrontasi” di antara negara-negara anggota PBB.

“Mereka menyebarkan informasi palsu dan virus politik, mencoreng China, dan mencampuri urusan dalam negeri China.”

“China dengan tegas menentang dan menolak itu,” kata Zhang.

Kuba memimpin pernyataan tandingan dalam membela China yang didukung oleh 45 negara.

Dilaporkan Xinhua, mereka mengutuk kritik terhadap kebijakan di Xinjiang sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China.

Baca Juga  Arab Saudi Tangguhkan Izin Masuk Warga dari 20 Negara, Termasuk Indonesia

Kantor berita negara China telah menyampaikan undangan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, untuk mengunjungi Xinjiang

Bachelet mengatakan dia membutuhkan akses bebas ke wilayah tersebut, untuk menilai situasinya dengan benar.

11 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam AS karena Polemik Uighur

Sekelompok orang Uighur menghalau polisi dalam aksi protes di Provinsi Xinjiang, China. (PETER PARKS/AFP/GETTY VIA BBC.COM)

Diberitakan sebelumnnya, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan 11 perusahaan asal China dalam daftar perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran HAM.

Semua perusahaan itu disebut telah melakukan penahanan sewenang-weang, kerja paksa, hingga pengumpulan data biometrik dan analisis genetika, seperti diberitakan Kontan dari CNET, Selasa (21/7/2020).

Target utama dari semua aktivitas itu adalah muslim Uighur dan kelompok minoritas lain yang ada di China.

Baca Juga  Di Rezim Jokowi, Sulit Bagi Indonesia Keluar dari Jebakan Utang China

“Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa yang tercela dan pengumpulan DNA serta skema analisis untuk memberikan tekanan pada warganya,” kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross seperti dikutip CNET.

Satu di antara perusahaan itu adalah Nanchang O-Film Tech.

Nanchang merupakan pemasok komponen untuk perusahaan teknologi terkemuka AS, seperti Apple, Amazon, Dell, bahkan Microsoft.

Karena kasus ini, pemerintah AS melakukan pembatasan pada sejumlah produk teknologi AS yang memiliki hubungan bisnis dengan 11 perusahaan itu.

Ross mengatakan tidak akan ada lagi produk AS yang memiliki hubungan dengan perusahaan asing yang terlibat kejahatan HAM Seperti China.

Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 48 perusahaan China yang diduga terlibat dalam penindasan terhadap warga muslim Uighur.

Jumlah itu terhitung dari Oktober 2019.

Sumber: Tribunnewswiki

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan