IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merangkum berbagai peristiwa politik di tahun 2020 kemarin.

Beberapa fakta politik yang merepresentasikan era kegelapan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi tanah air.

Dalam catatan Mardani, betapa ruang publik diwarnai tindakan represif dan penegakan HAM yang buruk.

Fenomena seperti penangkapan aktivis saat unjuk rasa, kekerasan masyarakat sipil di Papua, ditambah penyelesaian kasus Semanggi I dan II yang berujung pada pernyataan ‘bukan pelanggaran HAM berat’ oleh Jaksa Agung hingga kasus penembakan 6 anggota FPI baru-baru ini.

“Belum ada komitmen, itulah gambaran penanganan HAM kita,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/1).

Mardani berharap, memasuki tahun 2021 ini pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin dapat memikirkan cara-cara persuasif dalam memperlakukan lawan politiknya dan menuntaskan kasus HAM hingga ke akarnya.

“Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi terlihat di tahun 2021. Mengingat komitmen Pak Jokowi terkait HAM adalah janji yang tertunda, ada dalam Nawacita dan nyaris belum dilakukan,” tegasnya.

Baca Juga  Kelemahan Jokowi Terkuak, Gatot Minta Sobek Surat Presiden

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, jika pelanggaran HAM tidak segera dituntaskan, maka akan menjadi bom waktu yang justru membahayakan keutuhan negara Indonesia ke depan.

“Masyarakat pun semakin takut menyuarakan pendapat di ruang publik,” tandasnya.

Baca Juga: UAS: Sebesar Sawi Sebuah Kezaliman akan Diminta Pertanggungjawaban

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan