Covid-19 Tembus Rekor Lagi, Pusat Dimintan Turun Tangan, Netty: Luhut Ngapain Aja?
IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah Pusat turun tangan bantu DKI Jakarta menangani Pandemi Covid-19.
Pasalnya, kasus Covid-19 per 23 September di DKI Jakarta kembali menembus rekor dengan 4.465 kasus, sehingga total keseluruhan 257.388 orang.
Demikian disampaikan oleh Politisi PKS itu melalui keterangannya kepada PojokSatu.id di Jakarta, Kamis (24/9/2020).
“Pemerintah Pusat harus turun tangan membantu DKI, jangan hanya berkomentar, bantu atasi kurangnya fasilitas kesehatan baik berupa ambulance, ruang isolasi, tenaga kesehatan hingga ketersediaan alat dan bahan,” ujar Netty.
Netty pun menanyakan terkait kinerja Mentari Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan selaku penanggungjawab sembilan provinsi dalam menekan pertumbuhan kasus Covid-19.
“Apa langkah yang sudah diambil Menko Kemaritiman dan Investasi selaku penanggungjawab sembilan provinsi dalam menekan pertumbuhan kasus?,” tuturnya.
Ia mengatakan, bahwa ini waktu yang tepat pemerintah pusat mendukung dengan langkah konkret, tinggalkan ego kepemimpinan dan satukan langkah menghadapi pandemi. Ibukota adalah pertaruhan.
“DKI sudah berjibaku sejak awal pandemi dengan peta jalan yang cukup baik, mulai dari penetapan PSBB, masa transisi hingga akhirnya kembali PSBB total, meski sempat silang pendapat,” ungkapnya.
Menurut Politis PKS itu, jika PSBB ini kembali gagal, maka akan mempengaruhi kondisi daerah lain dan juga sikap negara-negara di dunia terhadap Indonesia.
Netty juga menyoroti, terkait dengan kasus banyaknya mobil ambulance mengular saat memasuki RS Wisma Atlet beberapa waktu lalu yang viral di media sosial.
Gambaran seperti ini, kata anak buah Sohibul Iman ini akan memancing ketakutan dan kekhawatiran serta berpotensi menimbulkan emosi negatif massa.
“Segera cepat tanggap, selesaikan persoalan, pikirkan strategi jitu guna menghadapi kemungkinan terburuk,”
“Jika para nakes kewalahan, siapkan banyak relawan untuk pekerjaan non tindakan medis. Koordinasi pusat – daerah harus berjalan dinamis, cepat dan fleksibel dalam mengatasi sekat-sekat birokratis,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa hal krusial seperti ketersedian ruang ICU dan isolasi mandiri pasien OTG harus mendapat perhatian khusus.
“Perlu dipikirkan skema aktivasi ICU darurat secara murah dan cepat di
semua rumah sakit. Gunakan produk pendukung dari dalam negeri seperti ventilator ITB maupun produk pendukung lainnya,” sambungnya.
“Pastikan pula agar pasien OTG yang melakukan isolasi mandiri di tempat yang telah ditunjuk mendapat dukungan layanan kesehatan dan pendampingan dari falkes terdekat,” pungkasnya.
Sumber: pojoksatu.id
