IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan reshuffle kabinet setelah beberapa kali sebelumnya isu itu bergulir, patah.

Akan tetapi reshuffle kabinet di periode kedua kepemimpinan Jokowi itu dinilai belum menyentuh pos-pos kementerian yang layak untuk diganti.

Salah satu pos yang semestinya juga ikut dirombak adalah Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada RMOL, Jumat (25/12/2020).

“Resuffle ambyar karena kurang garam sebab tidak menyentuh persoalan sesungguhnya,” ujarnya.

Sebab, kata Satyo, pandemi Covid-19 juga berdampak pada ekonomi.

“Persoalan terberat selain mengendalikan pandemi Covid-19 adalah menggerakan perekonomian,” jelasnya.

Baca Juga  Swab Test Habib Rizieq Jadi Polemik, PKS: Cuitan Presiden Jokowi Soal Privasi Pasien Masih Relevan

Menurutnya, buruknya kinerja Kementerian Keuangan membuat sebagian pihak pesimis bahwa ekonomi tahun depan akan tumbuh.

Kinerja kementerian ini pula yang dianggapnya menjadi sebab pemulihan ekonomi di tengah pandemi masih lambat.

“Konsumsi yang rendah akibat sulitnya likuiditas masyarakat dan penurunan produktifitas hampir terjadi di semua sektor perekonomian,” katanya.

Hal lain yang disorot mantan Sekretaris ProDEM ini, Kemenkeu di bawah kendali Sri Mulyani Indrawati kerap mengubah kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi.

Hal tersebut yang dianggap Satyo memberikan kesan bahwa penyusunan dilakukan secara sembrono.

Baca Juga  Amien Rais: Digagas Jokowi, Omnibus Law Picu Freeportisasi

“Hingga muncul dugaan tim ekonomi presiden yang dikomando Jeng Sri (Sri Mulyani) enggak mampu dan bingung mau bikin program pemulihan.”

“Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi ‘back fire’ untuk presiden,” paparnya.

Satyo pun turut mengomentari asumsi APBN 2021 sebesar 5 persen yang dianggap terlalu ambisius.

Karena, beberapa variabel ekonomi yang negatif akibat konservatif dan neoliberal Menteri Keuangan “terbalik” seperti istilah ekonom senior, Rizal Ramli.

“Akibatnya resesi ekonomi berjalan tanpa solusi, APBN selalu ditambal dengan ‘hot money’ dari kebijakan Menkeu pro utang dengan bunga tinggi,” pungkas Satyo.

Baca Juga  Ngeri! Politisi NasDem Ancam Tangkap Rocky Gerung

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik lima menteri baru Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Tri Rismaharini yang didapuk menjadi Menteri Sosial. Lalu Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekononomi Kreatif.

Kemudian Budi Gunadi Sadikin diamanati jabatan Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama.

Selanjutnya Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Terakhir Muhammad Lutfi yang didapuk sebagai Menteri Perdagangan.

BACA: Berhasil Gaet Sandiaga Uno, Jokowi Ingin Jadi King Maker Pilpres 2024?

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan