AHY Ungkap Upaya Paksa Rebut Partai Demokrat, Tuding ‘Orang’ Jokowi Ikut Bermain
IDTODAY NEWS – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada upaya paksa merebut Partai Demokrat. AHY menuding orang lingkaran Presiden Jokowi ikut bermain.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).
AHY mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Presiden Jokowi.
Sebagai Ketum Partai Demokrat, dia ingin mencari konfirmasi soal itu ke Presiden Jokowi.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” ungkap AHY.
“Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” jelasnya.
Dia lalu menjelaskan duduk perkara upaya paksa pengambilalihan Partai Demokrat ini.
Menurut AHY, semua ini berawal dari 10 hari yang lalu.
“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah maupun cabang,” jelasnya.
“Laporan ini tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” ungkap AHY seperti dilansir detikcom.
AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai Demokrat.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” beber AHY.
“Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Baca Juga: AHY: Upaya Paksa Pengambilalihan Demokrat Untuk Kepentingan Pilpres 2024
Sumber: pojoksatu.id
