Fadli Zon: Pakai Influencer Bukti Pemerintah Tak Bisa Komunikasi dengan Rakyat
IDTODAY NEWS – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai pemerintah tak perlu menggunakan jasa influencer untuk membantu menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. Fadli menyebut penggunaan jasa influencer untuk menyosialisasikan kebijakan menunjukkan pemerintah tak bisa berkomunikasi dengan masyarakat.
“Tak perlu ada jembatan lagi antara pemerintah dan warga. Dengan semua platform yang ada, pemerintah bisa langsung bicara dengan rakyat tanpa perantara,” kata Fadli kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).
“Adanya influencer, apalagi dibayar, menunjukkan pemerintah tak mampu berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri, atau rakyat tak percaya apa yang disampaikan pemerintah sehingga harus ada pendukung key opinion leaders, yaitu influencer?” imbuhnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pemerintah harus menjadi aktor utama dalam menyosialisasikan kebijakan. Fadli menekankan penggunaan jasa influencer berbayar sama saja dengan menghambur-hamburkan anggaran.
“Justru pemerintahlah sebagai key opinion leaders dalam menyampaikan program atau kebijakan, tidak perlu influencer berbayar. Itu penghamburan uang rakyat yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih berguna,” tuturnya.
Selain itu, Fadli mengatakan pemerintah seharusnya dapat melakukan komunikasi ke rakyat melalui kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, adanya influencer berbayar menandakan pemerintah tak percaya diri.
“Harusnya kementerian, melalui humas dan aparat birokrasi, bisa langsung komunikasi dengan masyarakat terkait bidang masing-masing. Penggunaan influencer luar dan berbayar bisa diartikan pemerintah tak percaya diri dengan program atau kebijakannya,” ujar Fadli.
Diketahui, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
“Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik,” kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8).
Sumber: detik.com
