IDTODAY NEWS – Polemik ‘kudeta’ kursi kepemimpinan Partai Demokrat yang disinyalir dimotori oleh lingkar istana yang begitu terpikat ingin merebut paksa kursi empuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cukup mengguncang perpolitikan nasional.

Apa tujuannya? Apakah motif dibalik upaya dualisme tersebut? Seseksi itukah PD untuk ditunggangi di Pilpres 2024?

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma menjelaskan, pada dasarnya partai politik merupakan salah satu institusi penting yang memiliki akses besar terhadap pusat kekuasaan.

Dengan demikian mereka berpotensi untuk dapat ikut dalam mengkases berbagai sumber daya, baik itu politik maupun ekonomi yang tentu saja berfungsi untuk menjaga eksistensi dan kepentingan mereka.

“Dengan potensi power sebesar itu maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang ingin memperebutkan posisi ini. Hal ini tentu juga menjadi alasan penting pada kasus partai Demokrat saat ini,” jelas Sukri Tamma kepada fajar.co.id, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga  Soal Turunkan Jokowi sebelum Masa Jabatan Berakhir, Ulil Abshar: Saya Amat Menentang

Selain karena selama ini PD memang selalu meloloskan kadernya ke posisi politik penting, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga cenderung memiliki basis suara yang cukup banyak sehingga memungkinkan mereka senantiasa masuk pada ruang yang sangat mempengaruhi kebijakan.

“Jadi, siapapun juga yang berebut posisi di partai politik cenderung berada dalam konteks ini dan kepentingan tertentu atas posisi partai politik dalam sistem pemerintahan,” katanya.

Pada dasarnya, terang Sukri, itu adalah bagian dari dinamika partai politiknya. Hal ini bisa jadi memang menjadi tantangan untuk PD apakah akan tetap menjaga nama besar SBY di partai Demokrat atau mulai memikirkan hal lain.

Baca Juga  Dulu Pernah Kebakaran Kini Kena Lagi, Ma'ruf Amin ke Korban Pertamina Plumpang: Gak Kapok?

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan ke publik perihal keberadaan gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

AHY menjabarkan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan ‘makar’ itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan restu dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Fungsionaris Partai Demokrat Andi Arief bilang kalau sosok yang ingin melakukan kudeta adalah Kepala Staf Kantor Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” celotehnya di Twitter.

Baca Juga  Hasil Survei: Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024 Paling Favorit

Moeldoko yang pernah menjabat Panglima TNI di era Presiden SBY itu tak menampik dirinya bertemu dengan sejumlah orang dari Partai Demokrat. Ia mengaku tidak membatasi siapapun yang hendak bertemu dengannya. Namun ia hanya mendengarkan keluhan terkait berbagai situasi.

Moeldoko pun meminta agar isu kudeta Partai Demokrat tidak dikaitkan dengan istana. Dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diganggu dalam isu ini.

Baca Juga: Mau Ikut Capres 2024? Moeldoko Diminta Mundur dari KSP, Jangan Jadi Beban Jokowi

Sumber: fajar.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan