Anwar Abbas Sebut DPR Seperti Bukan Wakil Rakyat

Anwar Abbas
Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mengatakan DPR seperti tak bekerja bak wakil rakyat dengan mengesahkan RUU Cipta Kerja(Foto: republika.co.id)

IDTODAY NEWS – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan kekecewaannya pada DPR RI yang mengesahkan RUU Cipta Kerja. Ia menilai, lembaga itu tak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak. Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini?” kata Anwar melalui pesan singkat yang diterima Republika.co.id, Senin (5/10).

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Sarankan Markaz Syariah Jadi Pesantren Bersama, Muhammadiyah: Mahfud Jangan Berpolemik Di Ruang Publik

Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, pengesahan RUU Ciptaker di tengah penolakan masyarakat luas ini semakin menunjukkan kesan dunia perpolitikan sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik. Hal ini menurut Anwar semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya.

“Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW (pergantian antar waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya,” ujar dia.

Baca Juga  Ribuan Aparat Gabungan Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Istana Hari Ini

Menurut Anwar Abbas, yang lebih menyedihkan lagi adalah cost politik sekarang ini sangat mahal. Menurut dia, oligarki politik tidak punya uang yang banyak untuk membiayai kegiatan politik mereka sehingga, terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan.

Para anggota DPR, kata dia, bak ditawan oleh para pemilik kapital. “Saya lihat dalam pembahasan RUU cipta kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak,” ujar dia.

Baca Juga  Kasus Abu Janda, Ketua MUI: Tes untuk Kapolri Baru

Anwar Abbas pun mengatakan, UU ini jelas-jelas terlihat lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.

Sumber: republika.co.id

Pos terkait