HNW: Kalau Ada yang Bilang PKS Tolak UU Ciptaker di Ujung, Orang Itu Kebanyakan Tidur

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan terima kasih kepada GENPRO Wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama dengan MPR untuk melakukan Sosialisasi Pancasila.(Foto: liputan6.com)

IDTODAY NEWS – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyindir pihak-pihak yang menuding partainya menolak UU Ciptaker diujung masa persidangan di badan legislasi (Baleg) DPR. Dia menyebut pihak yang menyindir itu sebagai orang yang kebanyakan tidur.

“Kalau ada yang bilang PKS baru di ujung saja menolak maka orang itu pasti lebih banyak tidurnya daripada kegiatan. Baru siuman,” kata HNW kepada Akurat.co, Jumat (9/10/2020).

Dia mengatakan, jejak penolakan PKS terhadap UU Ciptaker masih bisa dilacak. Partai yang saat ini dipimpin Ahmad Syaikhu itu sudah menyatakan penolakannya jauh sebelum publik ramai memperbincangkannya.

“Jadi PKS itu jelas sekali, bagi yang sering baca media dan cukup jernih pikirannya dia pasti sudah tahu kita sejak awal sudah seminar di DPP dan kajian konstitusional di MPR. Yang keduanya dilakukan bulan Februari sebelum semuanya bicara tentang masalah ini. Dan saat itu sudah disimpulkan ini (RUU Ciptaker) ditolak,” ujarnya Jumat (9/10/2020).

Dia menegaskan, seluruh kegiatan dan diskursus di internal PKS dilakukan dengan menghormati azas-azas hukum yang berlaku. Selain membicarakannya di internal partai, PKS juga dia sebut melibatkan pakar, tokoh-tokoh buruh. Sehingga sejak Februari, partainya sudah menyatakan sikap tegas menolak UU Omnibus Law.

“Dan kegiatan-kegiatan PKS itu kita kerjakan secara konstitusional, rasional, ilmiah, intelektual, menghadirkan pakar-pakar. Kami secara serius baik di DPP, Fraksi di DPR, MPR dan menerima aspirasi dari tokoh buruh, masyarakat dan intelektual mereka menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Baca Juga  Menkes Bukan Orang Medis, PKS: Beri Kesempatan 100 Hari Kerja

Seluruh aspirasi yang mereka terima meneguhkan sikap PKS menolak UU tersebut. Baik di level badan legislasi (Baleg), Komisi hingga saat rapat paripurna pengesahan UU Ciptaker berlangsung pada Senin (5/10/2020).

“Dan itu kemudian diperjuangkan anggota DPR PKS di Baleg, Komisi, termasuk juga di komisi 8 terkait umroh, produk halal. Jadi PKS itu nggak ada kepentingannya menunggangi. Sejak Februari lalu kami sudah nyatakan menolak,” katanya.

Baca Juga  Tengku: Lawan Politik Zaman Penjajah Tak Diborgol Layaknya Bajingan Tengik

Sebumnya diberitakan, eks politikus PKS yang kini menjadi elite politik Partai Gelora Fahri Hamzah terkesan menyindir Partai Demokrat dan PKS dalam cuitannya pada Selasa (6/10/2020). Dia mengatakan, bila ingin menolak seluruh UU Ciptaker seharusnya Parpol di DPR menolak sejak awal. Menolak UU itu diujung setelah mengikuti pembahasan ribuan pasal, dianggap sama saja dengan bohong.

Sumber: akurat.co

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan