Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto: Detik)

Jokowi Bisa di Makzulkan Karena Perppu Reformasi Sistem Keuangan!

IDTODAY NEWS – Perppu Reformasi Sistem Keuangan dinilai akan membahayakan sistem keuangan dan ekonomi Indonesia.

Bahkan menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Perppu ini bisa membuka peluang terhadap pemakzulan presiden.

Kata dia, pembahasan Perppu Reformasi Keuangan harus didasari oleh adanya sebuah kondisi yang memaksa atau genting.

Di luar kondisi tersebut, maka pembentukan Undang-undang harus dilakukan dengan cara yang normal yakni lewat pengajuan rancangan undang-undang, dan seterusnya. Jika dipaksakan, kata dia, akan membuat penerbitan Perppu menjadi ilegal.

Baca Juga  Survei Pilpres 2024 Ala Tengku Zulkarnain, Pasangan Puan-Gibran Kalah Telak dari Habib Rizieq-UAS

“Perppu bukan hak sewenang-wenang Presiden dan tidak bisa diterbitkan sembarangan. Perppu itu harus ada kondisi yang memaksa, kalau tidak maka ini akan melanggar konstitusi UU Dasar,” katanya dalam Forum Diskusi Finansial terkait Stabilitas Sektor Finansial dan dan Perppu Reformasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia seperti melansir bisnis.com, Selasa 1 September 2020.

Anthony mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan sampai terjebak dalam bisikan para pembantunya ataupun dari oknum yang ingin melakukan sesuatu dengan mudah lewat cara singkat penerbitan Perppu.

Baca Juga  Jokowi Membela Diri, Ujang Komarudin: Rakyat Sudah Bisa Menilai Pemimpin Bisa Kerja Atau Tidak

“Dalam konstitusi, Perppu ini harus dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kalau tidak ada itu, akan melanggar UUD dan kemudian berbuntut pada impeachment. Kan, kasihan sekali presiden kita yang dibisikinya dengan salah,” ujarnya.

Dia menekankan, suatu Perppu diterbitkan manakala perlu melakukan suatu langkah penyelamatan di tengah kondisi yang genting, namun belum ada landasan hukumnya.

Sementara itu, lanjut Anthony, saat ini tidak ada kondisi yang genting untuk sektor keuangan. Bahkan, menurutnya, penyebutan nama Perppu Reformasi Keuangan justru hanya berisi jargon yang malah menyembunyikan makna sesungguhnya.

Baca Juga  Pengesahan RUU Ciptaker Mendadak Dimajukan, Begini Kritik Keras Elit PKS

Bahkan, dia menuding bahwa jargon tersebut dibuat untuk menutupi kegagalan penguasa dalam menghadapi krisis sehingga mencari jalan pintas.

“Peppu Reformasi Keuangan ini kan cuma jargon saja yang membohongi dan membodohi publik. Apa yang direformasi? Kita tahu bahwa di sini BI dan OJK justru mau dijadikan tidak independen, ini kan anti reformasi. Perppu tentang BI dan OJK tentang reformasi keuangan yang rencananya dibuat menjadi tidak independen, ini akan merusak stabilitas institusi sektor keuangan,” paparnya.

Baca Juga  Rizal Ramli Ungkap Kegagalan Capaian Ekonomi RI Tahun 2020

Lebih lanjut, Anthony menambahkan bahwa permasalahan saat ini bukanlah di bidang moneter, keuangan maupun perbankan melainkan lebih pada sektor fiskal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB yang masih rendah yakni hanya sekitar 8,04% per Juli.

Sumber: law-justice.com

Tinggalkan Balasan