Jokowi Minta Kritik Pedas, PKS: Revisi UU ITE Dulu!

Jokowi Minta Kritik Pedas, PKS: Revisi UU ITE Dulu!
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari/RMOL

IDTODAY NEWS – Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari meminta Presiden Joko Widodo membuktikan keseriusan ajakan untuk melancarkan kritik ke pemerintah dengan melakukan revisi terhadap UU ITE.

Menurut Fathul Bari, sudah saatnya dilakukan revisi terhadap UU ITE, karena pada aplikasinya banyak sekali kasus memidanakan seseorang karena alasan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian yang justru mengarah kepada pembungkaman suara kritis dari publik.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Wow... Ternyata Dana Influencer Banyak Dialokasikan Ke Polisi, Prof. Didik J. Rachbini: Itu Sejak 2014 Sampai Sekarang

Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan semangat UU ITE di awal yang dibuat untuk menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara online.

“Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar pemerintah dikritik harusnya dijawab dengan upaya beliau agar unsur pemerintah dan aparat lainnya terbuka terhadap berbagai kritik, menutup kemungkinan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik,” kata Fathul Bari kepada wartawan, Minggu (14/2).

Baca Juga  Anak Buah Prabowo Ini Bersedia Jadi Jaminan Penangguhan Habib Rizieq

“Serta melalukan inisiatif untuk melakukan revisi terhadap beberapa pasal “karet” dalam UU ITE, baik inisiatif dari unsur pemerintah dan juga mendorong inisiatif mayoritas parpol koalisi pemerintah dari unsur DPR untuk bersama-sama melalukan revisi,” imbuhnya.

Baca Juga: Tuduhan Miring Terhadap Din Syamsuddin, PAN: Makna Radikal Belum Dipahami Mereka

Fathul menyebutkan, dalam kenyataan di lapangan, berdasarkan data SAFEnet tahun 2016-2020, tingkat penghukuman pada UU ITE cukup tinggi.

Baca Juga  Terkait Pendirian KAMI, PKS : Semua Inisiatif Masyarakat untuk Membangun Negeri Perlu Dihargai

Yakni sebanyak 744 perkara (96,8 persen) dan pemenjaraannya sebanyak 676 perkara (88 persen), yang banyak memakan korban dari dari kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM, bahkan para pelapornya lebih banyak dari kalangan pejabat publik.

Hal tersebut, papar dia, juga menjadi cerminan dari dua hasil rilis terkait Corruption Perception Index dari Transparency International dan Democracy Index dari Economist Intelligence Unit yang keduanya menunjukkan hasil menurun bagi Indonesia.

Baca Juga  Tumbuhkan Kesadaran Prokes Covid-19, FKPPI Gaungkan Gerakan Bermasker

“Bahkan angka indeks demokrasi terburuk selama 14 tahun terakhir, dan keduanya sama-sama menyiratkan adanya kualitas demokrasi yang kurang baik karena suara kritis publik yang kurang didengarkan bahkan seolah dibungkam, yang salah satunya mungkin terjadi karena kekhawatiran adanya pemidanaan menggunakan UU ITE ketika mau menyampaikan kritik,” tandasnya.

Baca Juga: Oknum Polisi Digerebek Saat Asyik Pesta Sabu Bersama Perempuan, Ini Kronologinya

Baca Juga  Survei IDM, Mayoritas Masyarakat Nyatakan Pemerintahan Jokowi Tidak Dikelola secara Clean Goverment

Sumber: rmol.id

Pos terkait