Kapitra PDIP Terdepan Coba Patahkan Tuntutan KAMI Kepada Jokowi

  • Bagikan
Kapitra Ampera
Kapitra Ampera/Tempo

IDTODAY NEWS – Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyodorkan data untuk mematahkan sejumlah tuntutan yang diusung Prof Din Syamsuddin dkk saat deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) kemarin.

KAMI diketahui menyampaikan 8 maklumat berkaitan dengan persoalan ekonomi, hukum dan HAM, serta politik.

Maklumat itu ditujukan kepada rezim Presiden Joko Widodo allias Jokowi.

Baca Juga  Tuntutan KAMI Soal Kerumunan di NTT, Minta Jokowi Diproses Hukum hingga Undur Diri

Bicara ekonomi, kata Kapitra, perlu dipahami bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama ekonomi.

Kapitra mengatakan, wabah virus corona jenis baru itu adalah fenomena baru dan belum ada preseden pandemi sebesar ini sebelumnya.

Tentu kendala dalam menangani dampak ekonomi tersebut pasti ada.

“Namun kita harus bisa mengomparasi secara adil mengenai dampak tersebut untuk dapat menganalisa gagal tidaknya upaya pemulihan ekonomi ini,” kata Kapitra.

Baca Juga  Pakar: Sulit Bedakan Polisi Tegakkan Hukum atau Pukul Lawan

Dia lantas menyodorkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sejumlah negara tetangga sebagai pembanding.

Indonesia, katanya, mengalami pertumbuhan ekonomi (PE) minus 5,32%.

Namun jika dibandingkan dengan Malaysia, PE-nya -17,1%, Filipina -16,5%, dan Singapura -12,6%.

“Dengan negara sebesar ini dan dengan jumlah penduduk salah satu yang terbanyak di dunia, jelas hal ini patut untuk diapresiasi,” tegas mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini.

Baca Juga  Pigai Dengar Herder Kakak Pembina Dibayar Rp20 Juta Sekali Posting, Minta Immanuel Ebenezer Tak Bohong

Menurut Kapitra, bangsa ini harus optimistis karena IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh positif pada 2021.

IMF memprediksi ekonomi indonesia tumbuh 6,1 persen, Bank Dunia 4,8 persen dan OECD memperkirakan naik 5,5 persen.

“Persoalan hukum, jika KAMI benar-benar dapat mendengarkan suara rakyat, jelas tidak tepat sasaran untuk menyasar pemerintah dalam isu hukum,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Baca Juga  HNW Minta Tokoh KAMI Tidak Terprovokasi Dengan Adanya Serangan Berupa Ancaman

Dia menambahkan, isu hukum yang sedang bergulir dan menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai rancangan undang-undang yang diusulkan DPR dan itu merupakan ranah dari DPR, bukan pemerintah.

“Ketika pemerintah intervensi dalam kewenangan lembaga lain, maka fungsi pemisahan kekuasaan tidaklah berguna,” tandas Kapitra.

Sumber: jpnn.com

  • Bagikan