Ketimbang Lewat DPR, Jokowi Disarankan Terbitkan Perpres Revisi UU ITE

Ketimbang Lewat DPR, Jokowi Disarankan Terbitkan Perpres Revisi UU ITE
Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim/RMOL

IDTODAY NEWS – Ketimbang merevisi UU 19/2016 sebagaimana perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di DPR, Presiden Joko Widodo disarankan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Saran itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi atau saling lapor. Khususnya yang terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Bacaan Lainnya

Demikian saran Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (18/2).

Argumentasi Hifdzil, proses revisi UU ITE di DPR membutuhkan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain penerapan UU ITE terus berlaku dan sangat mungkin akan menjerat pihak lainnya.

Baca Juga: Potensi Penyebaran Covid-19 Di Lapas Tinggi, Sahroni Minta Pemerintah Juga Prioritaskan Vaksin Untuk Tahanan

“Kewenangan eksekutif untuk mengatur di Perpres. Perpres selain menjalankan perintah UU, juga untuk cover kekuasaan eksekutif, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah kewenangan eksekutif, lewat Perpres langsung eksekusinya Presiden tanpa libatkan DPR,” demikian uraian mantan Wakil Direktur Pukat UGM ini, Kamis petang (18/2).  

Baca Juga  Upaya Kudeta Demokrat, Pengamat: Jokowi Harus Tegas Tindak Pejabat yang Mengacak-acak

Dijelaskan Hifdzil, usulan soal peluang diterbitkannya peraturan pemerintah atau Peraturan Menteri khususnya terkait dengan menghindari saling lapor tidak memungkinkan.

Sebabnya, kata Hifdzil, di dalam pasal UU ITE tidak memerintahkan pembentukan PP. Sedangkan Permen merupakan peraturan turunan dari PP.

Catatan Hifdzil, ia sepakat dengan rencana Jokowi mengubah UU ITE. Menurut pengajar hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sebuah UU tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk membungkam pengkritik atau lawan politiknya.

Baca Juga: Pengacara Ustadz Maaher Ingatkan Kapolri, Segera Terbitkan Juklak Revisi UU ITE, Atau Bakal Ada Korban Lagi

“Saya setuju untuk revisi UU ITE, secara filosofi kita harus lindungi privasi warga negara, kedua UU tidak boleh jadi alat kekuasaan, UU memang produk politik, tapi tidak bisa untuk kriminalisasi lawan politiknya,” demikian analisa Hifdzil.  

Selain itu, Hifdzil juga mengingatkan pada aparata penegak hukum agar lebih cermat dalam menerapkan UU ITE dalam menangani perkara hukum.

Penegak hukum, kata Hifdzil harus cermat dan transparan jikalau tindaklanjut dari setiap pelaporan itu terkait dengan pasal-pasal yang termaktub dalam UU ITE.

“Siapa pun boleh melapor. Tetapi apakah ditindaklanjut ke ranah pemidanaan itu hal lain, kalau tidak masuk unsur pidana langsung diumumkan. Penyidik harus punya ukuran yang memiliki kepastian hukum,” demikian catatan Hifdzil.

Baca Juga  FPI Tuding Cebong Paksakan Opini Habib Rizieq Positif Covid-19

Baca Juga: Kader Demokrat Ke Marzuki Alie: Jangan Seperti Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba

Sumber: rmol.id

Pos terkait