Kritik Proyek Kampung Akuarium, Fraksi PDI-P Ingatkan Target Pemprov DKI Bangun Ratusan Ribu Hunian

  • Bagikan
Kritik Proyek Kampung Akuarium, Fraksi PDI-P Ingatkan Target Pemprov DKI Bangun Ratusan Ribu Hunian
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara simbolis melaksanakan peletakan batu pertama di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (17/8/2020)(Foto: Sudin Kominfotik Jakarta Utara )

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan pembangunan Kampung Akuarium, Jakarta Utara adalah untuk memfasilitasi hunian bagi warga berpenghasilan rendah.

Menurut dia, bila ingin memfasilitasi warga, maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta membangun banyak rumah susun (rusun) sesuai janji saat kampanye.

Namun bukan dengan membangun kembali Kampung Akuarium yang dulunya telah digusur karena tidak sesuai peruntukkan.

Baca Juga  Mohammad Fauzil Adhim: Pujian Menag untuk Banser Bikin Susah Orangtua Mendidik Anak

“Itu peruntukkannya enggak sesuai. Kemudian kalau ingin mengakomodasi warga yang tinggal di permukiman kumuh bukan di situ tempatnya,” kata Gembong saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, Anies telah gagal dalam menyediakan banyak hunian.

Padahal saat kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada tiga tahun lalu, Anies berjanji akan menyediakan ratusan ribu hunian untuk warga Jakarta.

Baca Juga  Saksi Mata Sebut Kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, Apinya Langsung Besar, Kok Bisa?

“Makanya kita kaitkan dengan penyediaan hunian layak huni untuk warga Jakarta, ini tugas Anies gagal total. Janjinya 250 ribu hunian. Sampai tahun ketiga, target 200 ribuan hari ini puluhan ribu pun belum karena Pak Anies fokus pada penyediaan DP Rp 0 yang sampai hari ini tidak jelas juntrungannya di mana,” ucap Gembong.

Ia menyebutkan, dengan membangun kembali Kampung Akuarium, maka Anies menabrak aturan Perda Rencana Detail dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2014.

Baca Juga  Anies Baswedan Tinjau Kolong Jembatan yang Disidak Risma, Ini Komentarnya

Dalam perda yang kini masih direvisi tersebut, kata Gembong, seharusnya lokasi Kampung Akuarium bukan untuk hunian warga.

“Jadi kalau Pak Anies berdalih ingin mengangkat harkat martabat warga Jakarta khususnya di Kampung Akuarium untuk dinaikkan ke dalam hunian layak bagi mereka, ya bukan di situ tempatnya. Tidak sesuai, jangan itu sebagai dalih untuk melanggar aturan,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanaan peletakan batu pertama

Baca Juga  Retak? Pengamat Ini Ungkap Gejolak antara Jokowi dan Puan: Komunikasi Keduanya Kurang Baik

pembangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (17/8/2020) kemarin.

Anies mengatakan, hunian layak ini diwujudkan dengan pembangunan berkonsep kampung susun.

Konsep ini merupakan buah pikiran empat komponen yang terdiri dari unsur masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah.

“Hari ini kita mulai program itu. Tapi tuntas, pada saat warga masuk ke rumah. Perencanaan kampung ini harus menjadi contoh penataan kampung di Jakarta. Kampung merupakan bagian sejarah kota ini. Karena itu kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman,” kata Anies.

Baca Juga  PDIP DKI Kritik Ganjil Genap Motor: Penumpang Akan Menumpuk di Kendaraan Umum

Anggaran pembangunan Kampung Akuarium tidak murni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun juga berasal dari dana kewajiban pengembang, yakni PT Almaron Perkasa sebesar Rp 62 miliar.

Nantinya di atas lahan kurang lebih 10.300 meter itu bakal dibangun 241 hunian tipe 36 yang terdiri dari 5 blok.

Digusur pada zaman Ahok

Sebelumnya, pada era pemerintah Ahok, Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2016 silam.

Baca Juga  Keretakan dengan PDIP Makin Nyata, Jokowi Lebih Diuntungkan Dukung Capres Partai Lain

Permukiman warga dulu digusur karena akan dibangun sheetpile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan.

Tanggul juga harus dibangun untuk mencegah air laut masuk.

Saat proses pengurukan seusai penertiban, Pemprov DKI menemukan benteng peninggalan Belanda yang tenggelam di dekat permukiman. Ahok ketika itu ingin merestorasi benteng tersebut.

Sumber: kompas.com

  • Bagikan