Mardani PKS: Semua Itu Bukan Salah Gubernur, Tetapi Pemerintah Pusat

Mardani
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sesali kehadiran PP No 41/2020 yang berpotensi mengurangi independensi KPK/RMOL

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera tidak ingin para gubernur di Jawa dipersalahkan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Apalagi ada pihak yang menganggap pemerintah daerah gagal dalam menekan lonjakan kasus baru corona.

Bacaan Lainnya

Mardani pun menyampaikan sejumlah argumentasi kenapa para gubernur tidak boleh dipersalahkan dalam hal ini.

“Pertama, sejak awal, Indonesia memang salah dalam menerapkan konsep. PSBB yang sudah diperpanjang berkali-kali terbukti tidak dapat 100 persen menekan kerumunan dan mencegah penularan,” kata Mardani di Jakarta, Rabu (2/9).

Faktanya, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, klaster penyebaran Covid-19 bahkan menyebar tidak hanya di kerumunan temporer seperti pasar, tempat ibadah dan lainnya.

Namun, juga sudah merambah ke perkantoran, perumahan, bahkan klaster libur panjang.

Kemudian dia menyentil pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap keliru dalam melakukan pendekatan institusi.

“Membuat institusi baru seperti Gugus Tugas tidak akan optimal karena tidak memiliki jangkauan hingga level terbawah. Mestinya optimalkan kementerian yang ada,” jelas Mardani.

Baca Juga  Mahfud MD Sindir Ketua Pro Jokowi-Amin Ambroncius Nababan sampai Keluar Kata ‘Dungu’

Dia memberikan beberapa contoh kementerian yang bisa dimaksimalkan dalam menangani pandemi Covid-19.

Seperti Kemendagri dengan aparat desa dan kelurahan yang berjumlah lebih dari 250 ribuan, jika dihitung minimal 3 orang kader per desa.

Lalu, ada Kemenkes yang dapat menggerakkan infrastruktur kesehatannya hingga level Puskesmas karena selama ini, penguatan di hulu tidak terlihat.

“Tanpa itu, kita bisa kedodoran. Hanya masker yang menjadi proteksi saat ini. Semua digerakkan untuk menyadarkan masyarakat karena Covid-19 ini tentang bagaimana kita mengokestrasi masyarakat dan tatanannya,” ucap wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta ini.

Mardani juga menyoroti masalah anggaran yang terbatas.

Seharusnya ada dropping dana yang jelas dari pemerintah pusat kepada Pemda.

Dengan gabungan strategi yang tidak tepat, institusi terbatas, anggaran yang kurang sementara wilayah dihadapkan pada beban kerja demikian besar, katanya, maka kondisi Covid-19 akan sulit dikontrol, diprediksi bahkan ditangani.

“Semua itu bukan salah para gubernur, karena sekuat apa pun mereka dalam menjaga daerah, rembesan dari luar akan selalu ada. Pemerintah pusat yang bertanggung jawab penuh,” pungkas ketua DPP PKS itu.

Sumber: jpnn.com

Pos terkait