Sentilan Keras IDI Terhadap Luhut Soal Wacanakan Impor Dokter Asing

  • Bagikan
Menko Luhut Klaim RI Tak Akan Alami Gelombang II COVID-19
Konpers Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara usai Bertemu Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Foto: tirto.id/Bayu Septianto)

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat sorotan tajam dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan usai rencananya mengimpor dokter mencuat ke publik. IDI mengatakan bahwa rencana itu bukan merupakan kewenangan seorang Menkomarves, melainkan Kementerian Kesehatan.

Menteri Luhut mengungkapkan adanya wacana mengimpor dokter dalam sebuah acara webinar pada Kamis (13/8/2020) lalu.

“Selama ini, banyak orang Indonesia pergi keluar negeri seperti Malaysia dan Singapura untuk berobat. Dari berobat itu, uang miliaran dolar pergi keluar negeri. Ini sebagai potensi baru. Karena itu, pemerintah berencana membangun rumah sakit skala Internasional. Untuk mewujudkan rencananya itu, pemerintah akan mengimpor dokter asing,” kata Luhut seperti yang dikutip Hops.id -jaringan Suara.com, Minggu (16/82020).

Baca Juga  Mengenal Lebih Dalam Mengenai Janda Bolong, Tanaman Hias yang Sedang Diminati

Menanggapi rencana yang diutarakan Menkomarves itu, IDI wilayah Kalimantan Selatan mengeluarkan pendapatnya. Mereka keberatan atas wacana impor dokter dari luar negeri.

Melalui keterangan resmi tertulis, IDI Kalsel menyebut bahwa rencana itu bertolak belakang dengan program memajukan kearifan lokal yang selama ini digemborkan pemerintah.

Ketua IDI Kalsel, Rudiansyah, mengatakan bahwa kehadiran dokter asing justru mengancam keberadaan dokter-dokter di Indonesia.

Baca Juga  PDIP Sedang Mengikat Gerindra untuk Kurangi Dominasi Luhut

“Dalam rangka program memajukan kearifan lokal, maka mendatangkan dokter-dokter asing tidak memajukan dokter-dokter Indonesia dan bertolak belakang dengan program tersebut,” kata Rudiansyah.

Selain itu, ia juga menganggap bahwa rencana yang dilontarkan oleh Menteri Luhut soal pembangunan rumah sakit dan impor dokter bukan merupakan wewenang dari Kementerian Bidang Maritim dan Investasi.

“Pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi ini sangat disesalkan karena bukan kewenangannya dalam kesehatan yang juga bukan Menteri Kesehatan,” jelas Rudiansyah.

Baca Juga  Dua Pekan Ditangani Luhut, Penularan Covid-19 Masih Saja Bertambah

Ia juga menyatakan keberatannya atas wacana impor dokter tersebut.

Kami merasa sangat keberatan, dari buruh sampai dokter sampai harus diimpor,” imbuh Rudiansyah.

Lebih lanjut, IDI Kalsel meminta agar urusan impr dokter ini diambil alih oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mereka juga meminta agar Pengurus Besar IDI turut menentang wacana impor dokter tersebut.

“Mohon kepada PB IDI dan seluruh IDI di Indonesai untuk bersama-sama menunjukkan sikap keberatan atas rencana dan strategi tersebut,” kata Rudiansyah.

Baca Juga  Bacaan Ujang Komarudin, Luhut Klaim Covid-19 Terkendali Hanya Untuk Redam Kegaduhan Masyarakat

Ia juga berharap agar Presden Jokowi tidak menyetujui kebijakan Menteri Luhur tersebut.

“Mohon Bapak Presiden Jokowi agar tidak menyetujui kebijakan ini agar semangat bela negara tidak luntur dan tidak ternodai di mana saat ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75,” imbuh Rudiansyah.

“Kami merasa sangat keberatan, dari buruh sampai dokter sampai harus diimpor,” imbuh Rudiansyah.

Baca Juga  Menteri Luhut Sebut Tidak Ada yang Salah dengan Permen KP Lobster

Lebih lanjut, IDI Kalsel meminta agar urusan impr dokter ini diambil alih oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mereka juga meminta agar Pengurus Besar IDI turut menentang wacana impor dokter tersebut.

“Mohon kepada PB IDI dan seluruh IDI di Indonesai untuk bersama-sama menunjukkan sikap keberatan atas rencana dan strategi tersebut,” kata Rudiansyah.

Ia juga berharap agar Presden Jokowi tidak menyetujui kebijakan Menteri Luhur tersebut.

Baca Juga  Luhut Sindir Tokoh Bintang 4 Bikin Ribut: Dikontrol Dululah Birahi Kekuasaanmu

“Mohon Bapak Presiden Jokowi agar tidak menyetujui kebijakan ini agar semangat bela negara tidak luntur dan tidak ternodai di mana saat ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75,” imbuh Rudiansyah.

Sumber: hops.id

  • Bagikan