IDTODAY NEWS – Ekonom senior Rizal Ramli mengungkapkan mengapa tata kelola penanganan pandemi corona di Indonesia sampai saat ini masih belum menunjukkan arah positif. Adapun hal yang dimaksudnya adalah terkait kondisi ekonomi dan pendidikan di Indonesia.

“Ini kan sebetulnya soal keberpihakan pada rakyat, apa yang dirasakan rakyat. Kalau arah kebijakannya mendukung kepentingan rakyat, saya rasa kondisi ini tidak terjadi, atau setidaknya tidak terlalu parah seperti saat ini,” ujarnya, kepada indonesiakita.co.

Rizal menambahkan, bahwa pentingnya pemimpin memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan dan pemikian dimana seharusnya mementingkan rakyat sebagai kelompok yang paling merasakan dampak akibat pandemi corona.

“Pada dasarnya, pejabat itukan bekerja untuk rakyat, karena dia dipercaya dan diberikan wewenang penuh ya untuk melayani rakyat. Tapi kan ini beda, pemerintah tidak fokus menangani ini (pandemi corona), masih pengen melakukan proyek inilah… proyek itulah… yang jelas jelas sebetulnya bukan merupakan kebijakan prioritas dalan kondisi pandemi ini,” tegas Rizal.

Selain itu, Rizal juga mneyoroti kondisi pendidikan, yang menurutnya, banyak masyarakat daerah yang mengalami kesulitan, baik ekonomi, maupun fasilitas, serta harga internet yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Kebayang gak, di daerah itu akses internet masih sulit, bahkan ada beberapadaerah yang masih terdapat ‘blank spot’, sehingga jangkauan internet sulit. Belum lagi harga kuota internet yang tidak semua masyarakat bawah mampu untuk membelinya.

Baca Juga  Rizal Ramli: Mbak Rachma Sosok Yang Kritis, Berani Dan Tabah

“Bayangkan saja, dalam sehari, jika guru memberikan tugas tiga kali, dengan membuka tayangan youtube sebagai dasar materinya, apa tidak memakan kuota banyak, itupun kalau mereka memiliki hanphone yang memadai, kalau tidak bagaimana..?,” tanya Rizal.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengungkapkan, bahwa hal ini terjadi karena Mendikbud Nadiem Makariem tidak memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Dia (Nadiem) itukan keturunan orang berada, dia pikir semua masyakarat memilki fasilitas seperti dia, sehinga kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

“Padahal beli saja misalnya beli 30 Juta HP, pasang wifi di 1 juta titik seluruh RI, taro di masjid-masjid, gereja dan pusat ibadah, serta pulsa gratis untuk anak tidak mampu. Dengan demikian, anak-anak kita dapat belajar dengan mudah.

Baca Juga  Soal Komando Penanganan Covid-19, Megawati Ingin Jokowi Segera Pecat Luhut

“Enggak… enggak sulit kok, kan kalau beli handphone dengan jumlah yang banyak akan menguntungkan perusahaan HP itu, pasti banyak dapat diskon, mereka pasti senang. Jadi jelas, susah kalau kita punya pejabat yang keturunan dari orang berada, makanya tak heran kebijakannya menyulitkan rakyat dan tidak paham kondisi sesungguhnya, karena ia berfikir tentang fasilitas yang ia dapati sejak anak-anak dan sangat beda dengan masyakarat menengah ke bawah,” tutupnya.

Sumber: indonesiakita.co

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan