Soal Revisi UU ITE dan SE Kapolri, Pakar Pidana Ini Kaitkan dengan Kasus Abu Janda

Soal Revisi UU ITE dan SE Kapolri, Pakar Pidana Ini Kaitkan dengan Kasus Abu Janda
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengaku dirinya mengapresiasi terbitnya SE Kapolri terkait panduan penanganan hukum menyangkut UU ITE. (Foto: SINDOnews)

IDTODAY NEWS – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengaku dirinya mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait panduan penanganan hukum menyangkut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .

SE itu salah satunya memberi panduan agar penegakan hukum kasus UU ITE mengedepankan aspek ‘restorative justice’ di mana tersangka yang telah meminta maaf tidak perlu dilakukan penahanan, jika pihak korban tidak ingin melanjutkan perkaranya.

Bacaan Lainnya

Pria yang akrab disapa Fickar ini kemudian mengaitkan peristiwa SE Kapolri dan wacana revisi UU ITE dengan aktivitas buzzer atau aktivis media sosial.

Baca Juga: Kerumunan Warga Sambut Jokowi, Roy Suryo: Itu Asli

“Saya mensinyalir ada dua buzzer yang terkena perkara UU ITE, yang salah satunya Abu Janda dan kemudian presiden mewacanakan perubahan UU ITE,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Fickar mengaku tak bisa mengaitkan 100% bahwa munculnya SE dan semangat revisi UU ITE ini dengan aktivitas buzzer yang tersangkut kasus hukum. Tapi jika dilihat dari rentetan peristiwanya, dia mengaku tidak heran jika masyarakat kemudian menyangka bahwa wacana itu respons dari dua perkara tersebut, yang salah satunya perkara yang menjerat aktivis medsos, Permadi Arya alias Abu Janda yang belum ditahan.

Baca Juga  Viral Warga Sipil Tertawa di Mobil Mogok yang Ditarik TNI

Dia pun berharap SE Kapolri maupun wacana revisi UU ITE dapat merubah persepsi publik bahwa proses hukum bisa menyentuh aspek keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baca juga: Perindo Sebut SE Kapolri Hidupkan Revisi UU ITE dan Perkuat Hubungan Kemanusiaan

“Namun apapun alasannya UU ITE itu memang bermasalah pada beberapa ketentuannya,” papar Fickar.

Baca Juga: Elektabilitas Moeldoko 0 Persen, Demokrat: Yang Penting Beretika, Jangan Ambil Jalan Pintas

Sumber: sindonews.com

Pos terkait