Tag: Kapolri

Kategori
Politik

Polisi Adakan Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri, Netizen: Cuci Tangan

Polisi Adakan Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri, Netizen: Cuci Tangan
Mural Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit /Detik

IDTODAY NEWS – Kesenian Mural belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah kasus kritik mural yang berujung penghapusan oleh pihak aparat.

Beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan adanya beberapa kritikan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk kesenian mural.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mural yang bergambar wajah diduga Presiden Jokowi dengan mata tertutup bertuliskan 404: Not Found.

Kendati demikian, ada yang menarik setelah kejadian penghapusan mural tersebut.

Melansir CNN Indonesia pada Jumat, 17 September 2021, Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri menggelar festival lomba mural memperebutkan hadiah berupa piala Kapolri.

Informasi lomba mural Kapolri tersebut kemudian dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Kendati wacana lomba tersebut akan diadakan, untuk waktu pelaksanaannya masih dalam pembahasan lebih lanjut.

“Iya (benar), tapi masalah waktu masih dirapatkan,” kata Rusdi saat dikonfirmasi, Kamis, 16 September 2021 kemarin.

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur Kapolri terkait tindakan reaktif aparat terhadap pelaku mural berisi kritik ke pemerintah.

“Saya sudah tegur Kapolri soal ini,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan pada Rabu, 15 September 2021 lalu.

Berdasarkan pantauan terkini.id dalam unggahan akun CNN Indonesia, banyak netizen yang memberikan komentar terkait wacana lomba tersebut.

“Hati-hati ya yg mau ikut, bisa saja itu cara utk mengumpulkan informasi dan data siapa” aja yg kemaren membuat mural di seluruh Infonesia,” tulis fadlidj dalam kolom komentar.

Ada pula yang menyebut bahwa penggelaran tersebut merupakan cuci tangan pihak kepolisian.

“Cuci tangan, hehehe,” ucap akun yang bernama paranoid controller, seperti dilihat oleh terkini.id.

Sumber: tekini.id

Kategori
Politik

Perintah Baru Kapolri: Jangan Reaktif Amankan Aksi di Tengah Kunker Jokowi

Perintah Baru Kapolri: Jangan Reaktif Amankan Aksi di Tengah Kunker Jokowi
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit di Bandung, Jawa Barat. Foto: Polri

IDTODAY NEWS – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan telegram berisi perintah ke jajaran agar tak reaktif terhadap aksi penyampaian pendapat saat kunjungan kerja Presiden Jokowi. Belakangan memang muncul aksi masyarakat secara individu di tengah kunker Jokowi ke sejumlah daerah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Kapolri menyesalkan adanya tindakan reaktif yang dilakukan jajarannya di lapangan saat kunjungan Presiden Jokowi seperti aksi mantan anggota FPI di Lampung, hingga aksi peternak di Kota Blitar, dan aksi mahasiswa UNS di Solo.

“Jadi ada beberapa kejadian di Lampung saat Presiden saat meresmikan waduk, ada sekelompok eks ormas FPI mau masang spanduk. Saat Presiden kunjungan di Kota Blitar ada seseorang tiba-tiba berdiri membentak poster ke arah Presiden dia adalah peternak ayam,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).

“Berkaitan itu agar tak terulang kembali disampaikan ke para Kasatwil di seluruh Polda. Untuk memperhatikan pedoman yang diberikan Bapak Kapolri,” sambungnya.

Argo menuturkan, untuk menghindari kasus yang sama Kapolri mengeluarkan telegram bernomor STR 862/9/PAM:20201 tertanggal 15 September. Kapolri meminta para Kapolda hingga Kapolres menjalankan perintah itu.

“Kaitan dengan berekspresi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari beberapa kejadian di wilayah tadi sesuai dengan telegram bapak Kapolri ke jajaran yang dengan STR 862/9/PAM: 2021, 15 September,” ujar Argo.

Dalam telegram tersebut terdapat 4 point arahan Kapolri. Berikut isi telegram tersebut:

1. Setiap pengamanan kunjungan agar dilakukan secara humanis dan tak terlalu reaktif.

2. Apabila didapati sekelompok masyarakat menyampaikan aspirasi sepanjang dibenarkan UU maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan agar berjalan tertib dan lancar.

3. Untuk menyiapkan ke masyarakat kelompok menyampaikan aspirasinya agar dikelola dengan baik. Kepolisian setempat agar memberikan ruang agar bisa menyampaikan aspirasinya, kita siapkan ruang itu agar bisa menyampaikan dengan baik.

4. Apabila ada kelompok masyarakat agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan menyampaikan aspirasi tak boleh ganggu ketertiban umum. Kita sampaikan dengan baik ke kelompok itu. Semua kita kelola agar berjalan lancar.

“Itu arahan Bapak Kapolri agar menjadi perhatian saat kunker Pak Presiden ke setiap daerah. Ini arahan untuk semua jajaran,” ujar Argo.

Sumber: kumparan.com

Kategori
Politik

Herman Herry Desak Kapolri Buat Instruksi Agar Jajaran Tidak Represif pada Pengkritik Jokowi

Herman Herry Desak Kapolri Buat Instruksi Agar Jajaran Tidak Represif pada Pengkritik Jokowi
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry/Net

IDTODAY NEWS – Aparat kepolisian yang berada di lapangan diminta untuk memiliki kebijaksanaan dan menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry bahkan mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat instruksi demi memastikan hal tersebut benar-benar terwujud.

Dia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan amanah konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM. Meski demikian, patut digarisbawahi juga bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi.

Penegasan tersebut disampaikan Herman Herry menyikapi penangkapan warga dan mahasiswa oleh aparat kepolisian saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Blitar dan Solo beberapa waktu lalu.

“Seperti contoh, pasal 19 ayat 2 UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu: untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain,” katanya kepada wartawan, Selasa siang (14/9).

Herman menuturkan, aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana UU sedianya memiliki wawasan kebebasan berekspresi dan keamanan nasional sebagaimana amanah konstitusi.

“Saya sebagai Ketua Komisi III meminta Kapolri agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi dan jaminan atas keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain,” tuturnya.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu berharap, aparat kepolisian ke depan menghindari tindakan represif dan berlebihan, namun harus lebih mengedepankan upaya persuasif dan humanis dalam menjalankan tugasnya.

“Dan juga saya harap kepada Kapolri, untuk meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan,” demikian Herman.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kontras Kritik Langkah Polisi Amankan Warga yang Bentangkan Poster ke Jokowi

Kontras Kritik Langkah Polisi Amankan Warga yang Bentangkan Poster ke Jokowi
Kukuh Rudiono Seorang pria membentangkan poster di depan mobil Presiden Jokowi di Kota Blitar, Selasa (7/9/2021)(KOMPAS.COM/ASIP HASANI)

IDTODAY NEWS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) langkah aparat kepolisian yang mengamankan seorang warga karena membentangkan poster meminta pertolongan ke Presiden Joko Widodo di Blitar, Jawa Timur.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menyebut, penangkapan tersebut merupakan hasil dari rangkaian keserampangan aparat kepolisian mengamankan warga belakangan ini.

“Ini perlu dilihat sebagai hasil dari eskalasi yang meningkat. Bermula dari represif saat aksi massa, pemantauan publik melalui virtual police, penghapusan mural, sampai penangkapan petani karena membentangkan poster,” ujar Rivanlee kepada Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Rivanlee juga mengatakan bahwa penangkapan tersebut memperlihatkan betapa gerahnya negara terhadap kritik yang disampaikan warga.

“Hal ini justru menunjukkan negara gerah atas kritik berbagai ekspresi warga,” kata dia.

Sebagai langkah antisipasi agar peristiwa asal tangkap tak terulang, Rivanlee mendesak supaya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit segera mengambil langkah tegas.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Kapolri supaya membuat peraturan yang isinya untuk menertibkan anak buahnya yang kerap melakukan penangkapan serampangan.

“Bikin peraturan kalau mau konkret untuk mengatur keseluruhan langkah dalam merespons kebebasan berekspresi dengan mengacunya pada konstitusi,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria di Blitar tiba-tiba membentangkan poster saat mobil Jokowi beranjak meninggalkan lokasi vaksinasi di area PIPP Kota Blitar menuju Makam Bung Karno, Selasa (7/9/2021).

Pria yang diduga peternak ayam itu muncul di antara kerumunan warga yang menyaksikan rombongan Jokowi meninggalkan area PIPP.

Hanya beberapa meter dari pintu gerbang PIPP, pria tersebut membentangkan poster dengan tulisan “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar.”

Poster itu dibentangkan persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Ketika itu, jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Namun aksi membentangkan poster tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pria tersebut dipegangi oleh pria lainnya yang berdiri persis di sebelahnya.

Pria yang kemudian diketahui sebagai Ketua Paguyuban Becak Makam Bung Karno, Kukuh Rudiono, itu juga merebut poster dari tangan pria diduga peternak tersebut.

“Saya kaget kok tiba-tiba ada yang mengacungkan poster di sebelah saya, langsung saya pegang dia,” ujar Kukuh kepada wartawan.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Level PPKM di Kalbar Turun, Kapolri Ingatkan Percepatan Vaksinasi

Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau langsung serbuan vaksin di wilayah Kalimantan Barat yang digelar di dua tempat yaitu di Ayani Mega Mall dan SMAN 1 Pontianak. Dalam kesempatan itu, Sigit mengingatkan pentingnya vaksinasi Covid-19.

Sigit mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan laju pertumbuhan Covid-19 dengan berbagai langkah. Misalnya dari segi pengendalian yaitu melakukan strategi penerapan PPKM Level 1 hingga 4.

Mantan Kapolda Banten ini mengingatkan, beberapa wilayah di Kalbar yang level PPKM-nya telah turun harus tetap diimbangi dengan penguatan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat, dan terus menggencarkan vaksinasi. Oleh karena itu, turunnya level PPKM akan diiringi dengan pelonggaran aktivitas masyarakat.

“Kami memantau di wilayah Kalbar saat ini ada 10 wilayah yang masuk PPKM Level 3 dan 4 wilayah Level 2, sehingga tentunya diimbangi adanya kelonggaran aktivitas masyarakat. Tentunya dengan kelonggaran tersebut ada potensi akan meningkatkan laju pertumbuhan Covid sehingga mau tak mau strategi yang dilaksanakan bagaimana menguatkan Prokes,” kata Sigit.

Di sisi lain, dengan mempercepat vaksinasi, dapat membuat masyarakat mendapat kekebalan tubuh. Vaksin juga salah satu kunci dalam pengendalian Covid-19 sekaligus modal dasar dalam hidup berdampingan dengan virus tersebut.

Terkait hal ini, Kapolri meminta agar jajaran Forkompimda Kalimantan Barat agar lebih aktif dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi.

“Nanti kami komunikasikan agar kiriman dan distribusi vaksin ke Kalbar akan ditingkatkan sehingga pencapaian persentase yang saat ini berada di angka 19 persen bisa meningkat dan sama capaian yang dilaksanakan secara nasional,” jelasnya.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Hukum

Polri Tidak Memproses Hukum Mural 404: Not Found Mirip Presiden Jokowi

Polri Tidak Memproses Hukum Mural 404: Not Found Mirip Presiden Jokowi
Argo Yuwono tegaskan Polri tidak akan memproses hukum pembuat mural "Jokowi 404: Not Found", karena pihaknya hargai aspirasi masyarakat. /Dok. Polres Tangerang

IDTODAY NEWS – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan kepolisian tidak akan memproses mural satire bergambar mirip Presiden Jokowi dengan tulisan “404: Not Found” di Tangerang, Banten.

“Untuk sementara, polisi tidak memproses,” kata Argo dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat, 20 Agustus 2021.

Argo berujar mural sebagai karya seni seorang seniman dalam menyalurkan aspirasinya. Namun, kata dia, hendaknya karya seni dalam menyalurkan aspirasi tersebut di tempat yang semestinya.

“Tentunya mural yang dibuat oleh orang dalam bentuk berbagai macam, lukisan itu bentuk ekspresi suatu orang mempunyai seni yang bisa dituangkan dalam bentuk gambar,” kata Argo.

Dia mengapresiasi anak-anak muda yang memberikan inspirasi dalam bentuk lukisan. “Akan tetapi, itu juga harus di tempat yang semestinya,” ujar Argo.

Menurut Argo sikap Polri atas mural di Tangerang tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto bahwa Polri tidak akan responsif dan represif terhadap persoalan tersebut.

“Tentunya dari pihak kepolisian sesuai dengan apa yang disampaikan Kabareskrim. Kami tidak represif. Kami hargai ekspresi masyarakat dalam memberikan jiwanya yang dituangkan dalam suatu bentuk karya seni,” tutup Argo.

Mural mirip Jokowi dengan tulisan 404:Not Found di Batuceper, Tangerang ramai di media sosial. Bahkan, seorang pria di Palang, Tuban berniat untuk menjual baju kaus bergambar mural mirip Presiden Jokowi tersebut.

Sumber: tempo.co

Kategori
Politik

Polri Bebaskan Penjual Kaos ‘Jokowi 404: Not Found’, Koordinator Milenial: Ini yang Namanya Restorative Justice

Polri Bebaskan Penjual Kaos 'Jokowi 404: Not Found', Koordinator Milenial: Ini yang Namanya Restorative Justice
Mural bergambar mirip Presiden Jokowi/Net

IDTODAY NEWS – Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Adhiya Muzakki menanggapi penangkapan pria pembuat kaos bergambar ‘Jokowi 404: Not Found’ yang dilakukan oleh Polres Tuban.

Menurutnya, penangkapan yang dilakukan polisi merupakan prosedur yang harus dilakukan. Pasalnya, sebagaimana temuan Dittipidsiber Polda Jatim, dalam postingan pria tersebut terdapat pernyataan yang tidak etis untuk dilayangkan kepada lembaga atau instansi negara.

“Wajar jika polisi menangkap dan minta klasifikasi, pasalnya disitu terdapat pernyataan yang tidak etis dilontarkan ke instansi atau lembaga negara. Bahkan lebih kepada penghinaan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/8).

Adhiya menambahkan, apa yang dilakukan Polri merupakan langkah yang tepat. Polri mengedepankan Restorative Justice sebagaimana Jargon Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Langkah yang ditempuh Polri pun sudah tepat. Mengedepankan restorative justice. Makanya setelah dimintai keterangan, pelaku langsung dibebaskan,” imbuhnya.

Adhiya berharap masyarakat banyak belajar dari kasus kasus seperti ini. Masyarakat kata Adhiya mampu membedakan antara kritik dengan penghinaan.

“Yang sering luput dari masyarakat kita adalah tidak mampu membedakan mana kritik mana penghinaan. Ini yang menjadi masalah kita,” sambungnya.

Oleh karena itu, Adhiya beserta pihaknya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Adhiya mengibaratkan medsos seperti pisau. Baik jika digunakan untuk memotong sayuran, buruk jika digunakan untuk membunuh orang.

“Medsos itu seperti pisau. Bijaklah menggunakan medsos. Kami di PMI selalu menggalakkan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan medsos secara bijak,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pemuda asal Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban bernama Riswan yang memiliki usaha konveksi itu menawarkan kaus tersebut melalui unggahan di akun Twitter miliknya @OmBrewoks3, Sabtu (14/8).

Melalui akun Twitter @OmBrewokss3 itu, ia mengunggah dua foto orang yang diberi keterangan; ‘Jika para hakim sdh tdk bisa lg membedakan mana yang hag mana yang batihil, utk apa da hakim? Jika polisi sdh tdk bisa membedakn mana yg harus ditangkap & mana yang harus bebas lbh baik bubarkan saja polisi, wahai para pejabat tunjukan wujud asli kalian, kalo kalian benci terhadap ulama’.

Sumber: rmol.id