Tag: DPRD DKI

Kategori
Politik

Dirut Transjakarta Mendadak Mundur, Anggota DPRD DKI: Seperti Anak Kecil

Dirut Transjakarta Mendadak Mundur, Anggota DPRD DKI: Seperti Anak Kecil
Direktur Utama PT Transjakarta, M Kuncoro Wibowo/Net

IDTODAY NEWS – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M Kuncoro Wibowo dinilai seperti anak kecil. Karena baru dua bulan diangkat menjadi pimpinan Transjakarta, namun kini sudah mengundurkan diri.

Sindiran tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (13/3).

“Menurut saya praktik tata kelola yang tidak baik. Sebelum dia dilantik kan diwawancara, fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), segala macam kan dipenuhi,” tutur Manuara.

“Kok tiba-tiba mundur, bagaimana? Kayak anak kecil gitu dong, enggak boleh dong pejabat tinggi negara seperti itu. Terlepas dari apapun alasannya,” sambungnya.

Manuara mengungkap, sudah 3 kali Komisi B ingin menggelar rapat kerja dengan Kuncoro untuk mendengar penjelasannya terkait program Transjakarta.

Namun setelah dilantik, Manuara sempat mendengar desas-desus bahwa Kuncoro pernah menggelar rapat kecil dengan pimpinan di DPRD DKI.

Menurut Manuara, berdasarkan informasi yang diperolehnya, satu hari setelah dilantik atau pada Kamis (12/1), Kuncoro bersama pimpinan langsung menggelar rapat.

“Sudah tiga kali kami undang, tapi begitu dia dilantik katanya sudah rapat juga dengan pimpinan-pimpinan, enggak jelas. Kami enggak ngerti, tahu-tahu mengundurkan diri, berarti ada apa?” jelas politikus PDIP ini.

“Kami di Komisi B mengagendakan panggil Transjakarta untuk lihat situasi dan evaluasi, enggak jadi-jadi itu. Sudah dua kali dipanggil, tapi diundur-undur,” tutur Manuara.

Manuara menduga, pengangkatan Kuncoro sebagai Dirut Transjakarta tidak benar. Karena baru dua bulan mengemban amanah itu, Kuncoro justru mengundurkan diri. Padahal proses rekrutmen posisi tersebut melewati tahap wawancara dan fit and proper test.

“Kecuali ada masalah yang fatal, misalnya sakit kronis akhirnya mengundurkan diri. Ini kan enggak, sehat walafiat mengundurkan diri. Berarti dia enggak kapabel dengan segudang masalah di Transjakarta,” demikian Manuara.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Besok KPK Bakal Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Ini Kasusnya

Anies Baswedan
Gubernur Anies Baswedan mendatangi Polda Metro Jaya untuk diminta klarifikasi terkait kerumunan Habib Rizieq Shihab di Petamburan. Foto JPNN

IDTODAY NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan besok, Selasa (21/9/2021).

Tak hanya Anies, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi fraksi PDI-Perjuangan juga akan dipanggil lembaga antirusuah itu.

Keduanya dipanggil karena akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) lembaga antirusuah itu, Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/9/2021).

“Tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi Tsk YRC (Yorry C Pinantoan) dan kawan-kawan. Di antaranya yaitu Anies Baswedan dan Prasetio Edi Marsudi,” ujarnya.

Menurut Ali tujuan pemanggilan itu agar perbuatan para tersangka menjadi lebih jelas dan terang, sehingga ditemukan titik terang.

Karena itu, anak buah Firli Bahuri itu berharap Anis Baswedan dan Prasetio Edi Marsudi hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut.

“KPK berharap kepada para saksi telah dipanggil patut oleh tim penyidik dapat hadir sesuai dengan waktu disebutkan dalam surat panggilan dimaksud,” tutur Ali.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Itu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, pada tahun 2019.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Ali Fikri.

“Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul,” terangnya.

“Termasuk saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar),” sambungnya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

PKB Munculkan Nama Hasbiallah Ilyas untuk Pilkada DKI 2024

Hasbiallah Ilyas
Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas/Net

IDTODAY NEWS – Seluruh kader PKB DKI Jakarta diminta untuk menjaga soliditas jelang pemilihan umum 2024 mendatang. Permintaan disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan DPP PKB Jazilul Fawaid dalam Coaching Clinic Pencalegan Dini (CCPD) di Kantor DPW PKB Jakarta secara virtual, Minggu (12/8).

Tujuannya, untuk memompa semangat dan optimisme jajaran DPW PKB DKI Jakarta untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita kerahkan semua potensi, otot, otak dan logistik kita untuk raih kemenangan PKB di Jakarta 2024 mendatang,” ujarnya.

Gus Jazil menargetkan agar PKB DKI bisa meraih kemenangan legislatif sekaligus eksekutif. Dia ingin PKB bisa mengantarkan kader untuk maju di Pilkada 2024.

“Kemenangan dua sisi harus diraih. PKB Jakarta jangan lagi jadi pendorong, tapi harus mampu mengantarkan kader internal maju dan menang pada Pilkada di Jakarta,” katanya.

Pihaknya menambahkan untuk wilayah DKI Jakarta, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas memiliki potensi untuk menjadi kepala daerah.

“PKB Jakarta punya Pak Hasbi, kita doakan Pak Hasbi dilantik jadi kepala daerah,” ungkapnya.

Dia berharap target 10 kursi DPRD DKI dan 3 kursi DPR RI di Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang dapat tercapai. Target ini, sambungnya, juga akan membuktikan bahwa PKB Jakarta mampu bersaing.

Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pencalegan di pemilu sebelumnya.

“Banyak kesalahan strategi yang harus kita akui di pemilu sebelumnya. Ke depan jangan lagi kita ulang. PKB Jakarta harus lebih baik,” katanya.

Pihaknya akan melakukan proses pencalegan secara terbuka dengan memberikan peluang bagi para bakal calon legislator potensial untuk mendaftar di PKB.

“Tidak hanya kalangan internal, tapi kita buka untuk kalangan eksternal yang ingin bersama membesarkan PKB,” tandas Hasbi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jarang Hadiri Rapat Paripurna, Anies Baswedan Kena Sindir PSI

Anies Baswedan
Anies Baswedan/Ist

IDTODAY NEWS – Ketidakhadiran Gubernur Anies Baswedan dalam Rapat Paripurna yang terlampau sering membuat Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza melontarkan sindiran.

Diketahui, dalam beberapa kesempatan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang menghadiri rapat-rapat paripurna.

“Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan Pak Gubernur,” ujar Anthony di Rapat Paripurna Pengesahan Raperda P2APBD 2020 di Gedung DPRD, Rabu (8/9).

“Yang saya lihat kalau di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir mungkin ada kesibukan lain, tapi saya menghargai Pak Wagub,” imbuhnya.

Merespons hal itu, Riza Patria menerangkan bahwa tak pernah berniat untuk tidak hadir dalam Rapat Paripurna. Hanya saja, pada saat bersamaan, ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan Anies.

“Ya tugasnya kan bergantian. Antara gubernur dan wagub membagi. Kalau Pak Anies berkesempatan tentu beliau juga akan hadir bersama dengan wagub, tapi hari ini, Pak Gub ada acara lain yang tak bisa diwakilkan, dan saya wakili,” jelas Riza seusai rapat.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Karangan Bunga Juliari dan Masiku di Halaman DPRD DKI Hilang

Karangan Bunga Juliari dan Masiku di Halaman DPRD DKI Hilang
Karangan bunga dari Sahabat Juliari Batubara Indonesia di halaman gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang kini hilang/Istimewa

IDTODAY NEWS – Karangan bunga dukungan hak interpelasi untuk PDIP dan PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menghilang dari pelataran DPRD DKI pada Senin (6/9). Dua karangan bunga dari Harun Masiku Fans Club dan Sahabat Juliari Batubara Indonesia tersebut datang pada Jumat (3/9).

Kedatangan dua karangan bunga yang unik tersebut langsung menyita perhatian publik dan media. Hal itu lantaran dua karangan bunga itu datang sehari dibandingkan belasan karangan bunga lainnya, yang isinya juga mendukung PDIP dan PSI untuk mengajukan hak interpelasi kepada Anies terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2022.

Pada Jumat, karangan bunga dukungan interpelasi dari banyak lainnya masih memenuhi halaman depan dan belakang pagar DPRD. Berdasarkan pantauan Republika, Senin, karangan bunga yang mengatasnamakan Harun Masiku Fans Club dan Sahabat Juliari Batubara Indonesia, sudah tak tampak sejak pagi.

Meski demikian, belasan karangan bunga dukungan interpelasi untuk PDIP dan PSI yang datang sejak Kamis (2/9), masih ada. Bahkan, jumlahnya terus bertambah hingga kini mencapai 40 karangan bunga di halaman gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Petugas Pembinaan dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD DKI mengatakan, dua karangan bunga tersebut memang dipindahkan. Hanya saja, ia tidak tahu dipindahkan ke mana karangan bunga dari Harun Masuki dan Juliari Batubara itu.

“Saya dengar-dengar, keputusan dari sekretaris dewan, karangan bunga yang mengandung kata-kata tidak pantas, harus dipindahkan,” ujar petugas Pamdal bernama Fariz saat ditemui di halaman gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/9).

Dia mengaku, tidak mengetahui lebih jelas mengenai mengapa hanya dua karangan bunga itu yang dihilangkan. Fariz mengaku, mengetahui kabar hilangnya dua bunga itu dari pelataran sejak Ahad (5/9), saat dirinya libur.

Harun Masiku dan Juliari Batubara merupakan dua politikus PDIP yang terjerat kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika keberadaan Harun masih belum ditemukan maka Juliari sudah divonis penjara terkait korupsi bansos.

Sumber: republika.co.id

Kategori
Politik

Makan Lobster, Cara Fraksi PDIP DPRD DKI Lobi Partai Lain Soal Interpelasi Anies

Makan Lobster, Cara Fraksi PDIP DPRD DKI Lobi Partai Lain Soal Interpelasi Anies
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono/RMOL

IDTODAY NEWS – Meski tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bulat menolak hak interpelasi, kubu PDIP tetap optimistis bisa mengubah sikap fraksi lain. Hak interpelasi ini digulirkan 33 politisi Kebon Sirih dari PDIP dan PSI.

Tujuh fraksi yang menolak adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

“Kita sudah piawai semua, ahli lobi semua,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam media briefing di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/8).

Menurut Gembong, lobi-lobi yang akan dilakukan bisa bermacam-macam. Mulai dari silahturahmi hingga mengajak makan.

“Mau makan malam kek, lobster kek, itu kita (lakukan) dengan berbagai cara,” tegas Gembong, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Wacana Hak Interpelasi muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 yang diteken pada 4 Agustus lalu.

Dalam Ingub tersebut, orang nomor satu di ibukota ini optimistis perhelatan balap mobil listrik Formula E di Jakarta dapat digelar Juni 2022 mendatang.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Dikumpulkan Anies Baswedan, 7 Fraksi DPRD DKI sepakat tolak hak interpelasi Formula E

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta (lima dari kiri berdiri) bersama para pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Jalan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam(istimewa)

IDTODAY NEWS – Hak interpelasi atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti bakal gembos. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu Fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program balap Formula E.

Kesepakatan tujuh fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Kamis (26/8/2021) malam.

“Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi,” kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022.

Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa ajang Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal.

“Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita,” kata Taufik.

Kompas.com mendapatkan foto dari salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pertemuan Anies dengan para pimpinan tujuh Fraksi di DPRD DKI. Terlihat tujuh pimpinan fraksi hadir dalam pertemuan tersebut. Namun ada beberapa wajah yang tak bisa dikenali karena samar dan tertutup masker.

Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Yakni, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto.

Lalu ada Wakil Ketua Fraksi PKS M Taufiq Zoelkifli, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani dan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis (26/8/2021). Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan.

Rinciannya, 25 anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI.

Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Ima Mahdiah, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E.

Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

“Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat di mana pun, kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E.

“Komisi E kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan,” ucap dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai memorandum of understanding (MoU) Formula E. Itulah sebabnya, kata Ima, Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.

Sumber: kontan.co.id