Kategori
Politik

Fahri Hamzah: Dulu KPK Tempat Galang Opini

IDTODAY NEWS – Dahulu getol mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, kini Fahri Hamzah justru menilai sangat keliru jika ada yang meminta lembaga anti rasuah itu dibubarkan, dengan alasan tidak efektif.

“Kekeliruannya karena dugaan saya hari ini permintaan orang agar KPK dibubarkan, bukan karena lembaga tidak efektif. Tetapi karena mereka tahu bahwa KPK masih sangat efektif dan tidak bisa dikendalikan,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/8).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini tetap menganggap dengan fungsi KPK yang independen harus tetap ada untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi dan monitoring terhadap kerja dan kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Saya termasuk yang bersyukur kalau KPK RI tidak lagi melayani ‘aspirasi politik’ jalanan. Dari dulu kelakuan pimpinan KPK yang menjadikan gedung Merah Putih, tempat menggalang opini,” bebernya.

Sebaliknya, lanjut Fahri, mereka yang punya aspirasi terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebaiknya disampaikan ke Komisi III DPR RI, agar menjadi bahan bagi rapat yang biasanya paling tidak diselenggarakan dalam satu kali masa sidang.

“Karena memang tugas DPR RI adalah menyalurkan aspirasi rakyat, lalu apa yang mereka dengar itu dijadikan bahan temuan awal untuk dikonfirmasi kepada semua lembaga negara termasuk KPK adalah tugas rutin DPR RI dalam fungsi Pengawasan,” jelasnya.

Masih kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, KPK yang ada sekarang bekerja untuk melakukan harmonisasi atas kerja-kerja lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum.

“KPK tidak lagi bergerak sendiri dan KPK tidak lagi unjuk kemampuan sendiri tapi bekerja bersama sama menciptakan iklim penegakan hukum yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Usulan pembubaran KPK ini disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ketika menjadi pembicara di acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama pak Jokowi,’Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya tidak efektif. Ibu nek ngomong ces pleng,” ujar Megawati, Senin (21/8).

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Komentari Mahfud soal Transaksi Janggal Kemenkeu, Fahri Ungkit Utang PKS 30 Miliar

IDTODAY NEWS – Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut disorot mantan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah.

Fahri menyinggung soal dirinya yang batal mendapat ganti rugi dari PKS senilai Rp 30 miliar karena dipecat dari partai berlogo bulan sabit kembar ini.

“Urusan saya cuma Rp 30 miliar belum kelar pak. Sekarang muncul urusan Rp 300 triliun,” curhat Fahri melalui akun Twitter miliknya, Minggu (12/3).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengaku sangat prihatin dengan kabar transaksi janggal di Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini.

“Ikut prihatin, hak saya boleh saja diabaikan, tapi hak rakyat jalankan,” tegas Fahri Hamzah.

Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PKS terkait perselisihan antara PKS dan Fahri Hamzah.

Dengan dikabulkannya PK tersebut, MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri sebagaimana putusan kasasi MA.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Keras! Fahri Hamzah Sentil DPR RI Periode 2019-2024: Katanya Oposisi, Kok Memble?

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritisi kinerja DPR RI periode 2019-2024, baik partai politik yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku sebagai oposisi.

Fahri menilai DPR sekarang memble dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta pemerintah yang berkuasa saat ini.

“Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,” kata Fahri kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Fahri menilai, DPR RI kekinian berbeda dengan ketika dirinya masih menjadi anggota DPR RI bahkan saat duduk sebagI wakil ketua DPR RI.

Menurutnya, kala dirinya duduk sebagai wakil ketua DPR RI, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah.

Untuk itu, kata dia, tugasnya sebagai wakil rakyat dijalankan dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat.

“Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi anggota DPR),” tuturnya.

Ia pun mendesak DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah. Menurutnya, jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat.

Adapun terakhir, Fahri menilai, anggota dewan yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksinya, seharusnya tidak boleh dihukum.

Ia berpandangan, hubungan antara anggota dan fraksi adalah hubungan etik, sehingga Anggota DPR RI baru bisa dihukum oleh fraksinya ketika melanggar hukum atau etika jabatan.

“Saat seorang kader partai menjadi pejabat publik, berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya,” pungkasnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Kritik Kinerja DPR, Fahri Hamzah: Masa Saya Harus Terus Kritik Jokowi

IDTODAY NEWS – Kinerja DPR RI periode 2019-2024 disorot Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Kritik itu ditujukan kepada partai politik (parpol) yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku oposisi.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menilai, lembaga perwakilan rakyat saat ini tidak berani memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,” demikian sentilan Fahri pada Minggu (5/3).

Klaim Fahri, DPR RI saat ini berbeda dengan periode saat dirinya menjabat wakil rakyat di Senayan, apalagi ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR.

Fahri lantas menceritakan, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat.

“Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi anggota DPR RI),” ungkapnya.

Karena itu, mantan Politisi PKS ini berharap, DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah.

“Jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,” katanya.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Yusril Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA, Fahri Hamzah Dukung

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah tak mempersoalkan langkah Yusril Ihza Mahendra bersama mantan kader Partai Demokrat menggugat AD/ART partai tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Fahri menghargai pilihan Yusril dalam membantu kubu Moeldoko. Sebab, Fahri punya pengalaman buruk saat dirinya berada di PKS dulu.

“Saya pernah jadi korban AD/ART parpol produk UU parpol yang ada cacat di dalamnya. Setidaknya kurang sempurna. Maka saya bisa mengerti bahwa prof. @Yusrilihza_Mhd melakukan gugatan,” cuitnya lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Sabtu (25/9).

“Partai politik memang harus sadar perlunya #DemokratisasiParpol. Kita tidak punya pilihan!,” terusnya.

Menurut Fahri, partai politik yang telah melakukan kontrak dengan rakyat melalui pemilu tidak selayaknya dibiarkan berjalan seperti entitas private. Mereka harus terbuka pada publik seperti public company.

“Kalau partai politik menganggap #DemokratisasiParpol tidak penting maka secara sistemik kita akan membiarkan demokrasi kita hancur berkeping. Parpol adalah tulang punggung pengelolaan negara,” tegasnya.

Selaku politisi, Fahri menginginkan iklim demokrasi yang baik. Dia menyebut Demokratisasi Parpol merupakan jalan mencapai tujuan tersebut.

“Saya mendukung prof @Yusrilihza_Mhd, semoga bisa memberikan pencerahan sebagaimana biasanya!,” pungkasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Fahri Hamzah: Kedisiplinan Penyidik KPK Sekarang Luar Biasa

IDTODAY NEWS – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dikomandoi Firli Bahuri dianggap lebih baik dibanding era sebelumnya.

Hal tersebut dikatakan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang terkenal sangat vokal mengkritik KPK saat masih duduk di kursi pimpinan di Senayan.

Fahri Hamzah yang kini memimpin Partai Gelora Indonesia bersama Ketua Umum Anis Matta menyebut, aturn dan etika KPK era sekarang lebih baik.

“Saya mendapat kabar kedisiplinan penyidik misalnya, sekarang luar biasa. Mereka punya aturan dan etika yang tinggi,” kata Fahri Hamzah dikutip dari akun Twitternya, Jumat (24/9).

Jempol Untuk Pidato Fahri Hamzah, Rizal Ramli: Inilah Alasan Kita Harus Dobrak Presidential Threshold

“Dulu KPK digerakkan oleh pertarungan opini vs penegakan hukum. Saya senang sekarang mulai pada jadi kritikus KPK RI, pada saat KPK sudah mulai diawasi,” tandas mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

57 Pegawai KPK Diberhentikan karena TWK, Fahri Hamzah: Jangan Putus Asa Kawan!

IDTODAY NEWS – Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah turut angkat bicara perihal pemberhentian 57 pegawai KPK yang gagal diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK.

Fahri mengaku pernah mengalami pemecatan saat menjadi kader PKS. Namun, ia tak gentar melakukan perlawanan kendati tak dibantu pihak tertentu.

“Aku juga pernah dipecat. Tapi tanpa test. Tanpa wawasan,” tulisnya di akun Twitter @fahrihamzah, Kamis (16/9).

“Lalu aku lawan saja sendiri. Alhamdulillah aku memang melawan meraka yang bersekongkol dari belakang,” lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memberi semangat kepada pegawai KPK yang diberhentikan. “Jangan putus asa kawan! Jangan mudah putus asa!,” ujarnya.

Dia mengaku sengaja membagikan cerita ini karena nasib 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK memiliki kemiripan dengan pengalamannya.

“Allah SWT takkan melepas kalian dalam bimbang, jika kalian tuluskan niat hanya mencari keridhoannya. Tetap kokoh kawan! Selamat berjuang!,” tegasnya.

Sumber: jitunews.com