Tag: Fraksi PKS

Kategori
Politik

Fraksi PKS Minta Pemerintah Jangan Jadikan Pertalite Kambing Hitam Polusi Udara

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher/Ist
Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher/Ist

IDTODAY NEWS – Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyoroti usulan Dirut Pertamina untuk menghapus BBM jenis pertalite dengan tujuan menurunkan emisi yang mempengaruhi polusi udara.

“Jangan kambing hitamkan pertalite seolah sebagai satu-satunya penyebab polusi udara di Indonesia. Polusi udara juga berasal dari pabrik dan PLTU yang sebagiannya dimiliki oleh para pejabat di Indonesia,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).

“Seharusnya pabrik-pabrik dan PLTU ini yang lebih dulu ditertibkan oleh pemerintah. Kenapa justru pertalite sebagai kebutuhan masyarakat kecil yang disasar?” tanya Netty.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, usulan penghapusan BBM jenis Pertalite tidak bijak lantaran masih banyak masyarakat pra sejahtera yang bergantung pada pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pertalite digunakan bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga dibutuhkan oleh buruh, petani dan nelayan kecil agar bisa mencari nafkah,” paparnya.

Kalau pertalite dihapuskan, lanjut Netty, ini akan berdampak pada naiknya biaya produksi karena harus beralih ke BBM jenis lain yang lebih mahal.

“Naiknya biaya produksi akan menaikkan harga jual. Dan tentu saja dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti ikan, telur, beras dan lain-lain,” tambahnya.

“Ketika daya beli menurun, maka kemampuan keluarga untuk membeli asupan bergizi juga akan terganggu. Bagaimana kita mau menggenjot penurunan angka prevalensi stunting jika masyarakat tidak mampu membeli bahan makanan, terutama protein hewani yang semakin mahal?” ungkap Netty.

Oleh sebab itu, lanjut Netty, polusi memang harus dikendalikan, tetapi penghapusan BBM Pertalite bukanlah tindakan yang bijak karena dampaknya bisa kemana-mana.

Sumber: RMOL

Kategori
Politik

F-PKS Minta Luhut Buang Ide Rencana Pembangunan Pabrik Vaksin Dari China di Indonesia

F-PKS Minta Luhut Buang Ide Rencana Pembangunan Pabrik Vaksin Dari China di Indonesia
Foto: Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mulyanto/Net

IDTODAY NEWS – Vaksin corona buatan Indonesia yang disebut Vaksin Merah Putih, ditargetkan sudah mulai produksi pada Juli 2022. Menyikapi hal tersebut, anggota DPR pun meminta Luhut membuang ide untuk membangun pabrik vaksin dari China di Indonesia.

Adalah PT Biotis Pharmaceutical, yang ditargetkan memproduksi Vaksin Merah Putih mulai Juli 2022. Vaksin corona tersebut sudah merampungkan uji preklinis dan saat ini masuk uji klinis. Vaksin Merah Putih yang akan diproduksi Biotis, merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).

“Saatnya Luhut membuang ide membangun pabrik vaksin dari China. Untuk apa membangun pabrik vaksin China di Indonesia, kalau kita mampu membangun pabrik Vaksin Merah Putih sendiri?” kata Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mulyanto, dikutip Jumat (17/9/2021).

Menurutnya, Indonesia harus fokus ke vaksin buatannya sendiri sehingga waktu produksi massal dan distribusinya sesuai jadwal. “Syukur-syukur dapat lebih cepat,” imbuh anggota DPR yang juga mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi itu.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan perusahaan China membangun pabrik di Indonesia untuk memproduksi vaksin corona. Perusahaan yang dimaksud Luhut adalah Yunnan Walvax Biotechnology, bekerja sama dengan perusahaan nasional PT Etana Biotechnology.

“Ini ada Etana kerja sama dengan China. (Produksi vaksin) dengan platform mRNA, mereka akan produksi Juli tahun depan,” ujarnya saat membuka acara Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan.

Vaksin corona tersebut juga sudah mendapat izin uji klinis tahap 3 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Luhut, produksi vaksin tersebut ditargetkan mulai Juli 2022 dengan kapasitas 70 ribu dosis per bulan.

BPOM sebelumnya juga sudah memberikan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) fasilitas fill and finish untuk Vaksin Merah Putih kepada Direktur Utama PT Biotis Pharmaceuticals, FX Sudirman.

“BPOM mengantisipasi membangun kerja sama, memfasilitasi bertahap, bagaimana dilakukan terhadap PT Biotis Pharmaceutical Indonesia dalam persiapan fasilitasnya dalam membuat vaksin manusia. Dalam hal ini vaksin COVID-19 yang pertama ini dikembangkan tim peneliti Vaksin Merah Putih Unair,” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito, Rabu (18/8).

Sumber; teropongsenayan.com

Kategori
Politik

Djoko Tjandra Dapat Remisi, PKS: Lebih Wajar Diberi ke HRS

Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid. (Detik.com)

IDTODAY NEWS – Narapidana korupsi Djoko Tjandra mendapat remisi dua bulan dari Kemenkum HAM.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai lebih baik Habib Rizieq Shihab yang mendapatkan remisi. Menurutnya, Habib Rizieq belaku baik dan kooperatif selama proses hukum berlangsung.

“Joko Tjandra buron, suap polisi dan jaksa, malah dapat remisi 2 bulan. Habib Rizieq S, tidak menyuap, berlaku baik dan kooperatif, kalau ada remisi, lebih wajar diberi ke HRS, atau malah pembebasan. Anehnya masa penahanannya justru diperpanjang 30 hari,” kata Hidayat seperti dilihat di akun Twitternya, Minggu (22/8).

Hidayat mengatakan bahwa keadilan hukum harusnya menjadi panglima.

“Harusnya Keadilan Hukum jadi panglima,” lanjut cuit @hnurwahid.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

BPIP Inkonsisten, PKS: Cara Berpikir Orang-orang di Lembaga Ini Tidak Dewasa

Bukhori Yusuf
Bukhori Yusuf. (dpr.go.id)

IDTODAY NEWS – Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf melayangkan kritik kerasa kepada BPIP usai mengganti tema lomba penulisan artikel ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’.

Bukhori menilai langkah lembaga tersebut terkesan asal-asalan. Sikap inkonsistensi BPIP membuktikan bahwa orang-orang di dalamnya masih kekanak-kanakan.

“BPIP seperti dijalankan secara ugal-ugalan. Sikap tidak konsisten BPIP semakin menunjukan cara berpikir dan sikap orang-orang di lembaga ini yang tidak dewasa alias kekanak-kanakan,” cetusnya, seperti dilansir dari Fajar.co.id, Rabu (18/8).

Sebelumnya, Bukhori meminta BPIP mengoreksi diri karena terus menuai kontroversi sejak awal pembentukan lembaga ini.

Dia menilai BPIP harus membenahi cara pandang terhadap diskursus Islam dan Kebangsaan agar tak melukai perasaan umat terus-menerus.

Diketahui, BPIP sempat menjadi sorotan karena nominal gaji bagi pimpinan, anggota, kepala, dan staf khusus yang terlampau besar. Dalam Perpres No. 42/2018 tercantum besaran gaji di setiap jabatan di BPIP.

Perpres itu menyebutkan hak keuangan Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000,-. Sedangkan jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000,-. Selanjutnya Kepala BPIP mendapatkan Rp 76.500.000,-, Deputi Rp. 51.000.000,- dan Staf Khusus sebesar Rp 36.500.000,-.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Mardani Ali Sera Sayangkan Presiden Jokowi Tak Sampaikan Duka Kepada Korban Pandemi Saat Pidato Kenegaraan

Mardani Ali Sera
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/RMOL

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyampaikan duka atas satusan ribu korban virus Covid-19.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI pada Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 16 Agustus 2021, Jokowi menengapresiasi sejumlah lembaga negara yang telah bekerja dengan baik di tengah pandemi.

Apresiasi tersebut juga ditujukan kepada para dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang telah mengabdi selama satu setengah tahun melawan pandemi Covid-19.

Namun, menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sangat disayangkan jika seorang kepala negara tidak menyampaikan duka atas korban pendemi Covid-19 yang jumlahnya kini mencapai ratusan ribu.

“Amat disayangkan pak @jokowi absen mengucapkan duka atas ratusan ribu rakyat yang meninggal akibat Covid 19 dlm pidato kenegaraannya,” kata Mardani Ali Sera di akun Twitternya yang dilihat redaksi, Selasa, (17/8).

“Mengingat banyaknya masyarakat yang kehilangan baik keluarga, sanak saudara, serta gugurnya para pejuang tenaga kesehatan di tengah pandemi ini,” pungkas Mardani.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kompak Tanggapi Isu Pemilu Diundur ke 2027, PDIP dan PKS Lampung Pilih Fokus Tangani Covid-19

Kompak Tanggapi Isu Pemilu Diundur ke 2027, PDIP dan PKS Lampung Pilih Fokus Tangani Covid-19
Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay/RMOLLampung

IDTODAY NEWS – Munculnya isu pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 2024 diundur menjadi tahun 2027, mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan masyarakat.

Meski kabar ini sudah diklarifikasi KPU RI, bahwa yang akan diundur adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, bukan pemilu presiden dan legislatif, tetap saja isu ini sudah kadung jadi pembicaraan panas.

Namun demikian, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Mingrum Gumay, tak mau ikut larut dalam isu tersebut. Pihaknya di DPRD dan di internal partai tengah fokus untuk menangani pandemi Covid-19.

“Nanti dulu kita bahas Pemilu 2027 itu, sekarang kita fokus pandemi dulu, Pemilu masih jauh,” ujar Ketua DPRD Lampung ini usai Sidang Paripurna Istimewa di DPRD, Senin (16/8).

Seirama, Ketua Fraksi PKS Lampung Ade Utami Ibnu menganggap isu perubahan jadwal pemilu dan pilkada masih terlalu jauh untuk dibahas tahun ini.

“Terlalu jauh untuk membicarakan pemilu 2024 apalagi 2027, kita fokus menyelesaikan tugas kita hari ini, mempercepat vaksinasi menekan angka kematian, dan menyadarkan masyarakat pentingnya protokol kesehatan,” tutur Ade.

Menurutnya, pembahasan soal politik sebaiknya ditunda dulu dan fokus pada pengawasan kebijakan pemerintah daerah menangani Covid-19.

Apalagi Lampung menjadi perhatian karena angka kematiannya menempati urutan pertama nasional, sementara vaksinasi berada di urutan terakhir.

“Jangan banyak ngomong dulu masalah politik, kita prihatin dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Bernuansa Benturkan Negara dan Agama, PKS Desak Lomba BPIP soal Hormat Bendera Dibatalkan

Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai, lomba karya tulis yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tendensius dan bernuansa benturkan antara negara dan agama.

Penilaian Fraksi PKS ditujukan pada tema karya tulis yaitu: hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema ini menjadi polemik dan mendapat kritik luas, khususnya dari ormas-ormas Islam tanah air.

“BPIP sangat tidak sensitif terhadap kebangsaan Indonesia. Temanya tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama. Padahal keduanya saling menguatkan nasionalisme Indonesia. Memang selama ini ada masalah dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat mayoritas?” kata Jazuli lewat keterangan persnya, Minggu (15/8).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta BPIP mencari tema-tema yang lebih subtantif, visioner, dan berkemajuan bagi generasi muda bangsa.

Jazuli meyakini para santri, pelajar, mahasiswa Indonesia pikirannya sudah maju. Ia heran BPIP menyodorkan tema yang sudah lama selesai diperdebatkan. Bahkan, kata Jazuli, sudah final bagi Indonesia.

Justru tema yang dibuat BPIP telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.

Ketua Fraksi PKS ini meminta lomba dibatalkan dan BPIP mencari tema baru yang lebih relevan dan subtantif bagi kemajuan bangsa. Argumentasi Jazuli, tema yang diangkat BPIP tidak mencerminkan kondisi kebangsaan dan sosiologis masyarakat Indonesia.

“Masak di tengah rakyat Indonesia yang ingar bingar mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing jelang 17 Agustus. Masyarakat antusias mengadakan aneka lomba termasuk lomba menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang dilakukan struktur PKS. BPIP justru menayakan hukum keduanya dalam Islam,” tanya Jazuli heran.

Lebih lanjut Jazuli melihat, tema tersebut bukan hanya tidak sensitif tapi juga bisa dipersepsi melecehkan realitas historis dan sosiologis umat Islam Indonesia yang washatiyah (moderat).

Kata Jazuli, umat yang sangat besar kontribusinya dalam pergerakan kemerdekaan serta pembentukan dasar dan konstitusi negara sebagai platform bersama.

“Relasi negara dan agama sudah diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh tokoh-tokoh umat yang nasionalis ketika kita memutuskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Keduanya saling menguatkan dan tidak terpisahkan membentuk nasionalisme Indonesia yang relijius. BPIP jangan mengusik lagi,” tandas Jazuli.

Jazuli menyesalkan kontroversi demi kontroversi BPIP. Terlebih lagi kali ini muncul jelang HUT Kemerdekaan ke 76 RI yang seharusnya berisi pesan-pesan yang menguatkan kebangsaan kita bukan berpotensi memecah belah akibat persepsi salah dan negatif.

“Ini bukan kali pertama BPIP membuat kontroversi. Setop menimbulkan kesan di masyarakat ada benturan antara negara dan agama. Sangat tidak produktif dan hanya menimbulkan kegaduhan,” pungkas Jazuli.

Sumber: rmol.id