Tag: Menko Polhukam

IDTODAY NEWS – Keraguan kini menyelimuti publik atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal kejanggalan transaksi Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, hingga kini belum ada penjelasan mendetail dari Menko Mahfud yang bisa dimengerti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Teranyar, Sri Mulyani mengaku belum menemukan dari mana angka tersebut, sekalipun ratusan surat masuk dari PPATK sudah dipelajari.

“Jadi statement Mahfud MD sebenarnya bisa diragukan karena itu hanya asumsi serta hasil pendengaran Mahfud,” kata pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat WhatsApp, Minggu (12/3).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga mengingatkan bahwa Mahfud merupakan sosok yang kerap berlebihan dan cenderung mengkritisi hal yang bukan bagian dari tugas, pokok, dan fungsinya.

Lebih lanjut, Dedi Kurnia Syah menganjurkan agar Mahfud memberi langkah yang lebih nyata agar tidak dianggap berdusta. Seperti memberikan solusi untuk sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini dan bukan sekadar memperkeruh suasana.

“Sekurang-kurangnya ya memberi solusi secara langsung,” demikian Dedi.

Sumber: rmol.id

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti tiga kasus yang baru-baru ini terjadi seperti penyerangan ustaz di Batam, penembakan ustaz di Tangerang hingga pembakaran mimbar masjid di Makassar. Mewakili pemerintah, Mahfud meminta agar pihak kepolisian tidak buru-buru menetapkan pelaku sebagai orang gila.

Mahfud menyatakan, pemerintah sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa tersebut dan mengutuk para pelakunya. Pemerintah juga mendukung pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan terhadap pelaku secara tuntas dan terbuka.

“Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila,” kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (25/9/2021).

Ia mencontohkan dengan kasus penusukan mendiang Syekh Ali Jaber di Lampung pada September 2020. Saat itu pelaku dikatakan mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016 silam.

Mahfud menyebut kalau pemerintah tidak sependapat apabila setiap pelaku itu dicap sebagai orang gila. Menurutnya langkah yang lebih baik ditempuh itu membiarkan proses hukum berjalan hingga meja hijau.

Dengan demikian, keputusan terkait kejiwaan pelaku bisa ditentukan oleh hakim.

“Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak itu biar hakim yang memutuskan, dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya,” tuturnya.

Di samping itu, Mahfud juga telah memerintahkan kepada aparat keamanan baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan guna menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ia juga meminta agar rumah ibadah, tokoh agama hingga fasilitas keamanan mendapatakan perlindungan.

Terlebih Mahfud mengetahui adanya isu-isu musiman yang kerap muncul setiap September. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang mencurigakan.

“Masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan ancaman atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum melaporkan segera ke aparat keamanan setempat,” katanya.

Sumber: suara.com

IDTODAY NEWS – Menko Polhukam Mahfud Md meminta masyarakat yang menjadi korban pungutan liar (pungli) untuk membuat laporan ke kantornya. Mahfud mengatakan semua laporan masyarakat akan diproses tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kemenko Polhukam.

Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (18/9/2021). Awalnya Mahfud menyampaikan bahwa salah seorang penasihat tim Saber Pungli menjadi korban pemalakan lahan miliknya sendiri oleh preman di Bogor, Jawa Barat.

“Penasihat tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Imam Prasodjo, yang memagari tanahnya yang sudah dibeli secara sah dan ada sertifikat hak milik (SHM) diperas dan dipungli oleh preman dan oknum di Sukamakmur, Bogor. Petugas Saber Pungli kok akan dipungli, ya langsung lapor untuk diusut,” kata Mahfud.

Salah seorang pengguna Twitter kemudian merespons cuitan Mahfud tersebut. Pengguna Twitter kemudian mengatakan aksi pungli juga banyak terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

Mahfud kemudian membalas cuitan tersebut dan meminta agar melaporkan aksi pungli tersebut ke kantornya. Mahfud mengatakan masyarakat tidak perlu takut selama laporan dan bukti yang dimiliki jelas.

“Lapor saja ke kantor Saber Pungli di kantor saya, Kemenko Polhukam. Yang penting pelapornya jelas dan pelakunya jelas. Tak perlu takut,” ujar Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan laporan dari masyarakat biasa juga akan ditangani Satgas Saber Pungli. Menurutnya, banyak masyarakat yang takut melapor.

Dia meminta laporan disertai identitas pelapor yang jelas, objek pungli, dan terduga pelakunya. Mahfud mencontohkan laporan salah seorang pegiat antikorupsi yang saat ini sedang diproses tim Saber Pungli.

“Kalau masyarakat biasa lapor ditangani juga. Namun biasanya banyak yang tak berani lapor atau melapor tapi tak mau menunjuk bukti. Buktinya laporan @emerson_yuntho ditangani. Kita terus mengumpulkan bukti dari lapangan, selanjutnya Buya Eson akan kita undang untuk mencocokkan fakta,” imbuhnya.

Sumber: detik.com