Tag: Partai Nasdem

Kategori
Politik

Dijodohkan Surya Paloh dengan Cak Imin, Anies Bantah Jadi Petugas Partai

Dijodohkan Surya Paloh dengan Cak Imin, Anies Bantah Jadi Petugas Partai
Bakal calon presiden, Anies Baswedan/Repro

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berperan besar dalam perjodohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres 2024.

Peran Surya Paloh dalam perjodohan tersebut dinilai oleh sebagian pihak telah menjadikan Anies tak lebih dari sekadar petugas partai. Pandangan tersebut dibantah oleh Anies.

“Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan,” kata Anies saat menjadi narasumber diskusi Mata Najwa, Senin (4/9).

Namun Anies menilai, penawaran Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres merupakan solusi dan menjawab kebutuhan untuk mengunci suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengaku telah mengundang PKB masuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejak jauh-jauh hari. Setidaknya dari Juni lalu. Namun saat itu tidak ada jawaban dari KPP.

Sehingga diambil opsi lain yakni membangun kesepakatan, lalu menjelaskan setelahnya kepada PKS dan Partai Demokrat sebagai rekan koalisi. Namun risikonya muncul perasaan dilewati dan tidak diajak terlibat.

“Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya melaksanakan, itu namanya petugas partai. Tidak ada relevansinya terhadap untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu solusi maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan,” tegas Anies.

Sumber : Rmol 

Kategori
Politik

Surya Paloh Sindir Pemimpin dan Para Elit: Jujur Saya Katakan Dia Lupa Diri

Surya Paloh Sindir Pemimpin dan Para Elit: Jujur Saya Katakan Dia Lupa Diri
Ketum NasDem Surya Paloh dalam acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023). [Suara.com/Bagaskara]

IDTODAY NEWS – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa keadaan negara atau bangsa kekinian dalam kondisi sedang sakit dan menjerit. Ia pun menyinggung, kekinian pemimpin dan para elitenya telah lupa diri akan hal tersebut.

Awalnya ia menyampaikan, bahwa hukum rimba telah pindah ke kota. Sebab saat ini, norma nilai-nilai kepantasan dan kepatutan tidak lagi dijaga bersama-sama, terutama soal hukum di mana yang kuat, dia yang akan menang.

Akibat dari hal itu, kata dia, saat memasuki era reformasi justru korupsi, kolusi dan nepotisme bukan malah semakin berkurang malah semakin naik angkanya.

“Semakin kita lahirkan gerakan antikorupsi, bahkan melahirkan lembaga extraordinary KPK, indeks korupsi kita bukan semakin berkurang, bukan hanya indeksnya, tapi kualitasnya semakin berkurang,” kata Surya dalam sambutannya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, masalah tersebut harus segera disadari oleh bangsa. Apalagi, kata dia, kekinian aspek yuridis juga tidak semua bisa menyelesaikan masalah.

Ia mengingatkan, dari masalah itu maka diperlukan keteladanan, terutama dari para pemimpin dan elite-elite untuk mengatasinya.

“Keteladanan, bangsa ini haus akan keteladanan, negeri ini haus, butuh, menjerit, ‘tolonglah para pemimpin, para elite bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit’,” tuturnya.

Namun, di saat dibutuhkan keteladanan, kata dia, kekinian justru pemimpin dan para elitenya malah lupa diri. Padahal masyarakat kekinian sedang berada di masa sulit telah terjebak dalam pragmatisme.

“Nah sang pemimpin dia telah lupa diri, para elite bangsa kita harus jujur saya katakan lupa dia negeri sedang menjerit, butuh keteladanan dan kehadiran dia di negeri ini,” katanya.

“Karena masyarakat kita sekarang hari ini, satu dan lain hal terjebak dalam pragmatisme yang tinggi, gak ada urusan berpikir strategis jangka panjang, negara 100 tahun ke depan, karena semua terlbat ‘aku berpikir untuk hari ini’. Kalau ada yang kasih uang 100 ribu itu lebih bagus daripada kepentingan 100 atau 200 tahun yang akan datang,” sambungnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Surya Paloh: Bangsa Ini Butuh Keteladanan, Sang Pemimpin Telah Lupa Diri

Surya Paloh: Bangsa Ini Butuh Keteladanan, Sang Pemimpin Telah Lupa Diri
Surya Paloh saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (10/3)/RMOL

IDTODAY NEWS – Suri tauladan sangat dibutuhkan untuk meneruskan kehidupan berbangsa. Lantaran Indonesia haus akan keteladanan dari tokoh bangsa.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem ketika memberikan sambutan kepada 147 DPW Nasdem seluruh Indonesia di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

“Bangsa ini haus akan keteladanan, negeri ini haus, butuh, menjerit, “tolonglah para pemimpin, para elite bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit”, kata Surya Paloh.

Menurutnya, pemimpin dan elite bangsa Indonesia saat ini sedang lupa diri, karena tidak memberikan ketauladanan yang baik bagi masyarakat dari segi kepemerintahan, hukum maupun politik.

“Nah sang pemimpin dia telah lupa diri, para elite bangsa kita, harus jujur saya katakan lupa dia, negeri sedang menjerit, butuh keteladanan dan kehadiran dia di negeri ini,” katanya.

Pasalnya, kata Surya Paloh, masyarakat kita sekarang hari ini satu dan lain hal terjebak dalam pragmatisme yang tinggi.

“Enggak ada urusan berpikir strategis jangka panjang, negara 100 tahun ke depan, karena semua terlbat “aku berpikir untuk hari ini”. Kalau ada yang kasih uang Rp 100 ribu itu lebih bagus, daripada kepentingan 100 atau 200 tahun yang akan datang,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Nasdem: Putusan Hakim PN Jakpus Penodaan Konstitusi!

Nasdem: Putusan Hakim PN Jakpus Penodaan Konstitusi!
Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Atang Irawan/Net

IDTODAY NEWS – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses dan tahapan Pemilu 2024 dinilai telah menabrak konstitusi.

“Kenapa demikian? Karena dalam putusan PN Jakpus menyatakan ‘Menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024’. Padahal, amanat konstitusi jelas menyatakan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” ujar Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Atang Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/3).

Atang menganggap putusan PN Jakpus merupakan turbulensi yustisial yang mencoreng muka eksistensi peradilan. Tak hanya itu, putusan tersebut juga mencurigakan.

Kecurigaan itu, lanjut Atang, terlihat ketika PN Jakpus memeriksa gugatan ini. Pertama, melihat dalam skema kontestasi politik bahwa sengketa sebelum pencoblosan yang berdimensi administratif menjadi domain Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bukan Pengadilan Negeri.

“Seharusnya, PN Jakpus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Tetapi justru diterima,” kata pakar Hukum Tata Negara itu.

Kecurigaan publik ini semakin menguat karena gugatan perdata tersebut menggunakan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Padahal, Perma No 2 tahun 2019 menyatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), dan keputusan KPU selain penetapan perolehan suara merupakan perbuatan pemerintahan yang menjadi domain peradilan TUN (Tata Usaha Negara).

“Jika mendasarkan pada UU Peradilan TUN (Pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004),” tuturnya.

Dalam hal ini, menurut Atang, semakin kentara bahwa hakim melakukan ultra petita dengan melompat dari apa yang dimohonkan. Kasus ini adalah penyelesaian perdata yang putusannya seharusnya terkait dengan perbuatan KPU terhadap Penggugat dalam tahapan pemilu yang dimohonkan. Namun justru putusannya berakibat pada seluruh tahapan pemilu.

“Ironis memang jika kita memandang bahwa hakim dianggap tidak atau bahkan belum tahu regulasi tentang kontestasi politik, maka semakin menunjukkan peradilan kita menuju ke arah kesesatan berpikir, karena hakim harus dianggap memahami hukum sebagai bagian dari Prinsip Ius Curia Novit,” papar Atang.

Kemudian, jika memperhatikan kompetensi absolut peradilan, maka jelas bahwa PN Jakpus mencoba merobek peraturan perundang-undangan bahkan konstitusi, karena pengaturan tentang kewenangan pengadilan secara absolut sangat jelas dan imperatif yang tidak mungkin ditafsir.

“Ini sangat berbahaya dan gejala turbulensi yustisial jika dibiarkan secara liar dalam penegakan hukum dan keadilan,” pungkasnya.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

NasDem Anggap Kode Dukungan PDIP ke Edy untuk Pilgub 2024 Terlalu Dini

NasDem Anggap Kode Dukungan PDIP ke Edy untuk Pilgub 2024 Terlalu Dini
Gubsu Edy Rahmayadi (Ahmad Afrah/detikcom)

IDTODAY NEWS – Partai NasDem mengomentari kode dukungan yang dilemparkan Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara (Sumut) kepada Edy Rahmayadi untuk menjadi Gubernur Sumut dua periode. NasDem menilai kode itu terlalu cepat dilempar.

“NasDem menilai terlalu dini atau prematur dalam memberikan dukungan karena Gubsu masih separuh jalan memimpin Sumut,” kata Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

NasDem merupakan salah satu partai pengusung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Ijeck) pada Pilgubsu 2018. Iskandar mengatakan NasDem bakal mengevaluasi kinerja Edy sebelum menentukan dukungan pada Pilgub 2024.

“Partai NasDem akan mengevaluasi kinerjanya sebagai ukuran utama dalam memberikan dukungan selanjutnya,” tuturnya.

Iskandar mengatakan NasDem fokus memberi dukungan kepada Edy menuntaskan tugas sebagai Gubsu. Dia menilai Edy masih menjalankan pemerintahan dengan baik.

“NasDem tetap konsisten mendukung Gubsu untuk menyelesaikan masa baktinya selama 5 tahun,” ujar Iskandar.

Persoalan kemungkinan mendukung Edy Rahmayadi untuk kembali menjadi gubernur ini disampaikan F-PDIP dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (22/9). Awalnya, F-PDIP menyampaikan soal rusaknya data anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumut.

“Fakta-fakta rusaknya hamparan data tersebut menggiring kami untuk berpendapat bahwa alokasi anggaran dari tahun ke tahun di Sumatera Utara selama periode pemerintahan tahun 2018-2021 tidak berdasarkan pada pemetaan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang berangkat dari hamparan data yang valid,” kata anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe.

Rapat itu dihadiri Wagub Ijeck, sementara Gubsu Edy tidak hadir karena kunjungan kerja ke luar Medan. Dalam paparannya, Nakhe menyinggung Gubsu Edy yang meminta maaf beberapa waktu lalu.

“Pendapat ini menjadi benar adanya sering dengan permintaan maaf saudara Gubernur yang belum memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Nakhe mengatakan seharusnya evaluasi anggaran dari tahun ke tahun dan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD dapat menjadi data bagi Pemprov Sumut. Data-data ini seharusnya dikelola dengan baik untuk menjadi bahan bagi Pemprov Sumut dalam mengelola pemerintahan.

Nakhe kemudian berbicara soal kemungkinan dukungan PDIP terhadap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maju di periode kedua. Nakhe mengatakan hal itu mungkin terjadi jika dua tahun masa jabatan Edy bisa lebih baik.

“Kami meyakini bahwa ada keinginan dari Saudara Gubernur untuk melanjutkan masa kerjanya pada periode kedua yaitu periode tahun 2024-2029, mohon maaf kami bila hal itu salah dan kami berharap itu tidak salah,” jelas Nakhe.

“Tentunya kami akan memberikan apresiasi dan mungkin saja dukungan atas keinginan untuk melanjutkan pada periode kedua, dengan syarat bahwa di 2 tahun anggaran tersisa masa kerja periode pertama Saudara Gubernur benar-benar berangkat dari data dan pemetaan yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat Sumut,” sambungnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Nasdem Akui Belum Dapat Informasi

Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Nasdem Akui Belum Dapat Informasi
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali dikonfrensi pers [Fitria/suara.com]

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui belum mendapat informasi terkait rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

“Sampai hari ini sih kami belum mendengarkan isu-isu itu. Kalau berbicara reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, kapan saja apakah besok atau lusa,” kata Ahmad kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/9/2021).

Ahmad kemudian mempertanyakan urgensi untuk melakukan reshuffle. Jika alasannya urgensi karena pandemi, ia menilai persoalan covid-19 sudah berangsur-angsur pulih.

Ia malah memuji pemerintahan dalam penanganan pandemi.

“Presiden sendiri, kemampuan manajerial presiden mampu mengorkestrasi, melakukan gerak cepat menangani pandemi,” kata dia.

Isu reshuffle

Sebelumnya, Ketua Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam akhir September ini. Menurutnya, informasi tersebut sudah pihaknya dengar.

“Ya ini kan nggak lama lagi reshuffle nih. Ini kalau nggak akhir bulan ini (September), Oktober,” kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).

“Iya ada info kita ini A1 lah kita nggak mungkin sebutin,” sambungnya.

Menurutnya, perombakan kabinet memang diperlukan Jokowi kekinian. Jika tidak, kata dia, Jokowi sebagai kepala negara akan tersandera oleh para menteri-menterinya.

“Karena ini kalau tidak reshuffle presiden akan disandera oleh para brutus-brutus di lingkaran nya karena kita lihat beberapa menteri-menterinya lagi asyik berpesta menikmati kekuasaan. Dan kita sudah ingatkan pesta itu selalu ada akhirnya. Jangan sering berpesta pak menteri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Immanuel mengatakan, sebagai pendukung Jokowi melakukan pemantauan 24 jam terhadap kinerja-kinerja para menteri di kabinet.

Immanuel pun menyebutkan sejumlah nama-nama menteri yang layak untuk direshuffle oleh Jokowi diantaranya seperti Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan M Lutfi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Karena kita lihat diantara semua menteri kinerjanya sangat tidak memuaskan dan di luar ekspetasi presiden. Walaupun pada akhirnya soal reshuffle itu hak prerogatif presiden.”

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Partai Nasdem Bantah Reshuffle akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

IDTODAY NEWS – Kencangnya kabar perombakan kabinet atau reshuffle akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat dibantah Partai Nasdem.

Isu reshuffle semakin kencang terdengar karena sampai hari ini, Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendapatkan “jatah” kursi kabinet sejak diumumkan sebagai anggota baru koalisi pemerintah.

“Sampai hari ini sih kami belum mendengarkan isu-isu itu, mau kapan saja (reshuffle), apakah besok atau lusa kan hak prerogatif presiden,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (18/9).

Ahmad Ali justru tidak habis pikir dengan orang-orang yang terus menyuarakan isu reshuffle. Pasalnya, sampai hari ini Indonesia masih berjuang menangani pandemi Covid-19.

“Pertanyaannya apakah kemudian hari ini ada yang urgent? Apakah kemudian kalau dilakukan reshuffle hari ini atau besok terus menjadi sesuatu yang urgent dengan situasi seperti ini,” katanya.

Justru, lanjutnya, semua elemen masyarakat harus mendukung dan membantu Presiden Jokowi dalam menjaga kesinambungan tren kasus Covid-19 yang semakin membaik.

“Kenapa berangsur-angsur pulih? Tentu karena kemampuan managerial presiden, mengorkestrasi dan melakukan gerak cepat,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id