Kategori
Politik

Disalahkan Kasus Pertamina Plumpang karena Kasih Warga Tanah Merah IMB, NasDem: Anies Hanya Teruskan Jokowi

IDTODAY NEWS – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo siap pasang badan membela eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang disalahkan atas kebakaran di Tanah Merah Bawah, dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu.

Ia menyebut Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Kepala Daerah. Jokowi saat menjabat disebutnya membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga setempat.

“Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP,” ujar Nurcahyo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Sebelum diterbitkannya IMB kawasan, warga setempat mengeluhkan susahnya mendapatkan sejumlah hak seperti akses air bersih hingga perbaikan jalan. Padahal, kata Nurcahyo, mereka sudah terdaftar sebagai warga Jakarta karena memiliki KTP DKI.

“Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan,” ucapnya.

Karena itu, Anies disebutnya memiliki visi yang sama dengan Jokowi saat keduanya menjadi Gubernur, yakni demi menyejahterakan warga. Ia pun menilai sebenarnya hal ini tak perlu dipermasalahkan dan meminta segala pihak mengedepankan rasa empati.

“KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah,” pungkasnya.

Anies Disalahkan Kasus Depo Pertamina

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut Anies Baswedan dan PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan belasan warga.

Jhonny mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara permukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun, pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut.

Hal ini terjadi karena Anies disebut Jhonny menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga.

“Ketika Anies memberikan IMB kawasan, ini sama saja seperti meninabobokan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017,” ujar Jhonny saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Tujuan Anies memberikan IMB kawasan agar hak seperti akses air hingga perbaikan jalan, bisa didapatkan warga. Namun, hal ini disebutnya menyalahi ketentuan karena lahan itu adalah milik Pertamina.

“Memang bagaimana Anies bisa merealisasikan hak kepemilikan (lahan Tanah Merah)? Ini kan tanah Pertamina. Enggak segampang itu,” ucap Jhonny.

Tak hanya Anies, Jhonny juga menyebut pihak Pertamina selama ini lamban menyelesaikan sengketa lahan dengan warga. Permukiman tetap dibiarkan berdiri bersebelahan dengan depo tersebut.

“Saya lihat Pertamina juga kayaknya enggak punya kemauan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Padahal kalau diajak dialog pada waktu itu, jauh-jauh sebelum Pilkada 2017 sebenarnya kan bisa diselesaikan,” ucapnya.

Ia sendiri menilai sengketa lahan lamban diselesaikan karena komunikasi Pemprov DKI era Anies dengan Pertamina kurang berjalan baik. Hingga akhirnya kini pembiaran permukiman tersebut berujung petaka karena kini telah habis dilalap si jago merah.

“Ini kan sebenarnya gaya yang tidak saling menghargai juga, kan? Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pertamina di eranya Anies enggak jalan. Pak Anies pokoknya main ngasih angin surga begitu saja kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Jokowi Beri Karpet Merah Pekerja Asing di IKN, Pribumi Cuma Nonton?

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sejumlah perlakuan khusus bagi para pekerja asing yang bakal bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu karpet merah yang diberikan Jokowi tersebut adalah memperbolehkan mereka bekerja dan tinggal hingga 10 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang dikutip Rabu (8/3/2023).

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 6 Maret tersebut, diterangkan pada Pasal 22 dan 23. Dalam Pasal 22, Jokowi mengatur pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu termasuk mereka yang melaksanakan pekerjaan proyek strategis pemerintah di IKN.

Dalam Pasal 23, Jokowi mengatur bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan pelaku usaha tersebut dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.

“Jangka waktu pemberian izin tinggal dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan tenaga kerja asing,” sebut aturan tersebut.

Selain jangka waktu 10 tahun, karpet merah juga diberikan Jokowi dengan menggratiskan kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing selama jangka waktu tertentu.

Selain memberikan karpet merah ke tenaga kerja asing, Jokowi melalui beleid tersebut juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau investor yang berinvestasi di IKN.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Polemik KTP Warga Tanah Merah, PKS: Mungkin Kritikan Luhut untuk Jokowi

IDTODAY NEWS – Polemik warga Tanah Merah kawasan sekitar Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara yang merupakan zona berbahaya terus bergulir.

Pasalnya, warga sekitar yang menempati kawasan tersebut sejak puluhan tahun lalu itu mendapatkan KTP resmi saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, warga mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di era Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ini menjadi perdebatan di ruang publik.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai kepemimpinan Anies saat menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta justru memberikan solusi atas persoalan yang terjadi berpuluh tahun. Sehingga, dikeluarkan IMB untuk warga.

Terlebih, kata Mardani, Anies memberikan IMB hanya berlaku tiga tahun.

“Mas Anies dengan kasih sayang menyelesaikan masalah. IMB kawasan berlaku tiga tahun dan semuanya agar rakyat, rakyat dan rakyat terlayani,” kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini lantas menyinggung pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengkritik pihak pemberi izin warga bertempat tinggal di zona berbahaya. Menurut Mardani, kritik Luhut tidak menyelesaikan masalah.

“Kritik mudah, tapi menyelesaikan masalah dengan bijak itu baru pemimpin,” lanjut Mardani.

Mardani menyebut, bisa jadi kritik Luhut tersebut ditujukan kepada Jokowi yang memberikan KTP kepada warga Tanah Merah.

“Bisa jadi (ditujukan kepada Presiden Jokowi),” tutup Mardani.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Rangkap Jabatan Pejabat di Kemenkeu, Beathor: Sri Mulyani Diam-diam Melawan Jokowi

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani secara diam-diam melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membiarkan para pejabat di Kemenkeu merangkap jabatan dengan mendapatkan gaji yang sangat besar. Padahal Presiden Jokowi sudah mengingatkan, para pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan.

“Diam-diam Sri Mulyani melawan Presiden dari dalam Istana dengan adanya 39 Pejabat di Kemenkeu rangkap Jabatan, bahkan hingga 3 posisi penting di Pemerintahan,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (8/3/2023).

Rangkap jabatan pejabat di Kemenkeu, kata Beathor bisa menjadi pembenar adanya poster-poster dan pamflet saat demo aksi Skandal Century wajah Sri Mulyani tampil sebagai drakula penghisap anggaran dengan taring taringnya yang tajam.

“Rangkap jabatan mengakibat adanya budaya kerja yang buruk. Berhubung mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pendapatan pekerjaan pokoknya, timbullah mono loyalitas yang membabi buta dan penjilat-penjilat Asal Bapak Senang (ABS). Apalagi pemberian jabatan Komisaris dan lain-lain tidak mempunyai kriteria-kriteria yang jelas dan terukur,” ungkap Beathor.

Kata Beathor, rangkap jabatan dalam jangka panjang akan membudaya sehingga secara psikologis tidak ada yang berani mengkritisi.

“Kalau dikritisi bisa langsung hilang jabatan Komisaris, Badan Layanan Umum (BLU) dan lain-lain,” ungkapnya

Menurut mantan tahanan politik era Soeharto, adanya rangkap jabatan telah mengkhianati amanat Reformasi.

“Di situ ada ketakutan, di situ ada ketergantungan, nilai objektivitas akan berkurang bahkan hilang. Kembali ke budaya Orde Baru, pengkhianat amanat nilai-nilai Reformasi,” pungkas Beathor.

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Politik

Cenderung Membelot dari Megawati, Jokowi akan Usahakan Ganjar Pranowo Capres KIB

IDTODAY NEWS – Menghadapi dinamika politik pemilihan presiden (Pilpres), PDIP perjuangan nampak sedang ada di posisi sulit. Salah satu faktornya, kadernya yang saat ini Presiden Jokowi, punya kecenderungan membelot dan punya agenda tersendiri di luar kepentingan PDI Perjuangan.

Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganalisa Joko Widodo justru nampak serius mengusung Ganjar dengan melibatkan Gubernur Jawa Tengah itu di agenda pertemuan politik yang besar. Jokowi secara terbuka memuji petinggi partai yang jadi menteri yang asalnya partai koalisi indonesia bersatu (KIB).

Terbaru, kata Dedi, Jokowi seperti sedang menyiapkan Ganjar maju Pilpres melalui KIB sebagai kendaraan politik.

“Jokowi akan mengusahakan keterusungan Ganjar di KIB, Gerindra PKB usung Prabowo Subianto dan koalisi perubahan dukung Anies,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Dedi melihat, ada semacama upaya yang memiliki kekuatan besar ingin ramai-ramai mengalahkan PDI Perjuangan. Meski demikian, dengan dinamika politik terbaru, bisa jadi PDI Perjuangan usung Puan Maharani sebagai capres.

“Mengusung Puan Maharani berpasangan dengan siapaun suaranya pasti kalah,” jelas Dedi.

Dengan sitausi politik di PDI Perjuangan saat ini, tambah Dedi bisa jadi tiba-tiba mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sebab, Ganjar di berbagai hasil survei menjadi sosok terpopuler.

“Kalau terpaksa (Ganjar) diambil Megawati bukan tidak mungkin Jokowi harus merelakan Ganjar yang dibawah pengaruh Megawati,” tandas Dedi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pernyataan Jokowi Dukung KPU, Tegaskan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda

IDTODAY NEWS – Pengamat Pemilu Jeirry Sumampow angkat suara terkait, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tentang penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, pernyataan Jokowi merupakan penegasan bahwa Pemilu tidak sepatutnya ditunda karena persiapan matang sudah dijalankan.

“Pernyataan Presiden penting dalam konteks menegaskan dukungan dan kesiapan Pemerintah melaksanakan Pemilu 2024. Presiden ingin menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai amanat konstitusi,” kata Jeirry melalui pesan singkat diterima, Selasa (7/3/2023).

Jeirry yakin, melalui pernyataan tersebut, Jokowi mendukung upaya banding yang akan dilakukan KPU. Dengan demikian, polemik soal penundaan Pemilu dapat disudahi karena pernyataan presiden yang tidak mendukung hal itu.

“Bagi saya ini penting untuk menghentikan polemik yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024 pasca keluarnya Putusan PN Jakarta Pusat tersebut,” jelas pria yang juga menjabat selaku Koordinator Komunitas Pemilu Bersih ini.

Jeirry tak heran, jika putusan PN Jakpus menimbulkan asumsi yang menduga bahwa hal tersebut adalah keinginan segelintir orang yang tidak ingin Pemilu 2024 terselenggara.

“Memang ada pihak yang ingin dan berupaya agar Pemilu 2024 ditunda. Jadi putusan PN Jakarta Pusat tersebut memang kontroversial dan agak berlebihan,” ungkap dia.

Meski putusan PN Jakpus dinilai tidak tepat secara kaca mata hukum, namun menurut Jeirry, hal terkait bisa menjadi bahan evaluasi KPU saat dalam melakukan verifikasi terhadap partai.

Sebab dalam pertimbangan PN Jakpus, KPU dinilai tidak cermat dan lalai sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat yakni Partai PRIMA.

“Kinerja KPU dalam hal melakukan verifikasi parpol, PN Jakarta Pusat menilai bahwa KPU tak profesional, cermat, dan lalai sehingga Partai Prima mengalami ketidakadilan. Karena itu, memang kinerja KPU dalam hal ini juga perlu disoroti dan perlu dievaluasi juga. Jika ada kesalahan, maka demi keadilan, harus juga diberi sanksi,” dia menutup.

Sumber: liputan6.com

Kategori
Politik

Kebakaran Depo Plumpang, Salah Jokowi atau Anies?

IDTODAY NEWS – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diseret-seret dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang merembet ke pemukiman warga Tanah Merah, Koja.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap bersalah karena telah memberikan izin kepada warga mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, jika ingin dicari siapa yang salah, maka arahnya kepada Joko Widodo karena telah melegalkan sebuah kawasan untuk dihuni dengan menertibkan KTP saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012 silam.

“Ketika warga diakui legalitasnya, maka seharusnya warga juga diberikan lisensi untuk membangun kediamannya melalui apa yang disebut IMB,” kata Andi melalui pesan WhatsApp kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).

Andi melanjutkan, setelah warga memiliki legalitas kependudukan dan tempat domisili, maka seharusnya Pertamina melakukan tinjau ulang keselamatan atas keberadaan deponya.

“Kaitannya dengan jarak dan keselamatan warga sekitaran,” pungkasnya.

Tanah Merah merupakan lahan di sebelah utara Depo Plumpang. Kawasan yang masuk area Kelurahan Rawa Badak Selatan sejatinya merupakan lahan milik Pertamina.

Namun seiring waktu, lokasi tersebut diserobot oleh warga yang membangun permukiman serta beranak pinak di situ. Maka kawasan Tanah Merah tumbuh menjadi kawasan pemukiman padat.

Sumber: rmol.id