Kategori
Politik

Pejabat Publik Aktif Masuk DCS, Kinerja KPU Surabaya Dipertanyakan

IDTODAY NEWS – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya tengah mendapat sorotan tajam. Setelah muncul kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KPU Kota Surabaya terhadap PPK, kinerja lembaga penyelenggara pemilu itu dipertanyakan usai masuknya sejumlah pejabat publik aktif dalam daftar calon sementara (DCS) calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Salah satu yang menyorot kinerja KPU Surabaya adalah DPC Poros Sahabat Nusantara (POSNu) Kota Surabaya, terkait proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Terutama pasca penetapan Daftar Calon Pemilih Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Surabaya, Sabtu lalu (19/8).

Sebab DPC POSNu Kota Surabaya menemukan nama pejabat publik yang masih aktif yang maju menjadi calon legislatif dan tercatat dalam DCS.

“Sejak keluarnya pengumuman KPU Kota Surabaya Nomor 2785/PL.01.4-Pu/3578/2023 Tentang DCS Anggota DPRD Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat nama pejabat publik yang masih aktif masuk kedalam daftar nama DCS Anggota DPRD Kota Surabaya,” kata Peneliti Bidang Demokrasi dan Kepemiluan DPC POSNu Kota Surabaya, M Nauval Farros, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (26/8).

Farros mengungkapkan pejabat publik itu adalah H Mohammad Faridz Afif yang menjabat anggota Badan Pengawas (Bawas) PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, periode 2 Agustus 2022 sampai 02 Agustus 2025, sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/378/436.1.2/2022.

“Bagaimana KPU menyikapi regulasi pejabat publik yang nyaleg? UU No 7 Tahun 2017 pasal 240 mensyaratkan mundur dari jabatannya,” tegas Farros.

Farros kembali menyebutkan, dalam prosesi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasal 11 ayat 1 PKPU menjelaskan, untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau lainnya yang anggaran dana bersumber dari keuangan Negara.

“Meskipun Caleg tersebut telah mengundurkan diri, sesuai Pasal 44 ayat 2, surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dilampirkan saat pengajuan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg),” jelasnya.

Lebih lanjut Farros menuturkan, ketentuan mundur dari jabatan publik, merupakan bagian dari menjaga netralitas dalam pemilu. Di mana netralitas pemerintah sebagai pembuat dan eksekusi kebijakan menjadi titik yang ideal ketika dihadapkan pada suatu kondisi.

“Negara memiliki fungsi untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan menjalankan kehendak itu. Fungsi pertama yaitu politik, sementara esensi yang kedua adalah administrasi,” terangnya.

Menurut Farros seharusnya KPU Kota Surabaya tahu betul adanya peraturan tersebut. Kemudian menerapkannya.

“Kalau tidak maka patut dipertanyakan,” pungkasnya.

Sumber : Rmol

Kategori
Kesehatan

22 Nakes di Surabaya Alami Gejala Demam, Gatal-gatal, dan Muntah Usai Vaksin

IDTODAY NEWS – Keluhan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tidak banyak dialami oleh tenaga kesehatan (nakes) di Surabaya usai disuntik vaksin COVID-19. Dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes), KIPI hanya ada 22 kejadian.

Dari 22 kejadian tersebut, rinciannya 7 orang mengalami merah atau ruam di lengan tempat divaksin, 5 orang mengalami gatal-gatal, 1 orang demam, dan 1 orang lagi muntah-mutah.

“Tidak ada keluhan gejala berat, semuanya kategori KIPI ringan,” tegas Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, (22/1).

Pria yang kerap disapa WS ini lantas menuturkan jika target vaksinasi untuk nakes di Surabaya selesai akhir bulan ini. Dari laporan terakhir sudah ada 3.307 nakes yang telah menerima vaksinasi.

Terkait prosedur penentuan nakes yang akan divaksinasi, tidak lagi menunggu SMS blast dari Pemerintah Pusat. Sehingga akan lebih cepat karena Pemkot Surabaya telah siap data sejak awal.

“Kalau di Surabaya dari kemarin keputusan pusat seperti itu. Alhamdulillah tidak ada problem, artinya tenaga kesehatan di RS sudah bisa divaksin karena sudah pakai sistem lokal tidak lagi menunggu SMS blast dari pusat,” jelasnya.

Sebanyak 111 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pun sudah siap memenuhi target waktu vaksinasi. WS merinci untuk rumah sakit kecil terdapat 25 RS menargetkan bisa menuntaskan vaksinasi 5 hari, sejak tanggal 21 sampai 26 Januari. Kemudian ada 23 RS besar yang ditarget tuntas pada 31 Januari.

Sedangkan vaksinasi untuk nakes di 63 Puskesmas sudah selesai, tinggal melayani fasyankes samping seperti klinik, apotek, dan sebagainya.

“Kalau Puskesmas itu sudah selesai, tinggal sekarang melayani vaksinasi nakes yang dari klinik, apotek dan sebagainya,” pungkasnya.

Baca Juga: Anggota Parlemen Marah Lihat Tentara Nasional Bergeletakkan Di Lantai Parkir Capitol Yang Dingin

Sumber: kumparan.com

Kategori
Daerah

Masih Banyak Warga di Surabaya Tinggal di Kolong Jalan Tol

IDTODAY NEWS – Setelah menjabat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi tunawisma di kolong jembatan Menteng, Jakarta Pusat.

Yang menarik, di Kota Surabaya juga ada sejumlah jiwa yang juga menempati kolong Jalan Tol Waru-Tanjung Perak. Lokasi ini berdekatan dengan Kampung 1001 Malam.

Data yang didapat jatimnow.com di lokasi, jumlah keluarga yang menghuni kolong Jalan Tol Waru-Tanjung Perak hingga Kampung 1001 Malam adalah 175 kepala keluarga (KK). Wilayah ini masuk dalam kawasan Lasem Baru, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan.

Sejumlah keluarga yang tinggal di kolong jalan tol itu terbagi dua dipisahkan sungai, sehingga untuk menuju ke sana harus menggunakan perahu tambang. Warga menempati kolong jalan tol dan Kampung 1001 Malam itu sejak Tahun 1999.

“Di sini ya akses jalannya begini mas. Apalagi kalau malam. Gelap,” kata Sigit Santoso alias Mamik, Pengurus Kampung 1001 Malam mengawali ceritanya, Senin (4/1/2021).

Pria berusia 37 tahun itu menegaskan bahwa perkampungan di bawah jalan tol dan Kampung 1001 Malam berbeda. Namun sama-sama berdiri sejak 1999. Dulu, wilayah tersebut hanya dataran dipenuhi ilalang seperti sawah atau orang jawa menyebut tegalan. Tak banyak yang tinggal dan hanya para pemulung. Suasananya juga seram.

Denyut kehidupan warga kolong tol di Surabaya

“Dulu itu nama kampungnya Tegal. Terus ada salah satu orang yang membantu warga di sini, kemudian dikasih nama Kampung 1001 Malam. Akhirnya terkenal sampai sekarang dengan nama itu,” jelasnya.

Mamik juga mengatakan bahwa pemukiman ini menjadi satu lahan dengan perkampungan sekitaran Dupak Bandarejo. Namun kondisi tersebut ‘pecah’ karena dilintasi akses jalan tol.

BACA: Tagar ‘Bubarkan PDIP’ jadi Trending Di Twitter, Gak Nyangka Ternyata Ini Sebabnya

Sumber: Jatimnow

Kategori
Kesehatan

Sebanyak 27 Karyawan Metro TV Biro Surabaya Positif Corona

IDTODAY NEWS – Sebanyak 27 karyawan Metro TV Biro Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan positif terpapar virus corona atau COVID-19. Informasi terpaparnya 27 orang awak kru Metro TV itu semula diketahui melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 3 Desember 2020.

Mereka saat ini dirawat di RS Darurat Lapangan Kogabwilhan II Surabaya. Kondisi mereka dilaporkan baik-baik saja.

“Sekitar 27 kru Metro TV Biro Surabaya positif COVID-19 dan hari ini masuk RS Lapangan. Dari total kru sekitar 35 orang, 27 positif. Semoga lekas sembuh, dan kita semua di sini sehat-sehat terus,” demikian pesan yang tersebar di grup WhatsApp.

Dokter yang bertugas di RS Darurat Lapangan Kogabwilhan II, Christijogo Sumartono, mengonfirmasi ke-27 awak Metro TV Surabaya itu masuk rumah sakit pada Kamis siang. Mereka masuk kategori pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG.

“Kondisinya baik-baik saja semua tadi, enggak ada gejala apa-apa,” katanya dihubungi wartawan.

Christijogo menjelaskan, rata-rata pasien yang dirawat di RS Darurat Lapangan Kogabwilhan II adalah pasien COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Ketersediaan bangsal atau tempat tidur sebanyak 357 tempat tidur.

“Sampai hari ini sekitar 212 (tempat tidur) yang terisi,” tandasnya.

Pihak Metro TV juga membenarkan kabar tersebut. “Mohon doanya agar agar tim Metro TV di stasiun Surabaya lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Mari kita terus ikhtiar menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan,” kata Head of Corporate Communications Metro TV, Fifi Aleyda Yahya, dalam pesan singkat diterima wartawan.

Baca Juga: Marah Besar Rumahnya Di Demo, Mahfud MD: Adalah Tindakan Biadab Karena Berbeda Politik Lalu Menyerang Keluarga Saya

Sumber: viva

Kategori
Peristiwa

Mahasiswa Rayakan Kemerdekaan Papua di Surabaya, Kok Aparat Diam Saja?

IDTODAY NEWS – Video aksi demonstrasi mahasiswa di Surabaya Jawa Timur menuntut kemerdekaan Papua viral di media sosial.

Dalam video itu, tampak belasan orang long march sambil membawa bendera organisasi dan membentangkan spanduk penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid 2.

Sebagian peserta demo mengenakan pakaian adat Papua. Mereka long march sambil meneriakkan ‘Papua merdeka’.

“Ada demo di Surabaya tuntut kemerdekaan Papua. Entar lagi ada nenek nenek yang bawa karung mungutin KOTEKA,” tulis akun @RomitsuT yang membagikan video tersebut.

Pemilik akun @LisaAmartatara3 turut membagikan video tersebut. Ia mempertanyakan sikap aparat yang terkesan diam melihat seruan Papua Merdeka.

“Kok diam aja ada demo seperti ini @DivHumas_Polri? Apa karena kurang bawa Baliho Habib Rizieq Shihab ya. NKRI harga mati harusnya di Papua sana yang 90% milih Pak @jokowi,” tulisnya.

Rayakan Kemerdekaan Papua

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/12). Mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.

Rubi Wonda, jubir aksi mengatakan, 1 Desember adalah hari kemerdekaan bangsa Papua.

Kemerdekaan dirayakan dengan demonstrasi di seluruh Indonesia dan Papua untuk mengingatkan proses deklarasi kemerdekaan.

”Bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakuinya,” ujar Rubi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Jawa Pos, Rabu (2/12).

Menurut Rubi, atas penolakan tersebut, tanah Papua diklaim sebagai bagian dari Indonesia melalui operasi militer.

”Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa rezim Soekarno datang untuk melakukan operasi militer di seluruh Papua. Rezim itu mengklaim bahwa tanah Papua harus menjadi bagian dari Indonesia. Atas dorongan imperialisme atau investasi kepentingan dan relasi PT Freeport yang kemudian mengklaim bahwa tanah Papua itu bagian dari indonesia,” papar Rubi.

Atas hal tersebut, Rubi mempermasalahkan Neo Agreement antara Indonesia, Belanda, dan Amerika. Perjanjian tersebut membahas hak, masa depan, dan sumber daya alam Papua namun tidak pernah melibatkan mereka.

”Pemerintah tidak pernah melibatkan rakyat Papua sampai hari ini. Maka kami selalu menuntut untuk pengakuan. Negara Republik Indonesia harus mengakui rakyat Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961,” ujar Rubi Wonda.

Unjuk rasa diikuti ratusan orang yang mengenakan pakaian khas Papua. Mereka juga membawa berbagai atribut yang menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Demonstrasi berlangsung damai dengan menutup setengah badan jalan.

Tidak hanya menuntut kemerdekaan, mereka juga menuntut pemerintah tidak arogan ketika berhubungan dengan rakyat Papua.

”Kami ditindas, ditekan, dan mendapatkan perlakuan represif. Kami menolak otonomi khusus!” tuntut salah satu orator.

Mereka juga menyampaikan tuntutan agar memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, menolak otonomi khusus jilid 2, membuka akses jurnalis, dan menarik militer organik dan non organik.

Mereka juga menuntut menghentikan diskriminasi serta intimidasi terhadap mahasiswa West Papua, membebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat, menolak daerah otonomi baru di West Papua.

Selain itu, usut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan TNI Polri, cabut DO 4 mahasiswa Unkhair Ternate.

”Tutup PT Freeport dan BP LNG Tangguh. Kami juga menolak pengembangan Blok Wabu,” ujar demonstran.

Baca Juga: Pria Ngaku Polisi Ancam Penggal Habib Rizieq, Sebut FPI Organisasi Preman

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Peristiwa

Demo Tuntut “Papua Merdeka” Berlangsung di Surabaya, Netizen Pertanyakan Dimana Banser Sang Garda Depan Penjaga NKRI

IDTODAY NEWS – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (1/12/2020). Mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.


Unjuk rasa diikuti ratusan orang yang mengenakan pakaian khas Papua. Mereka juga membawa berbagai atribut yang menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. 


Mereka juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah RI memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, membuka akses jurnalis, dan menarik militer organik dan non organik.
Seperti dilansir CNNIndonesia.com yang berada di lokasi, massa Papua menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu bernada protes sembari mengenakan baju adat dan ragam atribut bercorak bendera Bintang Kejora.
“Papua bukan Merah Putih, Papua bukan Merah Putih. Papua Bintang Kejora, Bintang Kejora,” teriak mereka.


Dimana Sang Penjaga NKRI?


Aksi tuntutan merdeka Papua yang artinya tidak mau menjadi bagian NKRI yang berlangsung di Surabaya ini banyak ditanggapi netizen.


Mereka mempertanyakan keberadaan Banser yang selama ini koar-koar penjaga keutuhan NKRI dan siap berada di garda depan menjaga NKRI.


“Kalau engga salah di Surabaya itu banyak Banser dengan berbagai Angkatan yang katanya sebagai Garda Terdepan Penjaga NKRI… Tapi koq?” kicau akun @abu_waras di twitter.


“Jagain NKRI dari yg anti Jokowi, kalo yg beginian mah enggaaaak,” timpal @balagadona99.


“Cc @Banser_CyberNU jangan cuma berani ma ormas muslim doang, noh ada papua merdeka!” ujar @nasrudinaffandi.


“Mana berani mereka,” komen @Faiza_Abdullah7.
[Video]

Baca Juga: Maulid Nabi Tebet Terhindar Fitnah, Wagub Riza Patria Terpapar Covid 19 di Perkantoran

Sumber: portal-islam

Kategori
Peristiwa

Adu Pukul Warnai Ricuh Aksi Damai Tolak FPI di Surabaya

IDTODAY NEWS – Saling adu pukul mewarnai aksi damai Arek Suroboyo tolak FPI. Massa aksi dan massa yang tak dikenal adu jotos karena spanduk yang dicopot.

Adu pukul itu terjadi saat massa tak dikenal mencopoti spanduk yang dipasang massa aksi di water barrier di depan Gedung Grahadi Surabaya. Spanduk yang dibawa massa bertuliskan ‘Arek Suroboyo Tolak FPI, Tolak ormas radikal, Usir Ormas Radikal dari NKRI, tolak Rizieq Shihab, dan lain-lain.

Usai melakukan aksi damai, massa memang memasang spanduk yang mereka gelar di water barrier yang ada di lokasi di depan Gedung Grahadi. Setelah memasang spanduk, massa pun mundur dan mengakhiri aksinya.

Dari pengamatan detikcom, Selasa (24/11/2020), sekitar 10 menit kemudian, datang sekelompok orang ke lokasi demo. Mereka lalu mencopoti spanduk yang terpasang di water barrier. Salah satu peserta aksi mengetahui kemudian mendekati massa tak dikenal tersebut.

Dia lalu beradu mulut dengan orang-orang yang mencopoti spanduk. Tiba-tiba dia memukul orang yang adu mulut dengannya. Orang yang dipukul terlihat mukanya berdarah. Teman-temannya yang tak terima sontak mengeroyok peserta aksi demo tersebut.

Massa demo aksi yang lain yang melihat itu segera datang dan terjadilah aksi pukul di antara mereka. Polisi yang masih ada di lokasi segera bertindak dengan memisah dan melerai mereka.

Baca Juga: Presidium KAMI se-Jawa Serukan Gerakan Moral Bergabung Dengan Revolusi Akhlak

Sumber: detik.com