Tag: Ujang Komarudin

Kategori
Politik

Ujang: Mungkin karena di PDIP Ada Putri Mahkota Puan, maka Keinginan Ganjar Sedikit Terganjal

Ujang: Mungkin karena di PDIP Ada Putri Mahkota Puan, maka Keinginan Ganjar Sedikit Terganjal
Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Perseteruan antara Ganjar Pranowo versus Puan Maharani dinilai telah berakhir setelah Ganjar mengakui jasa besar Puan. (Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com/Riska Farasonalia)

IDTODAY NEWS – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga bahwa keberadaan Puan Maharani, yang ia sebut Putri Mahkota PDIP, telah mengganjal Ganjar Pranowo untuk bisa maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ujang mengatakan hal itu saat menanggapi keputusan PDIP bahwa kader-kader yang turut mendeklarasikan Calon Presiden (Capres) 2024 sebelum Ketua Umum memutuskan akan diberikan sanksi tegas.

Ia menilai pelarangan dan pemberian sanksi bagi kader yang melanggar tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan dan bagian dari cara PDIP untuk menganjal Ganjar Pranowo.

Di saat yang sama, lanjutnya, PDIP ingin memuluskan Puan Maharani untuk maju sebagai Capres 2024 nanti.

Ujang mencurigai hal itu sebab ia menilai bahwa PDIP seharusnya senang ada kader seperti Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Sikap yang aneh, karena mestinya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar yang memiliki elektabilitas di atas,” ujarnya pada Kamis, 23 September, dilansir dari JPNN.

Namun, sekali lagi, akademisi Universitas Al Azhar Jakarta itu mengaitkan bahwa sikap PDIP itu berkaitan dengan Puan Maharani.

“Mungkin karena di PDIP ada putri mahkota Puan, maka keinginan Ganjar sedikit terganjal di PDIP,” ungkapnya.

Terlebih, Ujang menyinggung, fenomena deklarasi Capres merupakan dinamika politik yang akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kompetisi Pilpres.

Ia lantas menyinggung bahwa kader-kader yang ingin ikut mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar seharusnya tidak diganjal.

“Supaya dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh,” kata Ujang Komaruddin.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

PDIP akan Menyesal Jika Ganjar Pranowo Dipinang Partai Lain

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

IDTODAY NEWS – Penyesalan selalu datang belakangan. Hal demikian akan terjadi pada PDI Perjuangan jika terus mengabaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyongsong Pilpres 2024. Ini lantaran nama Ganjar Pranowo yang selalu moncer di survei pilpres bisa diambil partai lain.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang melarang kader PDIP terlibat dalam deklarasi Capres untuk 2024.

“Kemungkinan partai-partai akan banyak yang meminang. Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka,” kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (23/9).

Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menilai agar orang nomor satu di Jawa Tengah itu tetap bekerja untuk warganya agar elektabilitasnya tetap naik.

“Dengan membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, maka memungkinkan Ganjar akan terus naik elektabilitasnya,” katanya.

Sehingga, sambungnya, upaya PDIP mengganjal Ganjar lantaran ingin tetap memajukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang akan dipertimbangkan oleh partai banteng moncong putih.

“Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal, agar dinamika dan demokrasi di internal PDIP juga tumbuh,” demikian Ujang Komarudin.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

“Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi,” tegas Hasto, Selasa (21/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Daerah

Sikap Ridwan Kamil Atas Sengketa di Bojong Koneng Pasti Berdampak pada Elektabilitas

Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/Net

IDTODAY NEWS – Kasus di Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor akan berpengaruh pada elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berkeinginan menjadi presiden RI.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Ridwan Kamil dalam menanggapi sengketa tanah antara pengembang besar Sentul City dan Rocky Gerung cs akan berpengaruh pada elektabilitas.

“Besar atau kecil pasti ada dampaknya,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/9).

Ujang Komaruddin mengingatkan bahwa kasus ini menyangkut hajat hidup rakyat Bojong Koneng. Kasus ini juga telah masuk tataran pemberitaan nasional.

Sehingga, tindakan yang akan dilakukan Kang Emil, apakah itu membela Sentul City atau warga Bojong Koneng akan dipantau oleh publik. Dari kebijakan Kang Emil itu, publik lantas akan menentukan pilihan apakah mantan Walikota Bandung tersebut layak lanjut sebagai presiden.

“Dampak itu bisa terkait dengan citra maupun elektabilitasnya dirinya,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ujang Komarudin: Tukar Guling Tjahjo-Tito Sangat Mungkin Terjadi

Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Rapat tersebut membahas mengenai Evaluasi Pemilu & Persiapan Pelaksanaan Pilkada. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

IDTODAY NEWS – Tukar guling Menpan RB Tjahjo Kumolo dengan Mendagri Tito Karnavian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam reshuffle kabinet mendatang. Sebab dengan tukar guling itu, PDIP bisa “mengendalikan” Pemilu 2024.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (16/9).

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, skenario “tukar guling” sangat efektif untuk PDI Perjuangan dan sangat mungkin terjadi.

“Mungkin saja seperti itu. Untuk mengendalikan kepala-kepala daerah. Di politik serba mungkin. Kan untuk amankan pemilu,” ujarnya.

Kabar tukar guling ini mulanya disampaikan oleh penggagas lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio.

Dia mendapat kabar bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ada desas desus katanya reshuffle yang akan terjadi akhir September atau awal Oktober nanti,” ucap Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio dalam diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Hensat menerka-nerka sosok yang akan diganti Jokowi. Selain itu, juga akan terjadi pergeseran jabatan di antara menteri kabinet.

“Pak Tito dan Pak Tjaho Kumolo tukeran. Pak Tito jadi PAN RB, Pak Tjahjo jadi Mendagri, nah makin menarik tuh peta politiknya,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Analisa Ujang Komarudin, jika PAN Masuk Kabinet, PDIP akan Ngamuk ke Jokowi

Analisa Ujang Komarudin, jika PAN Masuk Kabinet, PDIP akan Ngamuk ke Jokowi
Presiden Joko Widodo/Net

IDTODAY NEWS – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan diyakini akan terusik dan marah apabila Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan mendepak kader dari PDI Perjuangan.

Wacana itu muncul seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah.

Sejauh ini, PAN sendiri akan mendelegasikan Sutrisno Bachir jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dan memasukkan PAN dalam koalisi.

“PDIP akan ngamuk dan nyeruduk Jokowi jika Menterinya dikurangi. Dan itu akan mengganggu keharmonisan koalisi Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin siang (13/9).

Namun begitu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai kemungkinan PDIP akan tergusur jika PAN masuk kabinet sangat kecil.

Pasalnya, PAN lebih terbuka kemungkinan menggeser Menteri dari non parpol.

“Walaupun bisa saja PDIP ada persoalan dengan Jokowi. Namun jika kemungkinannya akan dikurangi, maka PDIP harus siap-siap,” kata Ujang Komarudin.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir menjadi nama yang diajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Presiden Joko Widodo untuk ikut berperan dalam pemerintahan.

Untuk posisi spesifiknya, Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

“Kalau memungkinkan saya menitip apa saja. Mas Tris sebagai tim sukses Pak Jokowi pada waktu itu bisa kembali diperankan, apapun terserah,” ujar Zulkifli dilansir dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pujian Gibran pada Anies Masih Jauh Jika Dikaitkan ke Pilpres

Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

IDTODAY NEWS – Sanjungan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19 dinilai sangat jauh jika dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, masih terlalu jauh jika pujian dari putera sulung Presiden Joko Widodo ke Anies itu dalam rangka menyongsong Pilpres 2024. Sebab, elektabilitas Gibran terbilang masih jauh di bawah rata-rata tokoh lain.

“Kalau maju Pilpres 2024 Gibran masih jauh. Karena elektabilitasnya tak ada,” kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (13/9).

Namun demikian, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tidak menutup kemungkinan juga jika Gibran “dipaksakan” untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Mengingat, Gibran maju Pilwalkot Solo pun sempat mengagetkan masyarakat.

Terlebih, Gibran merupakan anak sulung dari orang nomor satu di Indonesia saat ini dan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 ia masih menjabat Presiden.

“Kalau Gibran dipaksakan (maju Pilpres 2024) ya bisa saja. Karena Ayahnya (Jokowi) masih jadi Presiden ketika pelaksanaan pilpres nanti,” demikian Ujang Komarudin.

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka memuji kinerja Pemprov DKI Jakarta setiap kali rapat membahas penanganan Covid-19 di daerahnya.

“Jadi mumpung ada Pak Wagub di sini, saya curhat sedikit ya, Pak, jadi kami di Solo tiap kali kami rapat Covid-19 yang saya jadikan percontohan pasti Jakarta,” kata Gibran saat hadir sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna di acara donor darah dan plasma konvalesen yang digelar PWNU DKI Jakarta dan PMI DKI Jakarta pada Sabtu (11/9).

Di DKI Jakarta, masih kata Gibran, stok plasma darah yang diambil dari para penyintas Covid-19 melimpah.

“Sekali lagi ini luar biasa sekali, kerja keras dari Pak Anies, Pak Riza, untuk Jakarta, ini benar-benar jadi percontohan untuk kami yang ada di daerah,” ujarnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Parpol Oposisi Jangan Diam Saja kalau Amandemen Terbatas untuk Proyek Ibu Kota Baru

Parpol Oposisi Jangan Diam Saja kalau Amandemen Terbatas untuk Proyek Ibu Kota Baru
Foto: Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin/Net

IDTODAY NEWS – Wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) disebut-sebut untuk menjaga proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pemerintah.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai seharusnya partai politik oposisi bersuara apalagi hanya diam saja jika wacana amandemen terbatas diorientasikan pada kepentingan ibu kota baru.

“Jika itu benar. Mestinya parpol oposisi berteriak dan bersuara lantang, jangan sampai amandemen terkait PPHN dibarter dengan proyek IKN. Ini tak bagus dan tak sehat,” kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (6/9).

Sebab menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, PPHN sejatinya harus berdimensi luas, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Menurut dia, PPHN tidak boleh semata-mata bersifat kepentingan perseorangan termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Amandemen itu bukan untuk kepentingan segelintir elite, apalagi diduga ada deal-deal yang tak bertangungjawab. Amandemen terkait PPHN mestinya berdimensi luas, demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kepentingan Jokowi dengan IKN-nya itu,” pungkasnya.

Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) telah dicanangkan Presiden Jokowi setelah menang Pilpres 2019 lalu. Dia memutuskan Ibukota akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah mencanangkan proses pembangunan ibu kota baru ini dimulai tahun ini, dan pemindahan berjalan pada 2024. Namun, nampaknya rencana tersebut terganjal penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Tapi, Jokowi memastikan pembangunan tetap berjalan.

Jokowi menegaskan akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) IKN ke DPR dalam waktu dekat ini.

Sumber: rmol.id