Ahok Kritik Kebijakan Jokowi: Gasifikasi Batu Bara dan Biodiesel B30
IDTODAY NEWS – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik dua kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor energi. Kedua kebijakan itu adalah gasifikasi batu bara dan program biodiesel 30 persen atau B30.
Untuk proyek gasifikasi batu bara, Ahok menilai proyek ini kurang ekonomis. Jokowi mendorong batu bara diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk bahan baku pengganti LPG. Tujuannya menekan impor LPG. Tapi menurut Ahok, DME lebih mahal dari LPG sehingga butuh subsidi agar harganya terjangkau masyarakat. Ini bisa menjadi beban negara di kemudian hari, sebab subsidi yang dibutuhkan lebih besar dari subsidi LPG.
“DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG. Juga memiliki offtake jangka panjang,” kata dia dalam diskusi panel di International Oil and Gas Convention 2020, Rabu (2/12).
Pertamina merupakan salah satu BUMN yang ditugasi mengerjakan proyek gasifikasi batu bara bersama dengan PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan menggandeng Air Products dari Amerika Serikat sebagai investor.
Kata Ahok, untuk mengatasi harga DME yang lebih mahal dari LPG, kerja sama dengan perusahaan lain menjadi solusi dan masih akan dibicarakan ke depannya.
Selain gasifikasi batu bara, Ahok juga mengkritik kebijakan B30. Menurut dia, harus ada fleksibilitas dari program ini. Sebab, harga CPO yang terus bergerak. Karena itu, sebaiknya CPO diekspor saja ketika harganya sedang tinggi, tak perlu dipaksakan untuk biodiesel di dalam negeri. Persoalannya, harga biodiesel bisa lebih mahal dari minyak bumi saat permintaan sedang tinggi-tingginya.
“FAME (minyak sawit yang diubah menjadi biodiesel) bisa mengurangi defisit. Harusnya, ketika harga CPO lebih tinggi dari minyak mentah, akan lebih baik diekspor karena tidak ada gunanya produksi very high untuk FAME,” kata dia.
Tentang Gasifikasi Batu Bara dan B30
Dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada 16 Agustus 2019, Jokowi menyatakan bahwa gasifikasi batu bara perlu dilakukan agar impor jutaan ton LPG dapat berkurang. Dengan begitu, persoalan defisit transaksi berjalan bisa diatasi.
