KLB Sumut Jadi Simalakama Buat Jokowi, Maju Kepentok Aktivis Pro Demokrasi, Mundur Jungkalkan Moeldoko

Jokowi
Presiden Joko Widodo/RMOL

IDTODAY NEWS – Kongres Luar Biasa (KLB) sekelompok orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara membuat Presiden Joko Widodo dalam posisi serba salah.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menyebut Jokowi tengah dihadapkan dengan simalakama.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Rizal Ramli Ngakak Saat Dengar Informasi Jokowi Bahwa SBY Danai Aksi Rp 100 M

Hal ini lantaran KLB Deliserdang telah menobatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demorat.

Baca Juga: PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju Dengan Aksi Moeldoko

Sementara di satu sisi, sambung Iwan Sumule, publik sudah cerdas dan mampu menilai bahwa KLB itu abal-abal. Apalagi, Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah menyatakan bahwa AD/ART yang terakhir diserahkan untuk Demokrat adalah tahun 2020.

Baca Juga  Apa Guna Humas Kementerian Jika Pemerintah Masih Gunakan Jasa Influencer?

Artinya, masih kata Iwan Sumule, untuk menggelar KLB dibutuhkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah DPD, setengah jumlah DPC, dan disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai. Hal itu sebagaimana termaktub dalam AD/ART 2020 Partai Demokrat.

“Jadi KLB Sumut telah membuat posisi pemerintahan Jokowi semakin sulit. Maju kena, mundur kena,” ujarnya kepada redaksi, Rabu (10/3).

Jokowi kini dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama mengesahkan kepemimpinan Moeldoko melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedang pilihan kedua tidak mengesahkan atau tetap mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Baca Juga  Apakah Pemerintahan Jokowi Otoriter? Simak Debat Rustam dan Ulil

Jika Moeldoko disahkan, maka Jokowi akan mendapat gelombang perlawanan dari kelompok-kelompok pro demokrasi. Termasuk dari ProDEM, yang pada Selasa kemarin (9/3) menggelar aksi simpatik ke Demokrat. Bahkan ProDEM mengajak Demokrat untuk bersama-sama melawan ketidakadilan dari penguasa.

“Sementara jika tak disahkan tentu akan menjungkalkan Moeldoko sebagai Kepala KSP,” tutupnya.

Baca Juga: Dipecat PDIP, M Nasir Langsung Jadi Ketua Partai Nasdem

Baca Juga  Ganjar Tertinggi Versi Survei Indikator, PDIP: Kami Sedang Fokus Dukung Pemerintahan Jokowi

Sumber: rmol.id

Pos terkait