KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Mensos Juliari P. Batubara saat meninjau lokasi peserta proKUS di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/11/2020).(Foto: Humas Kemensos)

IDTODAY NEWS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri mengatakan, sejak awal pandemi, pihaknya telah memberikan peringatan ke Kementerian Sosial untuk berhati-hati terkait pemberian bantuan sosial ( bansos) dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan pemaparannya dalam konferensi pers, Minggu (6/12/2020) pukul 01.00 WIB, Firli mengaku KPK telah menerbitkan dua surat edaran khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

“SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” kata Firli.

Selain itu, SE berikutnya tertuang dalam Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.

Firli menambahkan, KPK juga menerbitkan surat terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

“Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, secara langsung tim pada kedeputian pencegahan KPK sudah bekerja bersama gugus tugas tingkat pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan dan masukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah demi mendorong proses penyelenggaraan bansos dan pengelolaan bantuan, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga  Dewan Pers: Kehadiran Buzzer Membahayakan Kebebasan Pers

Tim juga sudah mendorong agar proses realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa dijalankan sebagaimana mestinya yaitu transparan dan akuntabel.

“KPK melalui kajiannya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, meliputi aspek kelembagaan, regulasi, hingga tata laksana atas sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Firli.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan