Mampukah Tim Ekonomi Jokowi Realisasikan Ekonomi 5,5% di 2021?
IDTODAY NEWS – Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi di level 4,5-5,5% pada tahun 2021. Angka tersebut sangat tinggi mengingat kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi Corona. Pada kuartal II-2020, ekonomi minus 5,32%.
Dengan target tersebut banyak yang mempertanyakan apakah tim ekonomi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin mampu merealisasikannya. Salah satu yang mempertanyakan adalah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.
“Pertanyaan yang muncul adalah mampukah tim ekonomi pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan mengandalkan sektor konsumsi dan investasi sebagai lokomotif utama dalam mencapai target pertumbuhan tersebut,” kata Kamrussamad saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).
Dia menilai asumsi pertumbuhan ekonomi di level 4,5-5,5% pada tahun 2021 sangat optimistis. Menurutnya permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah mengenai penyerapan anggaran khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN), begitu juga pada realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah.
“Kita tidak meragukan tim ekonomi pemerintah tetapi kenyataan Kinerja semester pertama sepanjang tahun 2020 dibuktikan rendahnya penyerapan anggaran,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan fleksibilitas kebijakan fiskal pada tahun 2021 diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.
“RAPBN 2021 menjalankan fungsi yang sangat penting sebagai kontra siklus (counter cyclical) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi APBN, melalui perbaikan kualitas belanja sebagai instrumen untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor kesinambungan fiskal,” ujar Dito.
Dia mengatakan percepatan implementasi bauran program PEN diharapkan juga mengatasi masalah kesehatan yang sedang melanda tanah air. Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun, anggaran ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
“Basis asumsi perekonomian di tahun 2021 dihitung dari kondisi pada tahun 2020 ini. Langkah-langkah tepat, efisien, dan cepat telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19, baik pada sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi,” katanya.
Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diprediksi masih minus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran -1,1% hingga positif 0,2%.
Dia menjelaskan perkiraan ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai minus 0,4% untuk skenario berat pada 2020.
“Ekonomi 2020 mengalami tekanan, kami lakukan revisi Maret sampai April tadinya minus 0,4% sampai 2,3%, Dari realisasi kuartal II ini diperkirakan ekonomi 2020 -1,1% sampai 0,2% agak mendekati nol,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/8/2020).
Pada kuartal II tahun ini ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32%. Ini artinya jika pada kuartal III minus, maka Indonesia akan masuk dalam klub resesi, sama seperti negara lain.
Menurut Sri Mulyani menyebut jika kondisi ini memang harus diwaspadai. Karena itu jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk mendorong ekonomi.
Hingga akhir tahun ini, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mengalami tekanan yang cukup dalam, yakni minus 1,3% hingga 0%. Sementara investasi diperkirakan akan mengalami kontraksi atau minus 4,2% hingga minus 2,6%.
Sumber: detik.com
