Musni Umar: Jangan Sampai Papua seperti Timor Leste

  • Bagikan
Musni Umar
Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun(Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar meminta pemerintah Jokowi, terutama Mahfud MD tak anggap enteng deklarasi merdeka Papua Barat oleh Benny Wenda.

“Jangan pandang enteng deklarasi kemerdekaan Papua dan Papua Barat oleh Benny Wenda,” ungkap Musni Umar dalam akun Twitter-nya, Jumat (4/12).

“Kita harus serius dan fokus atasi Papua, jangan sampai Papua seperti Timor Leste,” katanya lagi.

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD Sulut: Sikap Kami Jelas Tolak UU Cipta Kerja

Dalam video yang disebar di akun Twitter itu, Musni Umar berharap semua tokoh di Indonesia bersatu, terutama tokoh di Jakarta, harus bersatu melawan Organisasi Papua Merdeka ini.

Kemudian langkah berikutnya, pemerintahan Jokowi harus merangkul pastor dan pendeta dan pemuka gereja di Papua.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka. Semua opsi bisa ditampung kecuali opsi merdeka,” katanya.

Selanjutnya mahasiswa Papua harus dirangkul dengan dialog. Kalaupun ada demo tak usah serta merta polisi dan TNI menangkap dan memenjarakan mereka.

Baca Juga  Ridwan Kamil Pastikan TPS di Jabar Terapkan Prokes COVID-19 secara Ketat

“Tapi seharusnya diajak dialog. Mahasiswa ini calon pemimpin masa depan,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi deklarasi merdeka Papua Barat oleh Ketua ULMWP Benny Wenda.

Mewakili pemerintah, Mahfud menyebut Benny tengah membuat negara ilusi.

“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga  Pemerintah Bangun Jalan Di Tengah Hutan Papua, Thaha Alhamid: Seperti Merampok Negara Dengan Cara Legal

Mahfud menjelaskan pembentukan negara itu memiliki tiga syarat yakni memiliki rakyat dan wilayah yang dikuasai, serta terdapat pemerintahnya. Sedangkan Benny tidak memilikinya.

“Rakyatnya siapa, dia memberontak. Wilayahnya kita menguasai. Pemerintah siapa yang mengakui dia pemerintah, orang Papua sendiri tidak juga mengakui,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud juga menyampaikan bahwa Papua itu terbilang final dan sah menjadi bagian NKRI melalui referendum 1969 yang disahkan Majelis Umum PBB.

Baca Juga  Berkat HRS Warga Aceh Kini Setia pada NKRI, Geisz: Bisa Jadi Juru Damai di Papua

Menurutnya, PBB tidak mungkin membuat keputusan dua kali untuk hal yang sama.

Disebutkan Mahfud MD,Benny adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman pidana selama 15 tahun karena tindakan kriminal.

Namun Benny memilih kabur dan kehilangan kewarganegaraannya setelah diakui di Inggris.

Baca Juga: Media Asing: Walau Tidak Disukai Masyarakat, Politik Dinasti Tumbuh Sehat Di Indonesia

Sumber: fajar.co.id

  • Bagikan