Pemerintah Prancis Makin Gencar Incar Islam Radikal, 120 Rumah Warga Digeledah, Asosiasi Dibubarkan
IDTODAY NEWS – Masjid di Pantin, timur laut, Paris, Prancis menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dari biasanya. Gedung berbentuk hanggar pesawat dengan jendela kecil yang bertengger di dindingnya yang bergelombang itu kosong dan ditutup.
Di luarnya ada pemberitahuan resmi pemerintah Prancis. Masjid itu ditutup karena “terlibat dalam gerakan Islamis” dan membagikan video di media sosial yang menyerang Samuel Paty, guru yang dibunuh oleh ekstremis.
Selasa (27/10) BCC melaporkan pemerintah Prancis menindak tegas gerakan radikal Islam untuk merespon pembunuhan Paty pada bulan ini. Dengan cepat dan tegas pemerintah Prancis menggelar penyelidikan, penutupan dan membuat rencana serta proposal yang terkadang sulit dilacak.
“Ketakutan akan pindah sisi,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya di Dewan Keamanan Nasional pekan lalu.
Pemerintah Prancis mengumumkan penggeledahan ke 120 rumah, membubarkan asosiasi yang dituduh menyebarkan retorika Islam radikal, dan membuat rencana yang mengincar pendanaan teroris. Prancis juga memberikan bantuan baru untuk guru dan menekan media sosial untuk lebih efisien lagi dalam mengatur konten mereka.
Pemerintahan Presiden Macron tidak pernah melakukan tindakan sekeras ini sebelumnya. Meski sebelum pembunuhan Paty sudah sekitar 20 orang tewas dalam serangan teror, antara lain seorang petugas polisi, seorang perempuan muda yang dibunuh di stasiun kereta api dan konsumen pasar Natal.
Pengamat politik dan direktur perusahaan jajak pendapat IFOP Jérôme Fourquet yakin pembunuhan Paty berbeda karena korbannya adalah guru dan pembunuhannya sangat brutal. Maka pemerintah pun mengubah “langkahnya”.
“Kami tidak lagi berhadapan dengan jaringan teroris, tapi teroris yang datang dari negara kami sendiri, individu terisolasi yang teradikalisasi,” kata Fourquet.
“Pemerintah yakni responnya tidak hanya dengan penegakan hukum, mereka juga harus mengelola jaringan sosial dan asosiasi, karena kasus tragis menyorot seluruh jaringan yang menyebarkan ujaran kebencian di populasi, sistem harus berubah,” tambahnya.
Ia mengatakan jajak pendapat IFOP dua tahun yang lalu menunjukkan sepertiga guru memilih “menyensor dari diri sendiri” untuk menghindari konflik atas sekularisme. Ia yakin pemerintah benar untuk menentang apa yang menurutnya ancaman ideologis hukum Prancis.
Namun bagi sosiolog dari France’s National Centre for Scientific Research Laurent Mucchielli “reaksi berlebihan” pemerintah Presiden Macron dilatarbelakangi motif politik. Terutama untuk pemilihan umum 2022.
