Ridwan Kamil: Jabar Khususnya Bodebek Sepakat Pengetatan PSBB Jakarta

Ridwan Kamil
Gubernur Ridwan Kamil, melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tak ada lagi daerah zona merah di Jawa Barat/RMOLJabar

IDTODAY NEWS – Warga DKI Jakarta diimbau agar tidak dulu bepergian atau berwisata ke Jawa Barat selama pemberlakuan PSBB.

“Hampir 70 persen ke Puncak, bukan warga Jabar. Kalau begitu tidak mengetatkan, hanya memindahkan interaksi pergerakan. Kami sudah lakukan koordinasi,” kata Ridwan seperti dilansir dari Antara.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemberlakuan PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta jelas akan diikuti pembatasan antarwilayah.

Emil mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung jumlah warga Jawa Barat yang kerja informal di Jakarta.

“PSBB ketat tidak bisa berjualan, karena berpengaruh pada bansosnya. Apakah PSBB ini didukung dana Bodebek, provinsi, atau pusat,” ujar Ridwan.

Menurut dia, keputusan di DKI Jakarta kembali melaksanakan PSBB berpengaruh di tingkat regional sampai nasional.

”Mudah- mudahan koordinasinya lebih baik, lebih mendalam. Sehingga, semuanya mendukung. Tidak terkesan ada perbedaan yang jadi ramai,” papar Ridwan.

Gubernur Jabar menggelar rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Baca Juga  Jalan Terjal Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Menuju Pilpres 2024

Rapat membahas kebijakan yang akan diterapkan di Bodebek khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta terkait pemberlakuan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin, 14 September.

Dari rapat tersebut, semua sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Kegiatan yang dibatasi 25 persen hanya untuk wilayah dengan status zona merah atau risiko tinggi.

“Jadi, Jabar khususnya Bodebek telah sepakat dukung pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta,” kata Ridwan.

“Teori saya, semakin jauh atau tidak tergantung kepada Jakarta, (pembatasan sosial) bisa lebih longgar. Teori 25 persen (aktivitas) itu bisa, tapi bukan skala kota. Termasuk pilihan kafe dan restoran take away, itu berlakunya di zona merah yang levelnya mikro,” tambah Ridwan.

Emil menyarankan agar kepala daerah memiliki anggaran insentif untuk ketua rukun warga (RW) agar mereka punya motivasi sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi ketika PSBM diterapkan.

Selain tu, tes metode polymerase chain reaction (PCR) terus ditingkatkan di wilayah Bodebek, termasuk bagi pelaku pariwisata.

Hal tersebut untuk mengejar pengetesan 1 persen dari total jumlah penduduk sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca Juga  Paslon dari PDIP di Pilkada Jambi Terancam Pidana

Sumber: fajar.co.id

Pos terkait