Kategori
Politik

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

IDTODAY NEWS – Puluhan orang mengatasnamakan warga Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mendatangi kantor pusat PT Sentul City di kawasan Menara Sudirman, Jakarta Selatan.

Kantor Berita Politik RMOL menerima video aksi demonstrasi yang terekam dalam video berdurasi 1 menit 15 detik, yang menggambarkan puluhan orang tersebut melakukan semcam aksi demonstrasi.

Puluhan orang itu mengendarai motor untuk memprotes tindakan kekerasan yang diduga dilakukan PT Sentul City terhadap aktivis Rocky Gerung.

“Teman-teman kita akan menuju menara Sudirman akan menuntut keadilan pada aktivis yang mendapat kekerasan,” demikian cuplikan pernyataan koordinator aksi yang terekam dalam video yang diterima Senin malam (14/9).

Masih dalam video itu, para demonstran mengatakan telah mendatangi Komnas Ham, karena mengaku mendapat kekerasan pada aktivis dan pengacara yang mendampingi warga.

Koordinator aksi meminta pihak Sentul City bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan terhadap para aktivis dan pengacara. Tidak disebutkan siapa aktivis dan pengacara yang dimaksud.

Video aksi demonstrasi itu juga diunggah oleh aktivis politik, Adamsyah Wahab. Pria yang akrab disapa Don Adam mentautkan sebuah video dengan mencuitkan pertanyaan tentang gerakan revolusi.

“Revolusi dimulai dari Sentul?” demikian cuitan Don Adam.

Terkait atau tidak, aksi demonstrasi itu bersamaan dengan peristiwa somasi yang dilayangkan PT Sentul City Tbk kepada aktivis Rocky Gerung.

Somasi itu ditujukan pada Rocky yang meminta segera membongkar rumah yang berdiri di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Somasi itu kemudian beberapa hari terus menjadi perhatian publik.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Demo Ricuh Interpelasi Anies, Aktivis Jakarta: Diduga Didalangi Komunis Gaya Baru

IDTODAY NEWS – Demo meminta interpelasi Anies Baswedan terkait Formula E dan berakhir ricuh di depan depan kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/9) diduga didalangi Komunis Gaya Baru (KGB).

“Pola demo interpelasi Anies yang ricuh dengan membenturkan aparat diduga didalangi KGB. Pola-pola KGB itu nantinya mengaku korban padahal demonya anarkis,” kata aktivis Jakarta Jay Abdullah yang dikutip dari suaranasional.com, Selasa (7/9/2021).

Menurut Jay, dugaan KGB sebagai dalang demo yang meminta Anies diinterpelasi dilihat dari doktrinisasi terhadap massa demonstran. “Berdasarkan informasi yang saya dapatkan para peserta demo didoktrin untuk membenci dan melawan Anies, kalau perlu dibenturkan aparat,” ungkapnya.

Kata Jay, pola perekrutan demo juga dipilih dari kalangan pendukung Ahok yang militan. “Ada juga direkrut dari masyarakat biasa dan dibayar agar kelihatan massanya banyak,” jelasnya.

Menurut Jay, bulan September diduga sebagai unjuk gigi KGB dan mendapatkan momentum kasus Formula E. “Masyarakat perlu diingatkan peristiwa G30S/PKI dan KGB,” ungkap Jay.

Unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang dari massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat untuk Keadilan (Formula) berakhir ricuh. Demo interpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E itu digelar di depan kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/9).

Awal kericuhan dimulai saat aparat kepolisian mulai membubarkan kerumunan massa aksi. Polisi meminta agar massa segera membubarkan diri karena alasan pandemi Covid-19.

Tak terima, cekcok antara massa dan aparat tak terhindarkan. Massa kemudian terlibat aksi saling dorong dengan aparat.

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Politik

Ricuh saat Geruduk DPRD, Demo Dukung Interpelasi Anies Dibubarkan Polisi

IDTODAY NEWS – Dua kelompok massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat untuk Keadilan (Formula) dan Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/9/2021).

Aksi dimulai sekitar pukul 12.30 WIB dengan orasi dari perwakilan massa aksi. Mereka menyatakan dukungannya agar Anies segera dipanggil untuk menjelaskan rencana menggelar ajang balap mobil listrik, Formula E.

“Anies telah menghamburkan uang rakyat. Kami cuma minta kembalikan uang rakyat dan adili Anies dan antek-anteknya,” ujar Neti Manurung, salah satu peserta aksi di lokasi.

Para peserta aksi menggunakan atribut seperti ikat kepala warna merah-putih dan membawa mobil lengkap dengan pengeras suara. Mereka juga membawa poster bergambar Anies dan bertuliskan dukungan terhadap interpelasi.

Tak lama orasi dilakukan, kepolisian yang sudah berjaga meminta unjuk rasa ini bubar. Sebab, kegiatan tersebut dianggap tidak memiliki izin dan hanya membuat kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

“Matikan saja bu, ini kerumunan, ini enggak boleh, tidak ada izinnya,” kata seorang anggota kepolisian.

Massa aksi tidak langsung membubarkan diri begitu saja. Mereka sempat melawan dan ngotot masih ingin meneruskan aksi unjuk rasa.

Petugas kepolisian pun terlibat adu mulut dengan para pendemo. Karena masih ngotot ingin melanjutkan, akhirnya pengeras suara untuk orasi dimatikan.

Namun mereka masih juga ingin melanjutkan aksi dengan alasan membela uang rakyat.

“Anggaran Formula E dari uang rakyat. Kita sekarang cuma mengawal uang rakyat,” kata salah satu massa aksi.

Karena tak kunjung membubarkan diri, petugas membawa masuk salah satu massa aksi ke dalam mobil tahanan. Temannya yang lain pun membela dan menyatakan ingin ikut menemani jika ada yang diamankan.

“Kalau satu masuk, semua masuk (mobil tahanan). Kita kawal semuanya,” teriak rekan peserta aksi yang dibawa.

Tak lama kemudian, massa aksi memilih untuk membubarkan diri dengan syarat melakukan audiensi bersama DPRD. Akhirnya tidak ada massa yang diamankan dan perwakilan massa aksi masuk ke gedung DPRD.

Diketahui, fraksi PSI dan PDIP sudah mengajukan pengguliran hak interpelasi untuk memanggil Anies agar menjelaskan soal rencana mengadakan ajang balap mobil listrik Formula E. Jumlah anggota yang mengajukan adalah 25 orang dari dua fraksi tersebut.

Sementara 73 anggota sisanya dari tujuh fraksi menolak interpelasi ini. Mereka bahkan sudah dikumpulkan Anies di rumah dinasnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Jika nantinya interpelasi dilakukan, maka ada syarat minimal kehadiran dalam rapat paripurna atau kuorum sebanyak setengah dari total anggota. Pihak PDIP masih melakukan lobi untuk menambah jumlah anggota dewan yang mendukung interpelasi.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Warga Mau Demo Anies Saat Peletakan Batu Pertama Masjid At-Tabayyun

IDTODAY NEWS – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya (TVM), Jakarta Barat, hari ini. Warga Kompleks Taman Villa Meruya berencana menggelar aksi damai saat Anies hadir.

“Benar (Aksi damai). Sekitar 30 orang. Banyaknya ibu-ibu kompleks,” ujar seorang warga yang juga sekretaris RW, Ridwan Susanto, kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Aksi ini rencananya digelar pukul 10.00 WIB. Pembangunan Masjid At-Tabayyun menjadi polemik karena dibangun di lahan yang seharusnya menjadi RTH.

“Melanjutkan perjuangan mayoritas warga TVM untuk menyelamatkan RTH,” ucap Ridwan.

Ridwan mengatakan warga menyayangkan adanya pembangunan di lahan yang masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, menurut rencana pengembang, pendirian Masjid At-Tabayyun berada di titik lain yang berjarak 250 meter dari lokasi yang kini disengketakan.

“Pemaksaan pembangunan padahal minggu depan baru akan diputus PTUN,” tutur Ridwan.

Ridwan menegaskan yang dipersoalkan pihaknya bukan pendirian masjid. Dia mengatakan yang menjadi persoalan adalah pendirian bangunan di lahan yang seharusnya menjadi RTH.

Ridwan menyebut dirinya sudah tinggal di Taman Villa Meruya sejak tahun 2013. Dia mengklaim aksi damai itu sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

“Dalam aksi besok (hari ini) murni inisiatif warga semua,” lanjutnya.

Jadi Polemik

Proses pembangunan Masjid At Tabayyun ini sempat menjadi polemik. Sepuluh Ketua RT yang mengklaim mewakili 292 orang dari 2.000 warga TVM memprotes rencana pembangunan masjid itu.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun, Marah Sakti Siregar mengatakan panitia masjid sudah mengantongi izin pemanfaatan lahan fasos/fasum milik Pemprov DKI dalam bentuk perjanjian sewa menyewa. Selain SK Gubernur DKI No 1021/2020 tanggal 9 Oktober 2020, panitia mengantongi izin dari berbagai instansi berwenang dalam pendirian rumah ibadah.

Termasuk rekomendasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat dan rekomendasi FKUB DKI tertanggal 17 Juni 2021. Sakti juga mengatakan izin pembangunan ini sempat masuk meja hijau.

Persidangan di PTUN dimulai sejak April dan berakhir Senin (23/8) lalu. Keputusan Majelis Hakim akan disampaikan tanggal 30 Agustus mendatang.

Namun Ketua Majelis Hakim, Andi Muh Ali Rahman, telah menyampaikan sikap pada sidang tanggal 27 Juli mengenai posisi hukum masjid. Ketua Majelis Hakim, kata Sakti, mempersilakan panitia meneruskan pembangunan jika sudah mengantongi semua izin.

“Karena izin Anda dari Gubernur dari instansi lain masih berlaku, silakan saja membangun. Kami, belum pernah membatalkan apapun. Kalau toh pun nanti Anda kalah, silakan banding lagi dan seterusnya. Demikian juga dengan pihak penggugat, punya peluang sama. Persidangan ini masih panjang kok,” ucap Andi.

Sakti menyebut masjid itu akan dibangun di atas area fasos seluas 1.078 m2 milik Pemprov DKI. Konsep bangunan berada di tengah taman hijau, dengan tapak bangunan sekitar 400 m2 atau 40 persen dari area tersebut.

Luas bangunannya akan dibuat 750 m2 yang terdiri atas dua lantai. Sakti menuturkan warga muslim di TVM sudah lebih 30 tahun mengharapkan dibangunnya tempat beribadah. Namun Sakti menyebut selama ini terkendala oleh pengembang.

Sumber: detik.com

Kategori
Peristiwa

Beredar Seruan Demo Menolak Kedatangan Menko Luhut ke Malang, Ini 5 Poin Tuntutannya

IDTODAY NEWS – Beredar pesan berantai menyerukan aksi demo menolak kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke wilayah Malang, Jawa Timur.

Seperti diberitakan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali telah mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021. Dalam evaluasinya, sejumlah daerah dinilai masih belum efektif menekan laju penularan Covid-19, salahsatunya Malang Raya.

Pemerintah pusat menyatakan akan melakukan intervensi langsung penanganan pandemi di wilayah Malang tersebut.

Lantas, hari ini (11/8/2021) beredar pesan berantai lengkap dengan pers rilis terkait penolakan kedatangan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Rilis itu mengatasnamakan Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) Malang Raya.

Poster menyerukan demo menolak kedatangan Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan ke Malang. [Foto: istimewa]
Berikut isi rilisnya.

MENOLAK KEDATANGAN MENKO MARVES DAN MENTERI BUMN DI MALANG RAYA

Malang, 13 Agustus 2021. Sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali jadi sorotan selama masa pandemi wabah virus corona (Covid-19). Sebab, pernyataan dan tindakannya dalam beberapa waktu terakhir banyak menyita perhatian publik. Bahkan oleh sebagian kalangan, MENKO MARVES dinilai lebih berfokus pada kepentingan investor ketimbang usaha penanganan wabah Covid-19, entah itu menjadi Kecolongan atau menjadi kepentingan nomenklatur jabatan yang di emban.

Tidak dipungkiri dengan adanya Kedatangan 500 TKA China, nama Luhut selalu hadir dengan posisi sebagai pembela polemik kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China tersebut, sebagaimana 500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali juga masih belum mampu mengatasi dan mengendalikan lonjakan kasus covid-19 sehingga menjadi indikator bahwa tidak ada keberhasilan apapun yang dilakukannya dalam memutus mata rantai covid-19 di berbagai daerah yang melaksanakan kebijakan PPKM ini.

Selain itu, kedatangan Menko Marves yang akan ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir juga hanyalah seremonial belaka. Karena sejauh ini Menteri BUMN hanya sekedar mengangkat narasi akhlak, namun ternyata di dalam portofolio yang dia kelolah di BUMN masih mengangkat seorang mantan terpidana korupsi sebagai komisaris di salah satu BUMN>

Maka kami, Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) Malang Raya akan turun menyambut dengan demonstrasi penolakan dengan masa aksi 150-200 Orang dari berbagai kalangan Mahasiswa maupun pelaku-pelaku usaha kecil yang terdampak serta masyarakat Malang Raya dan menuntut kedua menteri kabinet Indonesia Maju untuk :

1. Menuntut pemerintah pusat memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat yang isolasi mandiri.

2. Menuntut Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam menyelesaikan pandemi covid-19.

3. Menuntut Menko Marves untuk membuat kajian secara komprehensif dalam menetapkan durasi PPKM Jawa-Bali, sehingga tidak membingungkan masyarakat yang terdampak dari PPKM yang ada.

4. Menuntut Menteri BUMN yang membawahi begitu banyak perusahaan plat merah untuk kongkrit membantu masyarakat yang terdampak PPKM dengan mengaktifkan program CSR dan lingkungan.

Ketua GERAM-Malang Raya

I.Putra Bangsa

*CP : 081335600482

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Rencana Demo Istana, Polisi Satroni Kantor PB HMI: Kami Cegat karena Tak Berizin

IDTODAY NEWS – Sejumlah aparat kepolisian mendatangi Kantor Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa (PB HMI) di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk menghalau rencana aksi unjuk rasa kader HMI di Istana Negara.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan hal itu lantaran mereka tak mengantongi izin keramaian.

“Mereka mau demo, kami cegat karena enggak ada izin,” kata Ruslan saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Ruslan mengklaim situs dan kondisi di sekitar PB HMI kondusif. Dia juga memastikan tak ada penangkapan terhadap kader HMI.

“Kami pengamanan di luar aja,” katanya.

Sebelumnya, beredar selembaran surat instruksi mengatasnamakan PB HMI yang mengajak aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.

Dilihat oleh Suara.com, dalam surat tersebut tertulis aksi tersebut bertajuk #AgustusMerdeka. Aksi ini rencananya digelar bertepatan dengan dua tahun masa kepemimpinan Joko Widodo – Maruf Amin yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.

Tampak surat tersebut ditandatangani Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen M Akbar Hanubun tertanggal 2 Agustus 2021/23 Zulhijah 1442 H.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

PB HMI Instruksikan Seluruh Cabang di Indonesia Melakukan Demo

IDTODAY NEWS – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menginstruksikan badko dan cabang seluruh Indonesia melakukan demonstrasi pada 6 dan 13 Agustus 2021.

“Badko dan Cabang HMI melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021,” kata PJ Ketum PB HMI Abdul Muis Amiruddin dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Senen (2/8/2021).

Selain itu, PB HMI menilai alokasi anggaran dana Covid yang fantastis dipandang bersifat tidak transparan sehingga perlu untuk dibuka kepada publik karena banyak indikasi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah Pusat dan daerah tidak terintegrasi terkait dengan data, baik dalam jumlah penderita maupun
penyintas Covid-19. Belum lagi dalam tiap penyusunan dan pelaksanaannya rakyat dibuat panik dan kaget akan tiap kebijakan dan program baru.

“Pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat merasa belum siap untuk isolasi mandiri sehingga muncul mulai dari panic buying alat kesehatan dan obat-obatan hingga kejadian represifitas meningkat untuk penertiban kegiatan masyarakat,” kata PB HMI.

Dalam konteks ketimpangan penyelenggaraan vaksinasi dan fasilitas kesehatan, prioritas pemerintah masih terpusat di Jawa dan Bali. Padahal realitanya selain di Jawa dan Bali yang memiliki angka kematian tertinggi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan perlu juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sertifikat vaksin menjadi masalah lain yang akan menjadi diskriminasi maupun hambatan administrasi publik mengingat masih belum merata akses terhadap vaksinasi.

Dalam simpang siurnya data Covid-19 sebagaimana yang kita akses, data
pemerintah bahkan menunjukkan trend covid-19 semakin meningkat hingga 3,3 Juta jiwa pada Juli 2021 yang berarti kebijakan yang telah pemerintah lakukan belum bisa disebut sebagai solusi untuk lepas dari belenggu Covid-19. PB HMI menilai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.

Pemerintah harus lebih bersimpati dan berempati terhadap penderitaan
rakyat selama Pandemi.

“Penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan keperihatinan juga sikap yang hati-hati dalam menyampaikan pendapat serta merespon keresahan. Keresahan kami jangan dijadikan bahan bercanda ataupun sebagai penghinaan. Kami hendak berpartisipasi aktif turut serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara,” ungkapnya.

PB HMI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem dan standar penanganan maupun pengelolaan ketertiban serta keamanan masyarakat selama Covid-19 supaya tidak terjadi ketakutan, kebingungan, ketidakpastian serta keresahan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa adanya keterbatasan sumber daya selama Covid. Namun berikan masyarakat juga kepastian akan kebijakan transisi yang dapat mengakomodir secara merata kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional.com