Kategori
Politik

Pendaftaran Capres-cawapres Bakal Dipercepat, Senator Akan Menguntungkan Pemilih

IDTODAY NEWS – Sudah tepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan untuk mempercepat waktu dan mempersingkat durasi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.

Rencananya, pendaftaran capres-cawapres akan diubah menjadi 10-16 Oktober 2023 dari sebelumnya 19 Oktober-25 November 2023.

Anggota DPD RI Fahira Idris, mengatakan, dimajukan batas waktu pendaftaran capres-cawapres justru menguntungkan pemilih.

“Saya mendukung jika jadwal pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 dimajukan. Ini menguntungkan pemilih,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Dengan dimajukannya jadwal pendaftaran, kata Fahira, pemilih bisa lebih cepat menggali rekam jejak dan gagasan pasangan kandidat. Terlebih, sesuai UU 7/2023 masa kampanye Pilpres 2024 diperpendek menjadi 15 hari.

Menurut senator DKI Jakarta itu, singkatnya masa kampanye Pilpres 2024 yang hanya 15 hari, juga harus bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menyajikan debat antarkandidat yang berkualitas dan tersiarkan secara meluas.

Selain itu, masih kata Fahira, pasangan capres-cawapres juga harus memanfaatkan masa kampanye yang singkat ini untuk beradu gagasan dan mengingatkan para pendukungnya untuk tidak saling adu kebenciaan.

“Kampanye itu adu gagasan bukan adu kebencian. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mempromosikan kampanye pemilu yang konstruktif,” pungkasnya.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Soal Tudingan Giring, Fahira Idris: Mungkin Karena Hasil Survei Pak Anies Bagus Terus

IDTODAY NEWS – Berbagai tudingan bahkan serangan yang sering dialamatkan kepada Anies Baswedan selama memimpin Jakarta adalah risiko menjadi seorang pemimpin.

Demkian antara lain disampaikan Anggota DPD RI yang juga Senator Jakarta Fahira Idris soal tudingan miring Giring Ganesa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Fahira, sejak memimpin DKI Jakarta dan banyak melakukan terobosan serta meraih berbagai penghargaan baik skala nasional maupun internasional, Gubernur Anies Baswedan kerap mendapat berbagai tudingan dari lawan-lawan politiknya.

Bagi Fahira situasi seperti tersebut sejatinya hal yang biasa dalam negara demokrasi seperti Indonesia terlebih menjelang kontestasi Pilpres 2024.

“Namun, di alam demokrasi yang sejatinya juga merupakan diskursus intelektual berbagai tudingan juga harus substansial bukan tendensius apalagi mendegradasi capaian dan pribadi seseorang,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9).

Fahira memuji sikap Anies yang menghadapi semua serangan kepadanya secara elegan dan tidak reaktif. Seorang pemimpin di level manapun memang dituntut mempunyai hati dan pikiran yang lebih besar sehingga mampu menampung semua tudingan dan menjawabnya dengan narasi yang cerdas dan kinerja yang benar.

Disisi lain, kata Fahira, semua janji kampanye Pak Anies direalisasikan dengan baik. Bahkan melunasi janji pemimpin Jakarta sebelumnya yang belum terealisasi.

Dari sisi penanggulangan Covid-19, data dan fakta menunjukkan Jakarta salah satu yang terbaik di Indonesia. Terkait Formula E, mayoritas fraksi di DPRD menganggapnya tidak ada masalah.

“Selama Pak Anies memimpin Ibu Kota berbagai penghargaan baik yang skala nasional dan dunia silih berganti datang. Bahkan Pak Anies membangun kembali rumah warga yang sudah rata dengan tanah akibat digusur di Kampung Akuarium. Jadi letak pembohongnya di mana? Kinerja yang baik inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa dalam tiap survei capres, posisi Pak Anies selalu berada di atas. Jadi mungkin berbagai tudingan ini karena survei Pak Anies bagus terus,” demikian Fahira.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fahira Idris: Dunia Pendidikan Kembali Berlari Jika Pandemi Semakin Terkendali

IDTODAY NEWS – Panjangnya durasi pengendalian pandemi Covid-19 berdampak nyata pada kemampuan anak dalam mengeksplorasi pengetahuan. Pembelajaran tatap muka tentu tidak akan berjalan maksimal selama pandemi masih berlangsung.

Padahal pembelajaran tatap muka (PTM) menumbuhkan daya kreatif siswa mengeksplorasi pengetahuan, membentuk karakter siswa untuk saling bekerja sama, media rekreasi dan refreshing yang menyenangkan bagi anak saat belajar, serta muaranya kepada pembentukan karakter.

Anggota DPD RI Fahira Idris mencatat isu krusial lainnya selama pandemi ini adalah peningkatan angka anak putus sekolah karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi masih melanda.

“Jika pandemi semakin terkendali, dunia pendidikan akan kembali berlari. Jadi sebenarnya selain menyelamatkan ekonomi, kepentingan utama kita untuk segera mengendalikan pandemi ini adalah menyelamatkan keberlangsungan dunia pendidikan kita. Alhamdulilah, seiring turunnya kasus positif, PTM terbatas di banyak daerah sudah mulai diterapkan,” tegasnya kepada wartawan, Senin siang (20/9).

Fahira mengurai, walau sifatnya masih hybrid (kombinasi PJJ dan tatap muka), PTM bisa menjadi pondasi yang baik bagi bangsa agar secara berangsur PTM di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik.

Salah satu isu krusial yang harus sama-sama menjadi perhatian adalah merumuskan strategi yang efektif agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat pandemi ini.

“Mudah-mudahan pandemi semakin terkendali dan kita bisa segera menata kembali dunia pendidikan kita,” sambungnya.

Fahira mencatat, di banyak daerah yang status PPKM berada di level 1 hingga 3 pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah berjalan beberapa pekan. Semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan mengharapkan PTM Terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat agar secara berangsur pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik dari sisi kuantitas hari belajar tatap muka maupun dari sisi kualitas penerapan protokol kesehatan.

Agar PTM terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat maka sangat penting dilakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing kepala daerah baik evaluasi PTM itu sendiri maupun evaluasi kondisi pandemi di daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, setiap kebijakan relaksasi terutama terkait pembelajaran tatap muka harus melalui evaluasi secara berkala oleh masing-masing daerah dan mencermati dengan teliti situasi pandemi di wilayah masing-masing,” pungkas Fahira Idris.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Cegah Masuknya Varian Mu, Fahira Idris Desak Pemerintah Perketat Pintu Masuk Internasional

IDTODAY NEWS – Penerapan PPKM Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 1 sampai 4 dinilai memberi hasil yang cukup signifikan. Saat ini, kasus Covid-19 secara nasional cenderung turun, termasuk tingkat hunian di rumah sakit serta tingkat kematian.

Namun, bukan berarti ancaman telah hilang. Pasalnya kemunculan varian baru, yaitu varian Mu yang dikhawatirkan bisa lebih menyiasati vaksin, harus seger diwaspadai.

Untuk lebih memahami varian baru ini memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi bukan berarti bisa dipandang sepele.

Dituturkan anggota DPD RI Fahira Idris, agar situasi wabah yang sudah mulai membaik tetap terjaga, harus segera diformulasikan dan diterapkan strategi mencegah masuknya varian Mu ke Indonesia.

Menurut Fahira, yensi penanganan Covid-19 yang mulai agak menurun adalah momentum yang sangat baik bagi Pemerintah untuk lebih fokus memformulasikan strategi yang komprehensif mencegah semaksimal mungkin masuknya varian Mu.

Selain itu, yang juga penting adalah menyusun skenario yang efektif jika varian ini berhasil masuk ke Indonesia untuk mencegah terjadi lonjakan kasus seperti yang baru saja dialami Indonesia akibat varian Delta.

“Jangan sampai kita kecolongan lagi seperti varian Delta yang mengakibatkan lonjakan kasus yang tinggi. Hemat saya, lonjakan kasus kemarin jadi pelajaran berharga baik bagi Pemerintah maupun masyarakat untuk siap dalam mencegah masuknya varian Mu ini. Pintu-pintu masuk harus menjadi saringan atau filter yang paling efektif mencegah masuknya varian Mu ini,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/9).

“Artinya pintu masuk internasional terutama udara dan laut harus diperketat sejak sekarang. Sekali lagi kita harus belajar dari masuknya varian Delta yang mengakibatkan Indonesia mengalami gelombang kedua,” sambung Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, walau kasus saat ini sudah mulai turun dan program vaksinasi sudah berjalan tetapi belum saatnya bereuforia. Banyak negara yang merasa sudah aman melonggarkan aturan pembatasan bahkan melepaskan kewajiban memakai masker, kini mengalami lonjakan kasus.

Turunnya kasus juga bukan berarti tes dan lacak juga turun, justru harus lebih dioptimalkan agar positivity rate bisa turun hingga di bawah 5 persen sesuai standar WHO.

“Intinya adalah jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus seperti Juli kemarin yang mengakibatkan rumah sakit dan nakes kewalahan, tingkat kematian naik, serta menimbulkan berbagai dampak misalnya kelangkaan oksigen. Jangan sampai turunnya kasus kasus positif saat ini membuat kita terlena apalagi euforia. Saya harap kita semua terutama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mengedepankan sikap waspada dan antisipatif,” tandas Fahira Idris.

Dalam laporan epidemiologinya, organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menambahkan varian Mu atau B.1.621 dalam kategori varian baru yang jadi perhatian (variant of concern).

Varian tersebut disebut memiliki mutasi yang menunjukkan risiko resistensi terhadap vaksin, dan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahaminya.

Varian yang awalnya ditemukan di Kolombia pada awal tahun saat ini telah dilaporkan di beberapa bagian Amerika Selatan dan Eropa. WHO mengatakan, prevalensi globalnya telah menurun hingga di bawah 0,1, tetapi di Kolombia mencapai 39 persen dan Ekuador 13 persen dengan tren meningkat.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Polemik Lomba Artikel BPIP, Fahira Idris: Diskursus soal Pancasila dan Nasionalisme Harus Soal Esensi, Bukan Kontroversi

IDTODAY NEWS – Setelah menjadi polemik akibat banyak mendapat kritik dan protes dari publik, akhirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengganti tema lomba menulis artikel dalam rangka Hari Santri.

Adalah tema ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ yang sebelumnya dibuat BPIP dalam lomba menulis ini yang menuai protes.

BPIP kemudian mengubah tema lomba menjadi ‘Pandangan Agama dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan’ dan ‘Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh’.

Protes bermunculan karena tema lomba lama dinilai tidak relevan terutama di tengah situasi pandemi, tendensius, ahistoris, dan tidak memiliki konsep akademis ideologis yang kuat.

Sehingga memang sudah selayaknya diganti agar saat ini dan ke depan diskursus soal Pancasila dan nasionalisme lebih substansi dan esensi bukan lagi mengangkat tema-tema yang memancing kontroversi.

Diingatkan anggota DPD RI yang juga anggota MPR RI, Fahira Idris, hingga saat ini kehadiran BPIP sebagai sebuah institusi masih menjadi perdebatan banyak pihak.

Oleh karena itu BPIP diminta lebih bijaksana terutama dalam melemparkan wacana atau diskursus terkait Pancasila ataupun nasionalisme ke tengah publik.

Jika ingin dinilai publik sebagai lembaga yang strategis dan kehadirannya dibutuhkan bangsa, lanjut Fahira, BPIP diminta mengedepankan diskursus soal Pancasila dan nasionalisme yang sifatnya lebih substansi dan esensi.

Tidak perlu lagi melemparkan wacana yang sejatinya sudah selesai dan sudah menjadi komitmen bersama bangsa, misalnya soal hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema-tema yang sudah selesai seperti ini sama sekali tidak produktif dan hanya akan melahirkan ketegangan dan polemik yang tidak penting.

“Diskurus masyarakat baik soal Pancasila maupun nasionalisme saat ini sudah lebih visioner dan sangat substantif bukan lagi tema-tema yang sifatnya sensasi. Misalnya soal peran dan posisi agama, Pancasila, dan tantangan nasionalisme di era disrupsi saat ini. Atau seperti apa ekonomi Pancasila mampu beradaptasi di tengah ekonomi digital saat ini. Sejauh mana ekonomi Pancasila sudah menjadi corak pembangunan ekonomi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Senin (16/8).

“Diskusi-diskusi ini yang kerap saya dengar sebagai anggota MPR saat mensosialisasikan 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) ke berbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau tiba-tiba institusi sepenting BPIP diskursusnya masih soal hukum hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan patut menjadi pertanyaan publik,” imbuhnya.

Terlepas dari itu semua, Fahira Idris mengapresiasi respons baik BPIP yang terhadap protes publik dengan mengganti tema lomba artikel dengan bahasan yang lebih substantif dan relevan serta meminta maaf atas polemik yang terjadi.

Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP hampir pasti akan terus mendapat sorotan publik.

Hal ini sejatinya merupakan hal yang positif bagi BPIP untuk menunjukkan eksistensi kepada rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan, program, aksi dan narasi yang relevan dan konstruktif dalam pembangunan ideologi bangsa.

“Saya harap ke depan yang dilihat dan didengar publik dari BPIP adalah berbagai terobosan kebijakan, program, aksi dan narasi yang relevan dan konstruktif mengokohkan Pancasila sebagai ideologi yang visioner. Bukan hal-hal yang sifatnya kontroversi apalagi sensasi yang menjadi polemik publik,” pungkas Senator Jakarta ini.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kunci Sukses PPKM, Fahira Idris: Tidak Ada Pilihan Selain Melipatgandakan Vaksinasi

IDTODAY NEWS – Perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus mendatang diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah dengan memaksimalkan vaksinasi agar target 2 juta dosis suntikan per hari bisa tercapai.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, tujuan utama penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2 yaitu menekan laju penularan Covid-19 dan mengendalikan kapasitas rumah sakit, serta memutus mata rantai penularan virus.

Dalam hal ini, vaksinasi menjadi penting untuk menekan laju peningkatan Covid-19.

“Saya berharap, terutama selama perpanjangan PPKM ini, terjadi peningkatan dan percepatan vaksinasi di semua daerah di Indonesia. Setidaknya selama Agustus ini target 2 juta dosis suntikan per hari bisa tercapai,” tekan Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8).

“Tidak ada pilihan lain selain melipatgandakan vaksinasi agar tujuan PPKM bisa tercapai sehingga bangsa ini bisa berangsur kembali sehat dan produktif,” lanjut Fahira.

Menurut Fahira, antusiasme masyarakat harus dibalas dengan kemudahan melakukan vaksinasi. Untuk itu, selain ketersediaan dosis vaksin, sebaran pos-pos vaksinasi di daerah harus diperbanyak agar semakin dekat dengan masyarakat.

Saat ini, kata dia, banyak masyarakat di daerah-daerah yang belum divaksinasi, terutama disebabkan masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi.

“Pemerintah harus memastikan stok vaksin di daerah aman sehingga setiap hari kegiatan vaksinasi bisa terus berlangsung,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fahira Idris: Indonesia Butuh Kebijakan Khusus Buat Anak Yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

IDTODAY NEWS – Panjangnya masa penanggulangan pandemi sangat berpengaruh terhadap sisi psikologis dan tumbuh kembang anak. Sebab, mereka yang biasanya leluasa bermain di luar dan berinteraksi dengan teman-temannya kini harus dibatasi.

Atas alasan itu, anggota DPD RI Fahira Idris menilai anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan selama pandemi Covid-19 melanda.

Fahira mengurai bahwa proses belajar mengajar dan interaksi anak di sekolah baik dengan guru dan teman-temannya serta berbagai kegiatan (ekstrakurikuler) yang semuanya sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter harus terhenti.

“Tidak hanya itu, selain termasuk kelompok yang berisiko terjangkit, anak-anak juga rentan kehilangan anggota keluarganya terutama ayah dan ibu akibat Covid-19 selama pandemi ini,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (27/7).

Dengan kata lain, senator asal Jakarta ingin mengatakan bahwa semakin panjang durasi atau waktu penanggulangan pandemi Covid-19 di suatu negara, maka semakin berat dan kompleks dampak yang harus dihadapi.

Tidak hanya persoalan ekonomi, kehidupan sosial dan pendidikan, tetapi juga akan merambat ke persoalan-persoalan lain salah satunya adalah anak-anak semakin berada dalam posisi rentan, terutama jika harus kehilangan orang tuanya akibat Covid-19.

Fahira lantas menukil studi terbaru dari jurnal The Lancet. Di mana diperkirakan 1,5 juta anak di seluruh dunia telah kehilangan orang tua, kakek-nenek, atau kerabat lain yang mengasuh mereka karena meninggal akibat akibat Covid-19.

Data serupa juga dirilis oleh penelitian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS), setidaknya ada lebih dari satu juta anak di seluruh dunia telah kehilangan orang tua karena Covid-19.

Rinciannya ada total 1,5 juta anak telah kehilangan salah satu orang tua sehingga terpaksa harus dirawat oleh kakek-nenek atau kerabat lain yang bertanggung jawab.

Sebagai solusi, Fahira menginginkan agar Indonesia membuat kebijakan yang menaruh perhatian khusus untuk anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19.

“Saya memahami saat ini banyak persoalan pandemi yang sedang fokus diselesaikan oleh pemerintah. Namun, soal kebijakan dan perhatian khusus buat anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19 juga menjadi persoalan penting yang perlu segera diformulasikan,” tegasnya.

Adapun langkah pertama bisa dimulai dari pendataan jumlah anak-anak di Indonesia yang harus kehilangan orang tuanya (baik ibu, ayah, maupun keduanya). Dari data ini berbagai kebijakan dan perhatian khusus bisa dirumuskan.

Diingatkan kembali bahwa anak-anak yang harus kehilangan orang tua, berisiko mengalami berbagai efek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mulai dari risiko terhadap keberlanjutan pendidikan, suasana hati dan psikologis (kesehatan mental), gangguan tumbuh kembang, kesehatan fisik dan kesejahteraan mereka secara umum.

“Begitu besarnya dampak dari pandemi ini bahkan bisa menggoyahkan ketahanan sebuah keluarga di mana anak-anak menjadi paling rentan terdampak. Negara mesti hadir agar anak-anak ini tetap bisa menatap masa depan dan meraih walau harus menjalani hidup tanpa salah satu atau kedua orang tuanya,” pungkas Senator Jakarta ini.

Pernyataan ini sendiri disampaikan usai seorang bocah SD berusia 10 tahun di Kampung Linggang Purworejo, Kabupaten Kutai Barat harus melakukan isolasi mandiri seorang diri di rumahnya karena sang ibu dan sang ayah meninggal dunia usai terpapar Covid-19.

Sumber: rmol.id