Tag: GP Ansor

Kategori
Politik

Sri Mulyani Kebentur Skandal Rp 300 Triliun, Apa Ini Takdir GP Ansor jadi Penyelamat Bangsa?

Sri Mulyani Kebentur Skandal Rp 300 Triliun, Apa Ini Takdir GP Ansor jadi Penyelamat Bangsa?
Rekonstruksi penganiayaan Mario Dandy Satrio kepada David Ozora/RMOL

IDTODAY NEWS – Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor diprediksi akan besar untuk menyelematkan bangsa Indonesia, khususnya mengenai persoalan korupsi yang sudah semakin parah.

Pandangan tersebut disampaikan Jurubicara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/3).

Adhie mengambil contoh konkret memprediksi peranan GP Ansor dari peristiwa pemukulan seorang anak petinggi GP Ansor, yakni bernama David Ozora oleh Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Pasalnya, akibat perbuatan Dandy, yang melakukan perbuatan kekerasan kepada David anak pengurus GP Ansor, akhirnya terbongkar skandal transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Gelembung prestasi SMI (Sri Mulyani Indrawati) ambyar pasca institusinya kebentur (keluarga) GP Ansor. Kebobrokkan tata kelola Kemenkeu terkuak,” ujar Adhie.

Bahkan, Adhie informasi tentang transaksi mencurigakan yang disebut senilai mencapai Rp 300 triliun di Kemenkeu ini, dari mulut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang juga besar sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU).

Dari situ, Adhie memperkirakan ada peranan GP Ansor yang akan mengubah arah bangsa ke depan, berkat kejadian pemukulan David oleh anaknya Rafael Alun, hingga akhirnya merembet ke fakta transaksi mencurigakan di Kemenkeu.

“Apa Ansor sedang jalani takdirnya sebagai penyelamat bangsa? Dulu di garda depan lawan Komunis. Now harus di garda depan lawan Korupsi. Setuju?” Demikian Adhie menutup.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Doa Bebas Pandemi Covid-19, Malam Ini Airlangga Hartarto Hadiri Majelis AH Pimpinan Nusron Wahid

Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

IDTODAY NEWS – Menjelang wukuf Arafah Majelis Dzikir dan Sholawat Ahlul Hidayah (Majelis AH) pimpinan KH Nusron Wahid mengadakan Istighosah dan Sholawat Nariyah pada Minggu malam (18/7).

Acara Majelis Dzikir bertemakan “Badai Covid-19 Pasti Berlalu: Indonesia Sehat dan Ekonomi Bangkit” dimaksudkan untuk berdoa agar pandemi Covid-19 segera berlalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir dalam acara yang dilakukan secara virtual itu. Dalam majelis itu, Ketua Umum Partai Golkar itu didapuk sebagai Mustasyar Aam Majelis AH.

Nusrn Wahid saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL menjelaskan alasan mengapa mengadakan doa bersama jelang Wukuf Arafah.

Dalam ajaran Islam, terang Anggota Komisi VI DPR RI itu, waktu Arafah sangat mulia karena segala doa yang dipanjatkan umat-Nya akan dikabulkan.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu berharap Indonesia segera terbebas dari virus yang telah mengakibatkan 72.489 orang di seluruh Indonesia meninggal dunia.

“Menjelang wukuf semua doa-doa dikabulkan, kita panjatkan doa supaya Indonesia sehat, diselamatkan dari pandemi Covid-19 dan ekonomi segera bangkit,” demikian kata Nusron Minggu sore (18/7).

Nusron mengungkapkan, dalam acara tersebut akan dihadiri oleh 33 Ulama khos dari seluruh nusantara. Selain itu, juga dihadiri oleh seluruh pengurus Majelis AH yang tersebar di berbagai negara.

Dalam Majelis Dzikir dan Sholawat itu, terang Anggota Komisi VI DPR RI itu, akan diisi dengan pembacaan Sholawat Nariyah sebanyak 111.111 kali.

Nusron mengatakan Majelis AH memilih membaca Sholawat Nariyah itu karena fadhilah dari sholawat yang diciptakan ulama asal Maroko bernama Syaikh Ahmad At-Tazi al-Maghribi itu dapat menghadirkan jalan keluar dari setiap masalah yang sulit dipecahkan.

“Nariyah ini untuk kita menghadapi masalah sebagaimana kutipan arti bait Nariyah “Curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan”,” demikian penjelasan politisi Partai Golkar ini.

Dalam acara itu juga akan diisi Tausiyah oleh Habib Hilal Al Aidid dari Yogyakarta dan Gus Miftah Maulana Habiburohman (Sleman) Yogyakarta.

Daftar Kiai sepuh dan habib yang sudah mengkonfirmasi hadir di antaranya: Habib Musthofa bin Abdullah Al Kudus; Pimpinan Syamsi Syumus Jakarta, Habib Lutfi bin Ahmad Al Athos Jakarta; Rois Syuriah PWNU DKI, KH Muhyidin Ishaq; Pengasuh Ponpes Al Hamid Jakarta Timur, KH lukman hakim Hamid; Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, KH Zulfa Musthofa; Habib Abdullah Al Hadad (Al Hawi Condet), Habib Hasan bin Shahab Bogor dan Habib Abdullah bin Muhsin bin Syeikh Abu Bakar.

Diantara Ulama khos yang hadir, diantaranya: Habib Hasan Al Atos Kebumen, Jateng; Habib Zaenal Abidin bin Muhammad Al Kaff Kudus; Habib Ahmad bin Idrus Al Habsyi, Habib Abdurrahim Assegaf Puang Makka (Makassar) dan Habib Hilal Al Aidid Yogjakarta.

Jamaah Majelis AH yang hadir secara virtual juga berasal dari berbagai kota dan kabupaten se Indonesia, termasuk jamaah majelis AH dari berbagai negara.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sepakat Ada Vaksin Berbayar, Nusron Wahid: Orang Mampu Beli Vaksin Kok Dipersoalkan

Nusron Wahid
Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid/RMOL

IDTODAY NEWS – Sorotan terkait rencana penjualan vaksin virus corona baru Covid-19 yang hari ini dibatalkan masih terus bergulir.

Meski banjir kritikan, ada juga yang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma menjual vaksin Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.

Secara terbuka Nusron bahkan mengajak semua pihak untuk tidak apriori.

Melalui laman Twitter pribadinya, Nusron mengaku heran masyarakat meributkan vaksin gotong royong berbayat yang dilakukan PT Kimia Farma.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian mengulas soal dua skema penugasan terhadap perusahaan pelat merah negara.

Dua penugasa skema vaksinasi itu, yakni:vaksin gratis yang dikelola oleh Bio Farma dan vaksin gotong royong yang dilakukan KImia Farma dan Indo Farama dan perusahaan berlisensi yang dapat mendatangkan vaksin.

“Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi apa saja yang bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Atas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP,” demikian cuitan Nusron, melalui akun twitternya @NusronWahid, Minggu (11/12).

Menurut Nusron, untuk vaksin gotong royong berbayar biasanya yang dilayani para profesional dan kalangan usahawan yang dikoordinir Kadin.

Teknis vaksin berbayar biasanya sebagian ada yang dibayari kantor dan sebagian ada yang bayar sendiri. Sesuai kebijakan kantor dan perusahaannya.

“Saya kira ini positif. Sebab, dia merasa dirinya mampu. Tidak mau membebani negara. Makanya bersedia bayar,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Nusron, skema vaksin berbayar justru menunjukkan dimensi keadilan.

Dalam pandangan Nusron, sangat tidak fair kalau direktur BUMN atau profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara.

“Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat,” ungkap tokoh muda NU ini.

Karena itulah, politikus Partai Golkar ini melihat aneh jika ada yang mempermasalahkan.

“Wong orang mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual, itu yang salah. Apalagi kalau dijual kepada orang miskin, lebih salah lagi,” tegasnya.

Menurut Nusron, justru aneh dan salah kalau kelompok yang berpenghasilan tinggi masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.

“Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN,” terang Nusron.

“Bravo Kimia Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

GP Ansor Protes Wali Kota Bukittinggi Wajibkan ASN Pria Shalat Subuh Berjamaah

GP Ansor Protes Wali Kota Bukittinggi Wajibkan ASN Pria Shalat Subuh Berjamaah
Luqman Hakim (suaranasional.com)

IDTODAY NEWS – Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Erman Syafar bertentangan dengan hukum negara yang mengeluarkan aturan yang mewajibkan semua aparatur sipil negara (ASN) pria muslim shalat subuh berjamaah.

“Jika Wali Kota bermaksud menularkan kebiasaan salat Subuh berjamaah, maka beri saja contoh, tidak perlu membuatnya menjadi kewajiban yang diatur melalui Peraturan Wali Kota. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada dasar hukum yang menjadi landasannya, baik hukum negara maupun hukum Islam,” kata Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Luqman Hakim kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Ia meminta Mendagri Tito Karnavian turun tangan membina Walkot Bukittinggi Erman Syafar.

Baca Juga: Jadi Komut KAI, KH. Said Aqil Siraj Akan Tetap Kritis Dan Gaji Disedekahkan

“Rencana Wali Kota Bukittinggi mewajibkan salat Subuh berjemaah bagi ASN laki-laki, perlu ditimbang lagi,” ungkapnya.

Kata Luqman, kebijakan Wali Kota Bukittinggi itu bisa mengakibatkan ASN yang melaksanakan Shalat Subuh Berjamaah bukan berdasarkan ibadah.

“Jangan sampai maksud baik Wali Kota malah menjadi hal negatif, misalkan terjadi perubahan niat ASN melaksanakan salat untuk menyembah Allah menjadi sekadar melaksanakan kewajiban Wali Kota. Celaka namanya itu,” sambung Luqman.

Luqman mengkritik rencana Walkot Bukittinggi memundurkan jam masuk kantor setelah melaksanakan kegiatan salat Subuh berjemaah di hari Jumat. Ia menilai kebijakan itu salah kaprah.

“Waduh, tidak bener itu kalau malah memundurkan, apalagi mengurangi jam pelayanan masyarakat gara-gara mewajibkan salat Subuh berjemaah. Itu salah kaprah! Kewajiban ASN itu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bagi orang Islam, yang wajib itu melaksanakan salat, bukan berjamaahnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi Gaungkan Benci Impor, PKS: Enggak Usah Benci, Cukup Dorong UMKM

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Politik

Menko Luhut Minta GP Ansor Jatim Bantu Kampanye Protokol Kesehatan

Menko Luhut Minta GP Ansor Jatim Bantu Kampanye Protokol Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan/RMOL

IDTODAY NEWS – Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan berbagai negara mengetatkan kebijakan pencegahan penularan, sehingga perekonomian pada tahun 2020 terkonstraksi secara global.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat menggelar diskusi bersama organisasi Islam, GP Ansor Jawa Timur secara virtual bertajuk “Merawat Perdamaian untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, Senin malam (8/2).

Luhut menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dahsyat. Oleh karena itu, Menko Luhut mengajak GP Ansor Jawa Timur untuk bekerja sama dalam membantu pemerintah menstimulus pertumbuhan ekonomi serta melakukan penanganan Covid-19.

“Dalam 7 hari terakhir ini, nilai angka positif dan nilai angka pasien yang sembuh dari Covid-19 seimbang. Tetapi, masih diperlukan berbagai strategi untuk terus menekan pertumbuhan angka positif,” ujar Menko Luhut.

Dia mengurai bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah saat ini adalah berfokus kepada 8 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali.

Adapun strategi yang akan diterapkan berupa perubahan perilaku serta deteksi awal penyebaran Covid-19, pembangunan pusat karantina dan isolasi, serta manajemen perawatan Covid-19 yang akan difokuskan ke-8 provinsi dengan kasus terbanyak.

“Oleh karena itu, saya minta kepada GP Ansor untuk dapat membantu kampanye protokol kesehatan kepada masyarakat, baik di setiap kegiatan keagamaan atau organisasi, dan juga membantu identifikasi kasus di masyarakat dan menyediakan tempat untuk karantina atau isolasi mandiri,” katanya.

Menko Luhut turut menjelaskan terkait penerapan UU Cipta Kerja yang dapat membantu kemudahan perizinan usaha masyarakat. Kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perizinan tunggal, pemberian fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum, serta mekanisme pendaftaran secara online yang dapat mengurangi potensi adanya korupsi.

“Berbagai kemudahan ini diberikan oleh pemerintah, agar seluruh usaha masyarakat dapat berkembang secara merata,” tambahnya.

Kemudahan pembukaan UMK bagi masyarakat, disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Melalui adanya kemudahan ini, Pemerintah Daerah Jawa Timur akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan ekonomi melalui format ekonomi kreatif atau penggarapan lahan yang dapat dipakai untuk tanam kopi dan cokelat,” jelasnya.

Menko Luhut menyimpulkan bahwa gambaran perekonomian di 2021 akan menunjukkan perbaikan, berdasarkan dengan penanganan Covid-19, ketersediaan stimulus fiskal, implementasi UU Cipta Kerja yang dapat mempermudah investasi, serta kebijakan pengembangan industri nilai tambah di Indonesia.

Hal ini juga disambut baik oleh Ketua GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi. Menurutnya, GP Ansor Jawa Timur saat ini juga sedang mengembangkan usaha ekonomi kreatif bagi anggota di bidang kuliner, fashion, dan juga sinematografi.

Webinar ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Bupati Lumajang Cak Thoriq, Bupati Pasuruan Gus Irsyad, Bupati Trenggalek Cak Ipin, Wakil Bupati Jember Gus Firjaun, Bupati Gresik Gus Yani, Bupati Sidoarjo Gus Muhchdor, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

“Saya minta GP Ansor Jawa Timur dapat bekerja kompak dengan Pemerintah Daerah untuk sama-sama berkoordinasi terkait usaha masyarakat yang bisa dikembangkan, sehingga dapat turut serta beperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Luhut.

Baca Juga: Natalius Pigai Bertemu Abu Janda, Suparji Ahmad: Proses Hukum Terus Jalan Selama Laporan KNPI Tidak Dicabut

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Eks Petinggi GP Ansor: Abu Janda itu Penyusup, Dia Manfaatkan Nama Besar NU untuk Kepentingan Pribadinya

Eks Petinggi GP Ansor: Abu Janda itu Penyusup, Dia Manfaatkan Nama Besar NU untuk Kepentingan Pribadinya
Foto/fin.co.id

IDTODAY NEWS – Mantan Ketua Dewan Penasihat GP Ansor As’ad Said Ali ikut berkomentar terkait kontroversi Permadi Arya alias Abu Janda di media sosial yang dianggap telah menghina Natalius Pigai serta menyebut Islam agama arogan.

Said mengatakan bahwa Abu Janda adalah penyusup yang masuk ke tubuh Nahdatul Ulama melalui GP Ansor. Said mengatakan pernah menelusuri jejak Abu Janda yang ikut pendidikan di GP Ansor.

“Saya mempertanyakan kepada pimpinan GP Ansor tentang Abu Janda, setelah dia bicara ngawur tentang NU di TV. Kesimpulan saya dia penyusup kedalam Ansor/NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor/Banser,” kata Said di akun facebook miliknya, Sabtu (30/1).

Mantan wakil Ketua BIN ini melanjutkan, keberadaan Abu Janda di Ansor ternyata merupakan rekomendasi dari seorang tokoh NU. Sebab, kehadiran Abu Janda tidak ada rekomendasi dari cabang atau wilayah Ansor yang sesuai dengan persyaratan sebagai peserta kaderisasi.

“Ia diterima atas rekomendasi seorang tokoh NU , saya kira dengan pertimbangan prasangka baik dan tidak mengecek latar belakang siapa sebenarnya Abu Janda,” katanya.

Said mengatakan, Abu Janda pernah ditegur agar tidak membawa-bawa nama NU dan Ansor ketika berbicara ke media massa. Hanya saja Abu Janda sudah terlanjur dikenal publik sebagai kader Ansor

“Persoalannya, ia sudah terlanjur pernah memakai seragam Banser di media dan publik menyangka Ia bagian dari NU padahal fikrah dan akhlaknya bukan pengikut aswaja,” katanya.

Said menyarankan agar PBNU bersikap terhadap Abu Janda yang kerap membuat kontroversi di media.

“Sebagai warga nahdliyin saya menyarankan, sudah saatnya PBNU secara resmi bersikap tegas terhadap Abu Janda”. Dia memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi yang kalau dibiarkan akan merusak keutuhan NU,” pungkasnya.

Diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda terkait laporan dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penistaan agama dalam cuitan ‘Islam arogan’ pada Senin (1/2) besok.

“Benar dilayangkan panggilan terhadap Abu Janda terkait laporan ‘Islam arogan’,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi dalam keterangannya.

Baca Juga: Arahan Jokowi dan Berubahnya Sikap Parpol Jadi Dukung Pilkada 2024

Sumber: fin.co.id

Kategori
Politik

Banser dan GP Ansor Sudah Bilang Gini soal Abu Janda, ya Silahkan Artikan Sendiri aja Kalo Gitu

Banser dan GP Ansor Sudah Bilang Gini soal Abu Janda, ya Silahkan Artikan Sendiri aja Kalo Gitu
Abu Janda saat mengahadiri acara Blusukan Jokowi di Medan. (Foto: Rahmat Utomo/kumparan)

IDTODAY NEWS – Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ankat bicara terkait kasus dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai yang menyeret Abu Janda alias Permadi Arya.

Dalam kasus ini, Banser sepenuhnya menghormati proses hukum yang berlaku.

Banser menilai, pelaporan yang dilayangkan Haris Pertama dengan mengatasnamakan Ketua Umum KNPI, adalah bagian hak warga negara yang dilindungi undang-undang.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Wakasatkornas) Banser Hasan Basri Sagala dikutip dari Antara, Sabtu (30/1).

“Untuk itu, Satkornas Banser menghormati langkah tersebut sebagai bagian upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Hasan.

Terkait cuitan Abu Janda yang diduga bermuatan SARA terhadap Natalius Pigai, Hasan Basri menegaskan bahwa itu adalah pernyataan pribadi dan bersifat personal.

“Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak mewakili lembaga Banser,”

Karena itu, pihaknya meminta semua pihak menjunjung tinggi azas kesamaan hak di hadapan hukum.

“Kami meminta pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menghentikan pernyataan yang berpotensi mencederai dan mengganggu proses hukum,” ujar dia.

Sementara, Sekjen GP Ansor Adung Abdul Rochman mengatakan, Abu Janda memang salah satu anggota Banser danpernah mengikuti program pelatihan.

Akan tetapi, setiap anggota Banser bukan sekedar mengenakan seragam saja.

Tapi harus memegang teguh 3 karakter yaitu amaliah (ritual ibadah), fikrah (cara berpikir) dan harakah (cara bertindak).

Anggota Banser juga harus berpedoman pada 4 prinsip dasar yakni tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran).

Hal penting yang harus dimiliki anggota Banser yaitu akhlaqul karimah, patuh dan taat komando kepada pemimpin tertinggi Banser.

“Apabila ada orang mengaku Banser tapi sikapnya tidak sesuai prinsip tersebut, maka tidak layak menyebut dirinya sebagai anggota Banser,” jelas Adung.

Ia juga menegaskan, cuitan Abu Janda di akun Twitternya, sama sekali tidak mewakili Banser secara kelembagaan.

Oleh karena itu, GP Ansor mendukung penuh proses hukum yang berjalan di Polri.

“Satkornas Banser akan menghormati proses-proses yang berjalan dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya,” tandasnya.

Baca Juga: Keinginan Jokowi Agar Pilkada Tetap Digelar 2024 Justru Bisa Jadi Distabilitas Politik

Sumber: pojoksatu.id