Menteri Berbaris Tak Pakai Masker jadi Viral, Fraksi PAN Geleng-geleng

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (21/8/2020). (Foto: Instagram/Airlanggahartarto_official)

IDTODAY NEWS – Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti foto sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tengah viral di media sosial karena dianggap tidak menjalankan protokol kesehatan saat berbaris setelah rapat koordinasi tingkat menteri (RKTM) di Bali pada 21-22 Agustus 2020. Para menteri yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak dianggap tidak memberikan keteladanan bagi masyarakat.

Saleh menilai, pemerintah karena itu jangan salahkan masyarakat sepenuhnya mengapa kerap abai pada protokol kesehatan. Sebab. Representasi pemerintah saja melalui para menterinya belum dapat memberikan contoh yang benar.

Baca Juga  Ngeri, Pelanggar Protokol Kesehatan Di Kota Ini Akan Didenda Hingga Rp 50 Juta

“Kemudian persoalan keteladanan. Persoalan keteladanan memakai masker ini keteladanan ini menjadi penting. Coba lihat sekarang ada dua kali seingat saya dalam rapat kabinet di mana menterinya tidak memakai masker. Kemarin di Bali kalau tidak salah ada juga dipersoalkan, ada menteri yang tidak memakai masker ini berarti keteladanan untuk memakai masker itu tidak ada,” kata Saleh di gedung DPR, Selasa 25 Agustus 2020.

Padahal keteladanan menurut Saleh adalah hal yang penting. Namun sayangnya dengan demikian pemerintah sendiri menurut dia tidak memberikan contoh yang baik.

Hal lain nya yang kerap membuat masyarakat abai menjalani protokol kesehatan adalah sanksi yang ada masih belum tegas. Harus ada hukuman yang ditegakkan agar masyarakat dapat disiplin mengenakan masker dan meneladani protokol kesehatan.

“Karena sanksi yang dibebankannya itu tidak tegas. Banyak sekali orang tidak pakai masker tapi tidak dihukum apa-apa. Ini Gubermur DKI mengatakan akan ada denda progresif. Tapi apakah itu akan efektif atau tidak, itu juga belum kelihatan juga. Karena yang tadi ini kesadaran masyarakat juga belum ada,” ujarnya.

Baca Juga  Dukung Fraksi PKS, FKP2B Setuju RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas Prioritas 2021

“Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyadari betul bahwa penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara sendiri karena itu kita harus mengajak semua masyarakat secara partisipatoris,” lanjut Saleh.

Sumber: viva.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan