Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto : Andri/mr)

Bukan Resesi, Misbakhun Akui Lebih Khawatir Terjadi Kelumpuhan Ekonomi!

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku khawatir akan terjadinya kelumpuhan ekonomi domestik dari krisis berkepanjangan akibat pandemi COVID-19.

Mukhamad Misbakhun menegaskan yang perlu dibicarakan saat ini bukan lagi soal terjadi krisis, resesi atau depresi tapi bicara mengenai kelumpuhan ekonomi. Sebab menurutnya, kelumpuhan ekonomi itu bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan per kapita, situasi sosial kemasyarakatan dan anjloknya konsumsi Rumah Tangga.

Baca Juga  Luhut Berpesan Agar SBY Seperti Habibie, Fadli Zon: Setiap Orang Punya Gayanya Sendiri

“Yang saya khawatirkan adalah adanya kelumpuhan (ekonomi). Kita cermati bukan hanya bicara tentang krisis, tapi bicara kelumpuhan. Ini (resesi) merupakan peringatan awal yang mau tidak mau kita cermati secara mendalam,” ujarnya dalam Webinar Akurat yang bertemakan ‘Resesi di Depan Mata: Indonesia Harus Apa’, didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Politisi partai Golkar itu menerangkan, meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan konstraksinya tidak terlalu dalam. Namun jika dilihat dari sisi income per kapita, dari situasi sosial kemasyarakatan, dan lainnya memang penurunan kita paling berat disebabkan oleh konsumsi Rumah Tangga.

Baca Juga  Cerita Anies Baswedan Soal Jasa Walikota Seoul Dalam Penanganan Covid-19 Di Jakarta

“Sekarang pertanyaannya, dengan proporsi sekitar 56,6 persen konsumsi kita adalah konsumsi Rumah Tangga, konsumsi pemerintah hanya 9 persen. Jadi dorongan pemerintah sebesar apapun sebereapa kuat akan menopang pertumbuhan ekonomi kita atau menanhan laju kontraksi kita?,” tegas anggota DPR RI itu.

Oleh karena itu, Mukhamad Misbakhun menuturkan untuk menekan kontraksi sehingga terhindar dari kelumpuhan ekonomi, pemerintah perlu memperluas jangkauan program insentif terhadap masyarakat kelompok menengah rentan. Misalnya, pemberian subsidi gaji tak hanya menjangkau pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta, tapi juga harus menjangkau pegawai dengan gaji direntang Rp10 hingga Rp15 juta.

Baca Juga  Kemenkeu: Utang Meningkatkan Daya Beli

“Karena mereka punya tabungan yang mulai menyusut. Data di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), masyarakat dengan nilai rekening di bawah Rp 100 juta mengalami penurunan. Kalau di negara lain, mereka (pekerja) dapat cek untuk menjaga daya belinya,” paparnya.

Termasuk juga untuk kelompok UMKM di kelas menengah dengan pendapatan sekitar Rp100 – Rp500 juta per bulan. Kelompok usaha ini memang tak masuk dalam usaha ultra mikro, tapi tak masuk juga dalam golongan usaha bertahan.

Baca Juga  Urusan Bansos, PKS Sentil Risma Sering Cuekin DPR

“Mereka kelas menengah yang mau menetas, ini belum ada stimulus. Buat formulasi baru, berikan stimulus terhadap kelompok-kelompok ini. Karena kalau enggak begitu, konsumi rumah tangga pasti akan tergerus,” pungkasnya.

Sumber: akurat.co

Tinggalkan Balasan