Fraksi PDIP DPRD DKI: Risma Ditunjuk Jadi Mensos, Bukan Calon Gubernur

Bu Risma Blusukan di Jakarta, A Khoirul Umam: Sebaiknya Fokus pada Kerja Mensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat serah terima jabatan di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma bakal fokus pada jabatannya saat ini. Menurut Gembong, Risma belum memikirkan untuk maju menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada mendatang.

“Risma ditunjuk untuk menjadi Mensos. Bukan sebagai cagub. Jadi akan fokus menyelesaikan tugasnya sampai selesai jadi Mensos,” kata Gembong saat dihubungi, Senin, 11 Januari 2021

Bacaan Lainnya

Menurut Gembong, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah membidik Risma untuk masuk di kabinetnya sejak lama. Namun saat itu Risma menolak karena ingin menyelesaikan tugasnya menjadi Wali Kota Surabaya.

Risma akhirnya ditarik Jokowi menjadi menteri setelah ada perubahan formasi kabinet menteri beberapa waktu lalu. Risma pun menyambutnya di penghujung purna tugasnya sebagai wali kota.

“Jadi sekarang Bu Risma ditugaskan fokus menjadi Mensos. Jangan diganggu soal cagub dulu,” ujarnya. Terkait dengan adanya relawan yang mengusung Risma menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI selanjutnya, Gembong mengatakan, “Relawan kan namanya saja relawan. Siapa yang bisa mengatur.”

Baca Juga  Ferdinand: Anies Harus Berterima Kasih ke Gubernur Terdahulu

Kata Gembong, keputusan Risma bakal maju menjadi calon gubernur DKI atau tidak sepenuhnya bakal diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Gubernur kan tergantung pimpinan partai? Apakah Bu Mega merekomendasikan Bu Risma?”

Sebelumnya, relawan Pasutri mendukung Risma menjadi calon gubernur DKI 2022. Pasutri merupakan singkatan dari Pasukan Tri Rismaharini.

Masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan memang habis tahun depan. Pilkada serentak rencananya dihelat pada 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden alias Pilpres. Kursi kepala daerah yang kosong pada 2022 atau 2023 akan diisi oleh pelaksana tugas.

BACA: Polri Dalami Dugaan Penumpang Sriwijaya SJ 182 Gunakan Identitas Orang Lain

Sumber: tempo

Pos terkait