Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)

Jokowi Klaim Omnibus Law akan Buat Indonesia Bebas Korupsi

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim Omnibus Law yang kini tengah diupayakan pemerintah untuk disahkan akan membuat Indonesia terbebas dari korupsi.

Jokowi menjelaskan Omnibus Law merupakan satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak.

Dengan begitu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, antar undang-undang yang satu dengan lainnya bisa selaras, sehingga memberikan kepastian hukum.

Baca Juga  Soal Sanksi PDIP, Pakar Sarankan Ganjar Pranowo Deklarasikan Maju Tidaknya ke Pilpres 2024

“Serta mendorong kecepatan kerja, inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi,” lata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun budaya kerja baru yang efisien, transparan, dan bebas korupsi.

Menurut di, hal itu akan terwujud dalam upaya pemerintah merealisasikan omnibus law.

Baca Juga  Rocky: Mahfud MD Mungkin Jadi Menteri Pertama yang Kena Reshuffle

Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Selain itu bakal dibahas pula omnibus law perpajakan.

“Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan mengapa perlu Omnibis Law karena regulasi yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang tumpang tindih.

Hal tersebut mengakibatkan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan berbeli-belit.

Baca Juga  Miliaran Untuk Influencer, Demokrat: Jangan Salahkan Muncul Anggapan Jokowi Lebih Pentingkan Citra Dibanding Rakyat

Hal itu pula yang kemudian memunculkan ruang korupsi untuk mempercepat proses birokrasi yang rumit.

Padahal, menurut Jokowi, sejak awal proses birokrasi bisa dibuat sederhana bila regulasinya tidak berbelit-belit dan tumpang tindih.

“Regulasi yang ada tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi,” ujar Jokowi.

Baca Juga  KSP: Presiden Punya Waktu 30 Hari untuk Teken UU Cipta Kerja

“Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan.”

Sumber: kompas.tv

Tinggalkan Balasan