Refly Harun
Refly Harun /YT

Ngabalin Ngamuk Soal Mural Mirip Jokowi, Refly Harun: Banyak Pembantu Presiden Blingsatan atas Ekspresi Warga!

IDTODAY NEWS – Seorang pakar hukum tata negara, Refly Harun menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menilai mural mirip Jokowi telah melanggar pasal penghinaan.

Sebelumnya, Ngabalin mengatakan bahwa pelukis mural yang mirip wajah Jokowi (404: Not Found) telah melanggar pasal penghinaan yang terdapat di KUHP.

“Jokowi, dilukis. Ini ada pasal penghinaan di KUHP 310 (2),” ucap Ngabalin melalui akun Twitternya.

Baca Juga  Waduh! Utang Negara Diprediksi Tembus Rp9.800 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi

Selain itu, Ngabalin juga menyindir orang-orang yang membela pembuat mural tersebut dengan pernyataan menohok.

Ngabalin menganggap, bahwa banyak ‘kadal kadrun’ yang membela pembuat mural dengan dalih bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Tapi ada pengamat berwatak kadal kadrun bilang ini kebebasan berekspresi OMG,” tulis Ngabalin.

“Hanya warga negara kelas kambing yang tidak punya peradaban, menghina Kepala Negara,” pungkasnya.

Baca Juga  Aktivis Politik: Jokowi & LBP Mundur, Imun Rakyat Indonesia Naik

Atas pernyataan Ngabalin, Refly mengatakan bahwa pasal penghinaan yang dimaksud olehnya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, apa yang diucap oleh Ngabalin bukanlah pasal penghinaan, melainkan pasal pencemaran nama baik yang bersifat delik aduan.

“Salahnya dia (Ngabalin) mengatakan bahwa itu adalah penghinaan kepala negara. Penghinaan terhadap kepala negara sudah dihapuskan pasal-pasalnya. Sudah dihapus oleh MK,” jelas Refly Harun, dikutip terkini.id, dari Channel Youtube Refly, via Fajar, Kamis, 19 Agustus 2021.

Baca Juga  Cerita Rizal Ramli Lobi Jokowi-Luhut untuk Tak Penjarakan Rachmawati

Ia pun menjelaskan bahwa pasal 310 ayat 2 yang disebut Ngabalin merupakan delik pencemaran nama baik yang bisa diadukan oleh Presiden sebagai warga negara.

“Yang disebut dengan delik aduan. Presiden bisa mengadu tapi sebagai warga negara. Bukan sebagai presiden,” tuturnya.

Ia pun mengatakan bahwa saat ini, para pembantu presiden di istana sering kepanasan jika ada warga yang menyatakan ekspresi.

Baca Juga  Pilpres 2024 Makin Panas, Refly Harun Sebut Hanya akan Dikuasai Koalisi Jokowi

“Jadi yang jadi masalah dalam demokrasi kita adalah banyak sekali pembantu presiden blingsatan atas ekspresi warga negara. Padahal, jangan jangan presidennya biasa aja, tidak terlalu peduli,” pungkas Refly.

Sumber: terkini.id

Tinggalkan Balasan