PDIP Kritik Keras Jokowi, Ferdinand Pasang Badan
IDTODAY NEWS – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Sumbolon melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanggulangan covid-19. Menurut Effendi, Jokowi tak patuh konstitusi karena tidak mengambil langkah lockdown sejak awal pandemi covid-19.
Menanggapi itu, mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, sejak awal Effendi Simbolon selalu melontarkan pernyataan negatif ke Jokowi.
“Pernyataan ES yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses lawan covid adalah tidak benar dan mengada-ada. Belum ada satu negara yang sukses meskipun sudah pernah lockdown,” ujar Ferdinand, Ahad (1/8).
Ferdinand menegaskan bahwa UU Karantina tidak wajib untuk dipilih sebagai satu-satunya kebijakan melawan pandemi.
“Soal kebijakan penanggulangan covid tidak ada keharusan lockdown. UU Kekarantinaan pun tidak mewajibkan harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib dipilih pemerintah. Maka Effendi Simbolon jelas salah menuduh Presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan mengada-ngada,” ucapnya.
Pebih lanjut, Ferdinand mengatakan, Jokowi sebagai Presiden adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan covid. Jokowi pun tak perlu minta persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain.
“Keterlibatan DPR adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. Efendi S berlebihan,” ujar Ferdinand Hutahean.
“Kesimpulan saya tentang kritik Efendi Simbolon yang sesungguhnya lebih pas disebut tuduhan salah landasan berpikir adalah hal yang wajar meski tak patut. Yang rakyat harus paham bahwa kebijakan Jokowi justru berdasar Konstitusi dan menjalankan UU dengan kebijakan yang berimbang bagi rakyat dan negara,” tuturnya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menilai, penerapan PSBB dan mengabaikan lockdown, menandakan Presiden Jokowi tidak putut terhadap konstitusi. Menurutnya, lockdown jauh lebih efektif daripada vaksinasi.
“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” ujarnya.
Dia menyebut, beberapa negara yang sukses menerapkan lockdown sejak awal. Sehingga saat ini negara-negara tersebut terbebas dari Covid-19.
“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja,” tukas Effendi.
Sumber: fin.co.id
