PKS Nilai SE Kapolri Soal UU ITE Tidak Cukup menyelesaikan Akar Masalah

PKS Nilai SE Kapolri Soal UU ITE Tidak Cukup menyelesaikan Akar Masalah
Ketua DPP PKS Mardani Sera Ali. (Foto: Tribunnews.com)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan terkait Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .

Dengan adanya surat itu, Mardani berharap tidak ada lagi upaya kriminalisasi. Lalu, ruang digital harus menjadi produktif, sehat dan beretika.

Bacaan Lainnya

“Publik harus terus mengawal. Poin demi poin dari SE ini perlu dicermati dengan serius agar Polri dapat bertindak profesional dan adil. Lalu, dalam mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta maupun data yang ada,” ujarnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (24/2/2021).

Dia menilai surat itu tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Anggota Komisi II DPR itu menerangkan masih banyak masalah mendasar yang tidak dapat diatur melalui SE itu.

Baca Juga: Soal Revisi UU ITE dan SE Kapolri, Pakar Pidana Ini Kaitkan dengan Kasus Abu Janda

“Belum lagi tafsiran polisi atas berbagai kasus yang erat dengan UU ITE tidak dirincikan sehingga dalam penerapannya subjektif dari kepolisian. Jangan sampai hal tersebut menimbulkan masalah baru,” tuturnya.

Baca Juga  ProDEM: Niat Jokowi Hapus UU ITE Harus Dimulai Dari Ali Mochtar Ngabalin

Mardani menjelaskan pengawasan dan komitmen politik harus dijunjung tinggi dalam penerapannya. Selain itu, harus ada evaluasi berkala. Hal itu untuk meningkatkan kemampuan membedakan mana kritik dan ujaran kebencian.

Menurutnya, kuncinya ada pada level yang memutuskan apakah dijadikan perkara atau tidak. “Tidak bisa dipungkiri, kebebasan berpendapat merupakan salah satu faktor penyebab penurunan indeks demokrasi Indonesia. Ini kian diperparah karena ada kekhawatiran menjadi korban perundungan di media sosial,” paparnya.

Dia mengutip hasil survei dari Indikator Politik Indonesia pada September 2020 yang menyatakan 69,6% responden sangat setuju dan agak setuju dengan pendapat bahwa masyarakat makin takut untuk menyampaikan pendapat.

“Segera revisi UU ITE merupakan jawabannya. UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat efektif untuk melakukan kriminalisasi. Tidak hanya soal hukum, UU tersebut juga telah memberikan dampak sosial dan politik di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: Alasan PKS Ngotot Revisi UU Pemilu

Sumber: sindonews.com

Pos terkait