Prof Henry Sebut Jokowi Belum Pernah Laporkan Orang Pakai UU ITE
Presiden Jokowi. (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Prof Henry Sebut Jokowi Belum Pernah Laporkan Orang Pakai UU ITE

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya keinginan terhadap masyarakat luas untuk memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi. Namun, masyarakat tampaknya masih ketakutan untuk mengkritik pemerintah lantaran adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Prof Henry Subiakto mengatakan Presiden Jokowi memahami bahwa betul kritik itu dalam konteks demokrasi akan membuat pemerintahan menjadi lebih baik, lebih hati-hati, lebih dewasa, lebih cerdas dan sebagainya.

Baca Juga  Menkes Pilihan Jokowi, Budi Gunadi Sadikin Bergelar Insinyur

“Makanya, beliau minta supaya ada pengkritik pada pelayanan publik supaya menjadi lebih baik. Presiden paham tentang itu,” kata Henry dikutip dari akun Youtube Karni Ilyas Club pada Minggu, 21 Februari 2021.

Memang, ia mengakui ada pihak yang memanfaatkan UU ITE untuk kepentingan konflik tertentu. Namun, kata dia, Jokowi selama menjadi Presiden RI dua periode (2014-2019 dan 2019- 2024), tidak pernah melaporkan seseorang dengan menggunakan pasal yang termaktub dalam UU ITE.

Baca Juga  Evaluasi PPKM Jawa-Bali, Luhut Klaim Kasus Covid-19 dan BOR Menurun

Baca Juga: Kepala BNPB Minta Pelaku Industri Dilibatkan dalam Pencegahan Banjir

“Kalau saya belum pernah menemukan UU ITE dipakai oleh Presiden. Presiden belum pernah menggunakan UU ITE untuk melaporkan seseorang, tidak ada kasusnya. Kedua, menteri yang baru pakai UU ITE itu Pak Luhut. Tapi itu diberhentikan,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah atau Presiden Jokowi tidak melarang masyarakat untuk mengkritik, karena memang mengkritik dan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi sebagai hak warga negara dalam Pasal 28 UUD RI 1945.

Baca Juga  Mahfud Md Singgung Kontroversi COVID Tentara Allah-Konspirasi Global

“Artinya, memang tidak ada larangan pada kritik dan berpendapat. Makanya Presiden minta supaya dikritik, tidak ada larangan terhadap berpendapat,” jelas dia.

Menurut dia, masyarakat saat ini memanfaatkan media sosial bukan hanya menimbulkan kebisingan dan keriuhan saja. Tapi, kadangkala banyak yang melanggar hukum dengan memfitnah, menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal perbuatan seperti itu dilarang UU, baik KUHP maupun UU ITE.

Baca Juga  Menanti Keputusan Jokowi Tunjuk Kapolri Baru

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Lansia, Kemenkes: Tetap Ada Dua Metode Pendaftaran

“Cuma bedanya, KUHP tidak menyebut menggunakan internet dan kalau UU ITE jelas disebutkan siapa yang mendistribusikan, mentransmisikan dengan sengaja. Jadi, UU ITE tidak membuat norma baru karena normanya ada di KUHP,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi punya keinginan terhadap masyarakat luas. Keinginan itu berupa kritik yang membangun kepada pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi.

Baca Juga  Fadjroel Sebut Influencer Ujung Tombak Demokrasi Digital, Iwan Sumule: Isi Kepalanya Menyusut?

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan di laporan akhir tahun Ombudsman RI, Senin kemarin. Jokowi juga berharap pihak yang dikritik bisa memberikan perbaikan pelayanan.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi.

Baca Juga: PDIP soal Klaim Banjir 1 Hari Kering: Anies Hanya Dengar Laporan Anak Buah

Baca Juga  Pengacara HRS Komentari Kerumunan Jokowi di NTT, Buktikan Dong Hukum Itu Lambang Keadilan

Sumber: viva.co.id

Tinggalkan Balasan